Terobosan Efisiensi dan Transparansi, Plt Bupati Bekasi Dr. Asep Surya Atmadja Tancap Gas Benahi Tata Kelola Daerah

Kabupaten Bekasi – Di tengah tantangan efisiensi anggaran dan keterbatasan fiskal, Plt Bupati Bekasi, Dr. Asep Surya Atmadja, menunjukkan langkah progresif dan terukur dalam membenahi tata kelola pemerintahan. Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bekasi, Senin (30/3/2026), di Gedung DPRD Kabupaten Bekasi.

Dalam keterangannya, Dr. Asep menegaskan komitmennya untuk menghadirkan solusi konkret atas persoalan klasik yang selama ini dirasakan masyarakat. Salah satu capaian nyata adalah penataan pasar tumpah di kawasan SGC Cikarang Utara yang sebelumnya kerap menimbulkan kemacetan. Kini, kondisi lalu lintas di kawasan tersebut berangsur tertib, mencerminkan hadirnya kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan publik.

Tidak hanya itu, langkah strategis juga dilakukan melalui audit menyeluruh terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Upaya ini dinilai sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam memastikan tata kelola yang akuntabel dan profesional, sekaligus mendorong optimalisasi kontribusi BUMD terhadap pendapatan asli daerah.

Di sektor pembangunan, Dr. Asep turut menyoroti anggaran infrastruktur yang mencapai Rp1,1 triliun. Ia memastikan bahwa penggunaan anggaran tersebut akan diawasi secara ketat agar tepat sasaran dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat, terutama dalam peningkatan konektivitas dan kualitas layanan publik.

Langkah inovatif lainnya adalah komitmen terhadap transparansi pendapatan daerah. Setiap hari, pemerintah daerah secara terbuka membagikan informasi terkait capaian pendapatan kepada publik. Kebijakan ini diharapkan mampu membangun kepercayaan masyarakat sekaligus mendorong partisipasi aktif dalam pengawasan.

Lebih jauh, Plt Bupati Bekasi juga menyoroti potensi pajak daerah yang belum tergarap optimal, seperti pajak air tanah. Untuk itu, ia telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus yang akan turun langsung ke lapangan, termasuk melakukan verifikasi ke perusahaan-perusahaan guna memastikan kepatuhan dan optimalisasi penerimaan daerah.

“Dengan sinergi bersama DPRD dan seluruh pemangku kepentingan, kami optimistis potensi pendapatan daerah dapat meningkat secara signifikan. Ini bukan hanya soal angka, tetapi bagaimana menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Bekasi,” ujar Dr. Asep.

Langkah-langkah strategis yang diambil ini menjadi sinyal kuat bahwa di tengah keterbatasan, Pemerintah Kabupaten Bekasi tetap mampu menghadirkan inovasi dan terobosan kebijakan. Kepemimpinan yang adaptif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berkelanjutan.