KARAWANG – Polemik jembatan milik PT Jui Shin Indonesia yang diduga ilegal terus memantik reaksi keras. Kali ini, suara lantang datang dari Ketua Umum DPP Gerakan Siliwangi Indonesia (GSI), H. Enjang Efendi, S.E., S.H., C.MD,. Ia mendukung penuh sikap pengacara kondang Asep Kuncir (ASKUN) alias H. Asep Agustian, S.H., M.H., selaku Ketua PERADI Karawang, yang menuntut Pemkab Karawang untuk segera membongkar jembatan penghubung ke PT Jui Shin.
Menurut H. Enjang, sikap tegas itu bukan hanya perlu, tapi wajib dilakukan demi menjaga kewibawaan hukum dan keadilan bagi masyarakat Karawang.
> “Kalau memang jelas-jelas jembatan itu ilegal, kenapa dibiarkan berdiri? Jangan sampai Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh terlihat mandul menghadapi perusahaan besar. Kalau tidak berani bongkar, ya wajar dong kalau publik bertanya-tanya: ada apa sebenarnya antara Bupati dengan PT Jui Shin?” tegas H. Enjang, Selasa (2/9/2025).
Enjang menilai, keberadaan jembatan itu tidak memberi manfaat sedikitpun bagi masyarakat Karawang, khususnya warga di wilayah selatan. Justru sebaliknya, hanya melahirkan ketidakadilan karena Karawang menjadi lintasan, sementara keuntungan besar dinikmati daerah lain.
> “Sudah selayaknya Bupati memperjuangkan nasib masyarakat Karawang Selatan. Kalau tidak, janggal sekali. Masa seorang Bupati tega membiarkan rakyatnya dirugikan, sementara perusahaan asing bisa seenaknya menguasai akses jalan? Itu bukan hanya aneh, tapi mencederai harga diri masyarakat Karawang,” sindirnya tajam.
Lebih jauh, Enjang memperingatkan, jika Bupati Aep terus berdiam diri, publik bisa menilai ada kompromi kotor di balik pembiaran ini.
“Kalau Bupati memilih diam, publik pasti curiga. Jangan-jangan ada permainan di balik meja, ada kepentingan pribadi atau kelompok yang lebih diutamakan dibanding kepentingan rakyat. Kalau benar begitu, maka ini pengkhianatan terhadap amanah rakyat,” ujarnya dengan nada keras.
H. Enjang menegaskan, GSI bersama elemen masyarakat akan mengawal persoalan ini sampai tuntas. Menurutnya, tidak ada alasan bagi Bupati Karawang untuk terus bersembunyi di balik dalih birokrasi.
> “Kita bicara soal kedaulatan masyarakat Karawang. Jangan main-main. Kalau Bupati tidak berani bertindak, rakyatlah yang akan bergerak. Jangan salahkan kalau nanti Karawang Selatan bangkit melawan praktik pembiaran ini!” pungkasnya.
