Kabupaten Bekasi — Momentum Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) harus diterjemahkan sebagai dorongan nyata untuk mereformasi cara pandang dan praktik penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam pengelolaan sektor-sektor layanan dasar. Hal tersebut ditegaskan Ahmad Saepudin, S.E., Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi Gerindra, dalam pernyataannya menyambut HAKORDIA.
Menurut Ahmad Saepudin, korupsi hari ini tidak selalu tampil dalam bentuk kasar dan terang-terangan, melainkan kerap bersembunyi dalam tata kelola anggaran yang lemah, pengawasan yang longgar, serta minimnya partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan.
“Jika kebijakan publik tidak transparan, maka ruang penyimpangan akan selalu terbuka. Di situlah korupsi bekerja secara sistemik,” ujarnya.
Sebagai anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi yang membidangi pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat, ia menekankan bahwa kebocoran anggaran di sektor pelayanan publik adalah ancaman langsung terhadap kualitas sumber daya manusia dan keberlanjutan pembangunan daerah.
Ia menilai, upaya pemberantasan korupsi harus bergerak melampaui penindakan semata, menuju pembenahan sistem yang berpihak pada rakyat dan berbasis akuntabilitas.
“Kita membutuhkan politik anggaran yang bersih, terukur, dan berbasis kebutuhan riil masyarakat. Tanpa itu, pembangunan hanya akan menjadi deretan angka tanpa dampak,” tegasnya.
Dari sudut pandang Fraksi Gerindra, Ahmad Saepudin menegaskan bahwa semangat nasionalisme dan keberpihakan kepada rakyat kecil harus tercermin dalam setiap kebijakan. Transparansi anggaran, evaluasi program, serta pelibatan publik adalah bagian tak terpisahkan dari sikap politik tersebut.
Lebih lanjut, ia mendorong keterlibatan generasi muda, tenaga pendidik, dan tenaga kesehatan dalam proses pengawasan sosial sebagai mitra kritis pemerintah daerah.
“Demokrasi yang sehat membutuhkan warga yang sadar haknya. Pengawasan publik adalah fondasi pemerintahan yang bersih,” katanya.
Menutup pernyataannya, Ahmad Saepudin menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan daerah yang berorientasi pada keadilan sosial, layanan publik berkualitas, dan tata kelola bersih.
“Melawan korupsi bukan hanya soal hukum, tetapi soal keberanian politik untuk berpihak pada masa depan. Itulah progresivitas yang kita perjuangkan.”
+ There are no comments
Add yours