Tokoh Masyarakat Bekasi Dorong Penguatan Kolaborasi Pemprov Jabar dan Pemkab Bekasi Atasi Banjir

Kabupaten Bekasi — Bencana banjir yang kembali melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Bekasi pada akhir Januari 2026 lalu, bahkan di beberapa titik masih dirasakan dampaknya hingga kini, menyisakan keprihatinan mendalam bagi masyarakat. Menyikapi kondisi tersebut, Tokoh Masyarakat Kabupaten Bekasi, Darsum, menegaskan pentingnya penanganan banjir secara kolaboratif antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Bekasi, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Menurut Darsum, karakter geografis dan kepadatan wilayah Kabupaten Bekasi menuntut kebijakan penanggulangan banjir yang terintegrasi dan berkelanjutan. Ia menilai, sinergi lintas pemerintahan menjadi kunci utama agar langkah-langkah penanganan tidak bersifat parsial, melainkan saling menguatkan dari hulu hingga hilir.

Dalam konteks tersebut, Darsum mengapresiasi perhatian dan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Kang Dedi Mulyadi (KDM) yang dinilai sejalan dengan kebutuhan daerah, khususnya terkait penataan saluran air, penertiban bangunan liar di sepanjang bantaran sungai, serta upaya pengendalian kerusakan lingkungan. Menurutnya, kebijakan tersebut perlu ditindaklanjuti secara konkret oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui perencanaan teknis dan kebijakan lokal yang adaptif.

“Langkah Pemprov Jawa Barat merupakan pijakan penting. Namun, agar hasilnya optimal, diperlukan penguatan peran Pemerintah Kabupaten Bekasi sebagai ujung tombak pelaksanaan di lapangan,” ungkap Darsum.

Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Bekasi bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu mendorong program lanjutan seperti pembangunan waduk atau kolam retensi, normalisasi sungai dan saluran drainase, optimalisasi daerah resapan air melalui biopori, serta penataan ruang yang berpihak pada kelestarian lingkungan. Darsum menegaskan, hanya melalui kebijakan yang inovatif, tegas, konsisten, dan kolaboratif, Kabupaten Bekasi dapat meminimalkan risiko banjir sekaligus mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.