Stabilitas Harga Beras Butuh Kepemimpinan Kolektif dan Kebijakan yang Berkeadilan

Bekasi – Kenaikan harga beras menjelang Ramadan kembali menjadi perhatian bersama. Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional telah mengambil langkah antisipatif dengan memperkuat operasi pasar dan pengawasan distribusi. Upaya tersebut merupakan bagian penting dari komitmen menjaga stabilitas inflasi serta memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap terjangkau.

Tokoh masyarakat yang juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris DPC Partai Demokrat, Darsum, memandang isu ini perlu disikapi secara tenang, objektif, dan konstruktif. Menurutnya, stabilitas pangan bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi memerlukan sinergi pemerintah daerah, pelaku usaha, serta partisipasi aktif masyarakat. “Dalam sistem demokrasi, solusi terbaik lahir dari kolaborasi, bukan saling menyalahkan,” ujarnya.

Darsum menilai, dari perspektif sosial, kenaikan harga beras tentu berdampak signifikan bagi kelompok rentan. Namun di sisi lain, kesejahteraan petani sebagai produsen juga harus menjadi pertimbangan utama. Kebijakan yang ideal adalah kebijakan yang menjaga keseimbangan antara daya beli masyarakat dan keberlanjutan produksi pangan nasional.

Ia juga menekankan pentingnya optimalisasi peran lembaga distribusi seperti Perum Bulog dalam menjaga ketersediaan stok dan stabilitas harga. Transparansi data, pengawasan terhadap potensi spekulasi, serta komunikasi publik yang terbuka dinilai dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap langkah pemerintah.

Sebagai solusi konkret, Darsum mendorong perluasan operasi pasar berbasis wilayah, penguatan cadangan pangan daerah, serta pembentukan forum koordinasi lintas sektor yang melibatkan unsur pemerintah, legislatif, dan tokoh masyarakat. Pendekatan persuasif dan partisipatif dianggap lebih efektif dalam menjaga stabilitas sosial menjelang momentum keagamaan seperti Ramadan.

“Stabilitas harga beras bukan semata isu ekonomi, melainkan bagian dari upaya menjaga harmoni sosial dan ketenteraman masyarakat. Politik yang sehat adalah politik yang menghadirkan solusi dan keberpihakan pada kepentingan rakyat secara menyeluruh,” pungkasnya.

Bagikan berita/artikel ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *