Penguatan Danantara, Laba BUMN Dinilai Perlu Kembali Perkuat APBN

JAKARTA — Gagasan Presiden Prabowo Subianto untuk mengalokasikan sebagian keuntungan Danantara sebagai cadangan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat kapasitas fiskal negara.

Koordinator Nasional Aliansi Relawan Prabowo-Gibran atau ARPG, Syafrudin Budiman, S.IP, menilai rencana tersebut perlu didukung sepanjang memiliki landasan hukum, mekanisme penganggaran yang jelas serta tata kelola yang transparan.

Pernyataan tersebut merespons keterangan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada Selasa, 11 Agustus 2026, yang menyebut Presiden Prabowo tengah mengkaji kemungkinan sebagian keuntungan Danantara dikembalikan untuk memperkuat APBN. Menurutnya, pembahasan tersebut masih berlangsung dan belum menjadi kebijakan final.

Syafrudin menilai Danantara tidak seharusnya hanya menjadi tempat berputarnya keuntungan perusahaan BUMN untuk kemudian diinvestasikan kembali. Sebagai super holding nasional, Danantara harus mampu meningkatkan nilai aset negara, mempercepat profitabilitas BUMN, menciptakan efisiensi dan menghasilkan sumber penerimaan negara yang berkelanjutan.

“Sebagian keuntungan untuk reinvestasi Danantara dan sebagian lainnya untuk memperkuat APBN melalui PNBP merupakan keseimbangan yang sehat. Yang terpenting, jangan sampai kebutuhan fiskal jangka pendek mengurangi kemampuan Danantara menciptakan keuntungan yang lebih besar di masa depan,” ujar Syafrudin.

Ia menjelaskan, kontribusi keuntungan Danantara kepada negara dapat ditempatkan melalui mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP, khususnya Kekayaan Negara Dipisahkan, sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Syafrudin, penguatan PNBP penting karena APBN membutuhkan sumber penerimaan yang kuat dan berkelanjutan, tanpa hanya mengandalkan perpajakan. Dalam APBN 2026, pemerintah menargetkan PNBP sebesar Rp455 triliun.

Ia juga mendorong Danantara memperkuat sejumlah agenda strategis, mulai dari konsolidasi BUMN, restrukturisasi perusahaan yang tidak produktif, optimalisasi aset negara, hilirisasi, transformasi digital, penguatan tata kelola dan manajemen risiko, hingga pengembangan investasi jangka panjang.

“Keberhasilan Danantara tidak cukup diukur dari besarnya aset yang dikelola. Ukurannya harus dilihat dari seberapa besar nilai tambah yang berhasil diciptakan, seberapa sehat BUMN, dan seberapa besar manfaatnya bagi perekonomian serta APBN,” katanya.

Syafrudin menilai perjalanan satu tahun Danantara merupakan fase penting untuk beralih dari pembangunan fondasi menuju penciptaan nilai. Karena itu, evaluasi kinerja harus dilakukan secara terukur, termasuk terhadap peningkatan nilai aset, profitabilitas BUMN, efisiensi, tata kelola dan kontribusi terhadap perekonomian nasional.

Ia menegaskan, Danantara harus tumbuh sebagai super holding yang mampu menciptakan nilai ekonomi nasional, sementara BUMN semakin sehat dan kompetitif.

“Danantara harus tumbuh, BUMN harus untung, APBN harus kuat, dan pada akhirnya rakyat harus mendapatkan manfaat,” pungkas Syafrudin.