KARAWANG – Kebijakan kontroversial kembali lahir dari Pemerintah Kabupaten Karawang. Tahun Anggaran 2025, hibah untuk Organisasi Kepemudaan (OKP) dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) resmi dihapuskan. Ironisnya, di saat yang sama, bantuan keuangan partai politik justru dinaikkan dari Rp3.500 menjadi Rp5.000 per suara, dengan total anggaran membengkak hingga Rp6,23 miliar untuk delapan parpol pemilik kursi di DPRD Karawang.
Pengamat kebijakan publik Asep Agustian, SH. MH., yang akrab disapa Askun, langsung bereaksi keras. Ia menyebut langkah Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh sebagai kebijakan yang ngawur, tidak masuk akal, dan melecehkan peran OKP-Ormas.
> “Kalau alasan penghapusan hibah ini demi efisiensi anggaran, itu bohong besar! Efisiensi artinya mengurangi atau mengalihkan pos yang tidak efektif, bukan menihilkan peran organisasi masyarakat. Kalau sampai nol, itu bukan efisiensi, tapi penghapusan. Dan itu sungguh keterlaluan!” tegas Askun, Jumat (5/9/2025).
Menurutnya, keberadaan OKP dan Ormas sangat vital. Sesuai amanat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, masyarakat diberikan ruang luas untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Artinya, pemerintah wajib mendukung, bukan malah mematikan peran mereka.
Parpol Naik Anggaran, Ormas Dicampakkan
Fakta lain yang lebih memalukan, kata Askun, adalah ketika hibah untuk lembaga mandatori seperti BNN, MUI, FKUB tetap digelontorkan, sementara Ormas keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, Persis hingga organisasi kemahasiswaan semacam HMI, PMII, GMNI justru dipukul rata: dihapus total.
> “Ini jelas diskriminatif. Seolah-olah pemda hanya mementingkan parpol dan lembaga tertentu, sementara OKP-Ormas yang nyata-nyata berjibaku menjaga kondusifitas Karawang malah dibuang. Padahal, kondusifitas itu mahal harganya, dan pemerintah tidak akan sanggup menjaganya tanpa bantuan mereka,” sindir Askun.
Pemda Dinilai Butuh OKP-Ormas, Tapi Tak Mau Menghargai
Askun menegaskan, pemerintah daerah jangan berpura-pura bisa berjalan sendiri. Fakta di lapangan membuktikan, saat ada gejolak, justru OKP, Ormas, dan LSM yang menjadi garda terdepan menjaga ketertiban.
> “Mau diakui atau tidak, Pemda Karawang sangat membutuhkan mereka. Jadi jangan mentang-mentang punya kuasa anggaran lalu bertindak semena-mena. Hargai kontribusi mereka, jangan hanya datang ketika butuh saja,” tegasnya.
Minta Bupati Evaluasi Kebijakan Ngawur
Atas dasar itu, Askun mendesak Bupati Aep Syaepuloh segera mengevaluasi kebijakan penghapusan hibah OKP-Ormas. Jika memang alasan efisiensi, ia menekankan cukup dilakukan pengurangan sesuai efektifitas, bukan dimatikan total.
> “Saya minta Bupati jangan tutup mata dan telinga. Kalau kebijakan ini tetap dipaksakan, maka jangan salahkan kalau Karawang makin gaduh. Karena masyarakat sipil, khususnya OKP-Ormas, merasa dikhianati,” tutup Askun dengan nada keras.
