JAKARTA — Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Tunas Prabowo 08 menegaskan komitmennya untuk terus mendukung sekaligus mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam menjalankan agenda pembangunan nasional.
Komitmen tersebut tidak hanya ditempatkan sebagai bentuk dukungan politik pasca-Pilpres 2024, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab moral relawan untuk memastikan berbagai program pemerintah yang berorientasi pada kepentingan rakyat dapat terlaksana secara efektif, transparan, terukur, dan tepat sasaran.
Ketua Umum DPP Tunas Prabowo 08, Cut Nurlaila, mengatakan perjuangan relawan yang sebelumnya dilakukan untuk memenangkan pasangan Prabowo-Gibran tidak berhenti setelah proses pemilihan selesai.
“Tunas Prabowo 08 adalah bagian dari relawan yang berjuang di garis terdepan pada Pilpres 2024. Setelah kemenangan itu, perjuangan kami tidak berhenti. Insya Allah Tunas Prabowo 08 akan terus konsisten mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran agar program-program kerakyatan benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Cut Nurlaila kepada media, Kamis (13/8/2026), di Jakarta.
Menurut Cut, delapan agenda besar Asta Cita harus menjadi pijakan penting dalam membangun Indonesia yang berdaulat, maju, adil, dan sejahtera. Karena itu, dukungan terhadap pemerintah perlu berjalan beriringan dengan pengawasan publik yang konstruktif.
Bagi Tunas Prabowo 08, dukungan bukan berarti menutup ruang evaluasi. Sebaliknya, kritik dan masukan yang disampaikan secara objektif dinilai sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas kebijakan dan memastikan manfaat pembangunan benar-benar sampai kepada masyarakat.
Dukung MBG, Evaluasi Harus Menjadi Bagian dari Perbaikan
Salah satu program strategis pemerintah yang mendapat dukungan Tunas Prabowo 08 adalah Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program tersebut dinilai memiliki arti penting dalam pembangunan sumber daya manusia karena menyentuh aspek pemenuhan gizi, kesehatan, dan kualitas tumbuh kembang generasi muda.
Namun, dukungan terhadap MBG tidak berarti meniadakan evaluasi. Cut Nurlaila menilai setiap program berskala nasional membutuhkan mekanisme pengawasan dan perbaikan yang berkelanjutan.
“Tunas Prabowo 08 mendukung moratorium atau penghentian sementara pada bagian-bagian pelaksanaan MBG yang memang membutuhkan evaluasi, terutama apabila ditemukan persoalan dalam tata kelola, distribusi, standar keamanan pangan maupun pengawasan. Evaluasi harus dilakukan secara bertahap dan profesional, bukan untuk menghentikan programnya,” tegasnya.
Menurutnya, berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan di lapangan harus dipandang sebagai bahan pembelajaran untuk memperbaiki sistem, bukan semata-mata alasan untuk menghilangkan program.
Dengan evaluasi yang terukur, MBG diharapkan semakin aman, efektif, tepat sasaran, dan memiliki tata kelola yang mampu menjamin kualitas pelayanan kepada masyarakat.
KDKMP Didorong Menjadi Motor Ekonomi Desa
DPP Tunas Prabowo 08 juga memberikan perhatian terhadap pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Sekjen DPP Tunas Prabowo 08, Faisal, ST, menilai koperasi harus ditempatkan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang mampu menciptakan nilai tambah bagi masyarakat desa dan kelurahan.
“Desa harus menjadi kekuatan ekonomi baru. Koperasi jangan hanya menjadi lembaga administratif, tetapi harus mampu menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat, membuka lapangan kerja dan memperkuat rantai produksi dari desa,” ujar Faisal.
Menurutnya, pengembangan KDKMP harus disertai tata kelola modern, transparan, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Koperasi yang sehat, kata Faisal, dapat menjadi jembatan antara potensi ekonomi lokal dengan pasar yang lebih luas. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi konsumen pembangunan, tetapi juga menjadi pelaku utama pertumbuhan ekonomi.
Sekolah Rakyat dan Revitalisasi Pendidikan Perlu Diperkuat
Di sektor pendidikan, Tunas Prabowo 08 menyatakan dukungan terhadap program Sekolah Rakyat dan revitalisasi sekolah.
Faisal menegaskan pembangunan manusia merupakan investasi jangka panjang yang menentukan kualitas masa depan bangsa.
Karena itu, pembangunan infrastruktur pendidikan harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas tenaga pendidik, akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, serta penguatan kualitas proses pembelajaran.
“Pendidikan tidak boleh hanya berbicara tentang gedung sekolah. Yang lebih penting adalah bagaimana negara memastikan setiap anak memperoleh kesempatan belajar yang layak dan berkualitas,” katanya.
Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi Harus Tanpa Tebang Pilih
Pada bidang hukum, Tunas Prabowo 08 mendukung penguatan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.
Bendahara Umum DPP Tunas Prabowo 08, Joel Sinaga, SH, menegaskan pemberantasan korupsi harus dilakukan secara konsisten, profesional, dan berdasarkan hukum serta alat bukti yang sah.
“Kami mendukung penegakan hukum yang berkeadilan. Pemberantasan korupsi harus dilakukan tanpa pandang bulu, siapa pun yang terlibat harus diproses sesuai hukum dan berdasarkan alat bukti. Jangan sampai pemberantasan korupsi hanya menjadi slogan,” ujar Joel.
Menurutnya, keberhasilan pemberantasan korupsi tidak semata-mata diukur dari jumlah perkara yang berhasil diungkap.
Lebih jauh, keberhasilan tersebut harus terlihat dari kemampuan negara membangun sistem pencegahan, memperbaiki tata kelola pemerintahan, memperkuat pengawasan, serta mengupayakan pemulihan kerugian negara sesuai ketentuan hukum.
Danantara Harus Diperkuat dengan Tata Kelola Profesional
Tunas Prabowo 08 turut mendukung penguatan Danantara sebagai bagian dari strategi pemerintah dalam mengoptimalkan pengelolaan aset negara dan meningkatkan kinerja perusahaan BUMN.
Joel menilai optimalisasi aset negara harus dibarengi dengan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance.
“Danantara harus menjadi instrumen strategis negara untuk meningkatkan produktivitas aset dan BUMN. Namun prinsip good corporate governance harus menjadi fondasi utama,” ujarnya.
Ia juga mendukung langkah penyederhanaan dan konsolidasi perusahaan BUMN sepanjang dilakukan secara profesional dan mampu meningkatkan efisiensi, mengurangi tumpang tindih usaha, serta menciptakan manfaat yang lebih besar bagi negara.
“Kalau ada perusahaan BUMN yang bisnisnya tumpang tindih, tidak efisien atau terlalu banyak anak-cucu perusahaan, tentu harus dievaluasi. Efisiensi bukan berarti melemahkan BUMN, tetapi justru memperkuat BUMN agar lebih sehat dan kompetitif,” jelas Joel.
Reformasi Birokrasi Harus Menghasilkan Manfaat Nyata
Sementara itu, agenda reformasi birokrasi juga menjadi perhatian Tunas Prabowo 08.
Faisal menilai birokrasi pemerintahan harus terus diarahkan menjadi lebih sederhana, cepat, profesional, adaptif terhadap teknologi, dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Reformasi birokrasi harus menghasilkan pemerintahan yang lebih cepat mengambil keputusan, lebih hemat anggaran dan lebih mudah memberikan pelayanan kepada rakyat. Ukuran keberhasilannya harus dirasakan langsung masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, efisiensi anggaran tidak semestinya dipahami sekadar sebagai pengurangan belanja. Efisiensi harus diarahkan pada penggunaan sumber daya secara lebih tepat sehingga anggaran dapat dialihkan kepada program yang memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Dukungan Konstruktif untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran
Cut Nurlaila kembali menegaskan bahwa Tunas Prabowo 08 menempatkan diri sebagai kekuatan relawan yang memberikan dukungan konstruktif terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Kami berada di belakang Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Kami mendukung program pemerintah, tetapi dukungan kami adalah dukungan yang konstruktif. Kalau ada program yang perlu dievaluasi, kami dorong evaluasi. Kalau ada kebijakan yang baik, kami akan kawal dan sosialisasikan kepada masyarakat,” ungkapnya.
Menurut Cut, kemenangan dalam kontestasi politik bukanlah garis akhir sebuah perjuangan. Setelah pemilu selesai, seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab untuk ikut memastikan mandat rakyat diterjemahkan menjadi kebijakan yang memberikan manfaat nyata.
“Pilpres sudah selesai. Sekarang waktunya bekerja, mengawal dan memastikan cita-cita besar Asta Cita diwujudkan. Tunas Prabowo 08 akan terus berada bersama rakyat dan bersama pemerintah dalam mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran,” pungkas Cut Nurlaila.
Dengan dukungan terhadap MBG, KDKMP, Sekolah Rakyat, revitalisasi sekolah, penegakan hukum, pemberantasan korupsi, penguatan Danantara, efisiensi BUMN, dan reformasi birokrasi, DPP Tunas Prabowo 08 menegaskan bahwa energi relawan pasca-Pilpres 2024 diarahkan menjadi kekuatan sosial yang konstruktif.
Bagi Tunas Prabowo 08, mengawal pemerintahan bukan sekadar memberikan dukungan, melainkan ikut menjaga agar setiap kebijakan tetap berpijak pada kepentingan rakyat. Semangat tersebut diharapkan menjadi bagian dari ikhtiar bersama untuk mewujudkan Indonesia yang semakin mandiri, berdaulat, maju, adil, dan sejahtera.
+ There are no comments
Add yours