JAKARTA — Arah pembangunan nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai semakin menegaskan orientasi pada kemandirian bangsa, ketahanan ekonomi, kesejahteraan rakyat, serta reformasi tata kelola negara. Sejumlah capaian yang dipaparkan Presiden dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026), mendapat apresiasi dari Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar sekaligus Ketua MPR RI ke-15, Bambang Soesatyo atau Bamsoet.
Bamsoet yang juga menjabat Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan KADIN Indonesia, menilai pidato kenegaraan Presiden Prabowo tidak sekadar menyampaikan capaian pemerintahan, tetapi juga menggambarkan sebuah agenda transformasi nasional yang diarahkan untuk memperkuat fondasi ekonomi sekaligus meningkatkan daya tahan Indonesia menghadapi dinamika global.
Menurut Bamsoet, kemampuan Indonesia mempertahankan pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian geopolitik, perang dagang, fragmentasi rantai pasok dan tekanan ekonomi global merupakan modal penting untuk mempercepat pembangunan nasional.
Presiden menyampaikan pertumbuhan ekonomi semester I 2026 mencapai 5,45 persen. Realisasi investasi hingga semester I 2026 mencapai sekitar Rp1.010 triliun dengan penciptaan lebih dari 1,4 juta lapangan kerja. Sementara sepanjang 2025, realisasi investasi mencapai Rp1.931 triliun dan menciptakan lebih dari 2,7 juta lapangan kerja.
“Pidato Presiden Prabowo menunjukkan bahwa pemerintahan telah bekerja dengan arah dan target yang semakin jelas, yaitu membangun kemandirian nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat. Di tengah ketidakpastian geopolitik, perang dagang, perubahan rantai pasok dan tekanan ekonomi dunia, Indonesia mampu menjaga pertumbuhan dan menarik investasi. Ini merupakan capaian yang patut diapresiasi,” ujar Bamsoet.
Namun, Bamsoet menggarisbawahi bahwa keberhasilan pembangunan tidak boleh berhenti pada indikator statistik. Pertumbuhan ekonomi harus memiliki daya jangkau sosial yang luas dan diterjemahkan menjadi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.
“Capaian angka tersebut harus terus diimplementasikan menjadi manfaat yang terasa sampai ke seluruh lapisan masyarakat, terutama melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya beli, penguatan kelas menengah, dan pemerataan pembangunan di seluruh daerah,” tegasnya.
Kedaulatan Pangan sebagai Pilar Kemandirian Nasional
Salah satu capaian yang mendapat perhatian khusus Bamsoet adalah keberhasilan Indonesia mencapai swasembada delapan komoditas pangan dalam satu tahun.
Bagi Bamsoet, swasembada pangan memiliki dimensi yang jauh lebih luas dibandingkan sekadar kemampuan memenuhi kebutuhan konsumsi nasional. Ketahanan pangan merupakan bagian fundamental dari kedaulatan negara sekaligus instrumen strategis dalam menghadapi gejolak ekonomi dan geopolitik dunia.
Pemerintah juga telah melakukan penyederhanaan tata kelola penyaluran pupuk dengan memangkas 145 aturan serta menurunkan harga pupuk sekitar 20 persen. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi memperkuat struktur biaya produksi dan meningkatkan daya saing petani.
“Swasembada pangan merupakan fondasi kedaulatan negara. Ketika Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pangannya dari produksi sendiri, kita memiliki ketahanan yang jauh lebih kuat menghadapi gejolak dunia,” kata Bamsoet.
Meski demikian, Bamsoet mengingatkan bahwa swasembada harus dipandang sebagai proses berkelanjutan. Produktivitas pertanian perlu diperkuat melalui kepastian harga, modernisasi irigasi, mekanisasi, penguasaan teknologi, penguatan distribusi, serta regenerasi petani.
Yang tidak kalah penting, peningkatan produktivitas harus berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan petani.
“Jangan sampai produktivitas meningkat, tetapi petani justru kehilangan margin keuntungan karena tingginya biaya distribusi, permainan tengkulak atau lemahnya rantai pasok,” ujarnya.
Pertumbuhan Harus Menghasilkan Kemakmuran
Di bidang ekonomi, Bamsoet menilai pertumbuhan 5,45 persen pada semester I 2026 memperlihatkan ketahanan ekonomi nasional yang cukup kuat.
Presiden juga menyampaikan pertumbuhan ekonomi kuartal I 2026 mencapai 5,61 persen, yang disebut sebagai pertumbuhan kuartal pertama dan semester pertama tertinggi dalam 13 tahun terakhir.
Bamsoet berpandangan bahwa momentum tersebut harus menjadi pijakan untuk membangun pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas. Indonesia perlu memastikan pertumbuhan tidak hanya terkonsentrasi pada sektor atau wilayah tertentu, tetapi mampu menciptakan nilai tambah dan kesempatan ekonomi yang lebih merata.
“Saya sepakat dengan penekanan Presiden bahwa pertumbuhan ekonomi dan investasi merupakan sarana penting untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Angka pertumbuhan ekonomi tidak akan berarti tanpa diikuti dengan pekerjaan yang layak, pendapatan yang meningkat dan biaya hidup yang terkendali,” tuturnya.
Menurutnya, penguatan industri nasional, hilirisasi, UMKM, ekonomi kreatif dan sektor padat karya harus menjadi bagian penting dari strategi pembangunan ekonomi.
Investasi juga perlu diarahkan agar menciptakan multiplier effect yang lebih besar, mulai dari pembukaan lapangan kerja, transfer teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga penguatan rantai pasok nasional.
Reformasi BUMN Memasuki Babak Strategis
Bamsoet memberikan apresiasi khusus terhadap agenda reformasi BUMN melalui Danantara yang dinilai menjadi salah satu langkah paling strategis dalam membangun tata kelola korporasi negara yang lebih efisien dan berdaya saing.
Presiden mengungkapkan pemerintah telah menutup 290 BUMN sebagai bagian dari restrukturisasi dan menargetkan jumlah BUMN paling banyak 300 perusahaan pada 31 Desember 2026.
Restrukturisasi tersebut disebut telah menghasilkan penghematan biaya overhead sekitar Rp50 triliun, termasuk melalui efisiensi biaya gaji direksi dan komisaris, sewa gedung, kendaraan serta perjalanan dinas.
Di sisi lain, kontribusi BUMN terhadap negara melalui dividen pada 2025 mencapai Rp142,3 triliun, meningkat 67 persen dibandingkan 2024.
Bamsoet menilai reformasi tersebut merupakan momentum untuk mengubah paradigma pengelolaan BUMN dari sekadar mempertahankan keberadaan perusahaan negara menjadi membangun korporasi yang sehat, profesional dan mampu menghasilkan nilai tambah.
“Reformasi BUMN merupakan langkah yang berani dan penting karena terlalu banyak perusahaan negara yang tidak produktif justru dapat membebani keuangan negara. BUMN harus diisi oleh perusahaan yang sehat, profesional, produktif dan mampu menciptakan nilai tambah,” tegasnya.
Namun demikian, Bamsoet mengingatkan bahwa restrukturisasi harus tetap ditempatkan dalam kerangka tata kelola yang sehat. Efisiensi tidak boleh mengorbankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
“Restrukturisasi juga harus dijalankan secara transparan, akuntabel dan profesional agar tujuan akhirnya benar-benar meningkatkan kontribusi BUMN terhadap perekonomian dan penerimaan negara,” pungkas Bamsoet.
Menjaga Momentum Transformasi Nasional
Bamsoet menilai berbagai capaian yang disampaikan Presiden Prabowo menunjukkan bahwa Indonesia tengah memasuki fase penting transformasi ekonomi dan tata kelola pemerintahan.
Kedaulatan pangan, ketahanan energi, pertumbuhan ekonomi, investasi, penciptaan lapangan kerja dan reformasi BUMN, menurutnya, merupakan rangkaian kebijakan yang saling berkaitan dalam membangun fondasi Indonesia yang semakin mandiri dan kompetitif.
Karena itu, tantangan ke depan bukan semata mempertahankan capaian, melainkan memastikan setiap kebijakan menghasilkan manfaat yang semakin nyata bagi masyarakat.
“Ukuran keberhasilan pembangunan pada akhirnya bukan hanya seberapa besar angka pertumbuhan ekonomi, investasi atau penghematan anggaran. Ukuran yang paling penting adalah seberapa jauh seluruh capaian tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperkuat kemandirian nasional dan memastikan Indonesia semakin berdaulat dalam menentukan masa depannya,” tutup Bamsoet.
Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI tersebut turut dihadiri Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, Presiden RI ke-7 Joko Widodo, Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, Wakil Presiden RI ke-11 Boediono, Wakil Presiden RI ke-13 Ma’ruf Amin, Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD Sultan B. Najamudin, para anggota MPR, menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga tinggi negara, pimpinan partai politik, serta para duta besar negara sahabat.
+ There are no comments
Add yours