BEKASI — Di bawah kepemimpinan Syafri Donny Sirait, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi mencatat lonjakan luar biasa dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi sampah.
Jika pada tahun 2023 hanya mencatatkan angka sekitar Rp6 miliar, maka pada tahun 2024 melonjak menjadi Rp15 miliar, dan di tahun 2025 meningkat drastis hingga Rp25 miliar.
Capaian ini bukan sekadar angka, tetapi hasil dari kerja keras, inovasi, dan kepemimpinan yang berorientasi pada efisiensi serta transparansi anggaran.
—
Efisiensi Rp15 Miliar dari Peralihan Dexlite ke Biosolar
Salah satu langkah strategis Syafri Donny Sirait adalah melakukan efisiensi besar-besaran dalam penggunaan bahan bakar operasional.
Jika sebelumnya kendaraan pengangkut sampah menggunakan Dexlite yang harganya cukup tinggi, kini beralih menggunakan Biosolar dengan harga jauh lebih murah, yakni sekitar Rp6.800 per liter.
“Kita lakukan pembayaran sistem bulanan dan tetap ada SPBU yang bersedia melayani. Dari kebijakan peralihan ini, DLH mampu melakukan efisiensi hingga Rp15 miliar,” ujar Syafri Donny Sirait.
Ia menegaskan, capaian tersebut tidak mungkin terwujud tanpa dukungan dan komitmen kuat dari seluruh UPTD pengelola sampah di lapangan.
“Semua teman-teman UPTD ikut menjaga ritme kerja dan efisiensi ini. Tanpa mereka, tidak akan ada perubahan sebesar ini,” tambahnya.
—
Sampah Kini Menjadi Sumber PAD Baru
Lebih jauh, Syafri Donny Sirait menjelaskan bahwa sektor pengelolaan sampah kini menjadi salah satu sumber PAD baru yang potensial.
Dalam koordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pihaknya mendorong agar pengelolaan sampah dapat diakui sebagai layanan publik yang memiliki nilai jasa, sehingga dapat dikenakan biaya retribusi secara legal dan proporsional.
“Kalau diibaratkan seperti layanan laundry, ada biaya angkut, pemrosesan, dan pengelolaan. Nah, selama ini pemerintah daerah menanggung beban besar karena belum ada regulasi detail tentang nilai jasa pengolahan limbah ini,” jelasnya.
—
Beban Daerah Berat, Pendapatan Harus Ditingkatkan
Kabupaten Bekasi dikenal sebagai salah satu daerah dengan jumlah industri terbanyak di Indonesia — ribuan perusahaan berdiri di wilayah ini, memicu kepadatan penduduk dan beban layanan publik yang meningkat, mulai dari sekolah, rumah sakit, hingga pemakaman.
Dalam kondisi demikian, pemerintah daerah dituntut tidak hanya mengatur dan menata, tetapi juga memikirkan sumber-sumber pendapatan baru agar layanan publik tetap berjalan optimal.
“Beban pemerintah daerah sangat besar. Karena itu, peningkatan PAD melalui pengelolaan sampah ini adalah bagian dari strategi membangun kemandirian fiskal,” ujar Syafri Donny Sirait.
—
Retribusi Limbah Masih Tantangan Besar
Meski demikian, Syafri Donny Sirait tidak menutup mata terhadap tantangan besar yang masih ada, terutama terkait pengelolaan limbah industri.
Menurut hasil diskusi dengan Kemendagri, hingga saat ini pemerintah belum sepenuhnya memiliki skema pelayanan jasa limbah yang dapat dikenai retribusi.
“Pertanyaan sederhana, jasa apa yang sudah pemerintah berikan kepada pengusaha limbah? Sampai sekarang belum ada bentuk pelayanan yang bisa dijadikan dasar retribusi,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Syafri Donny Sirait menilai bahwa ke depan perlu ada sinkronisasi regulasi dan kebijakan nasional agar daerah memiliki landasan hukum kuat dalam menarik retribusi dari pengelolaan limbah industri tanpa menimbulkan konflik kepentingan.
—
Dengan berbagai terobosan dan pendekatan strategis tersebut, Syafri Donny Sirait telah menempatkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi bukan hanya sebagai instansi pelaksana teknis, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi daerah yang berorientasi pada efisiensi, keberlanjutan, dan kemandirian anggaran.
+ There are no comments
Add yours