KARAWANG – Pernyataan mengejutkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), yang menyebut bahwa pemerintah tak perlu bekerja sama dengan media massa, menuai gelombang reaksi keras. Kalangan jurnalis merasa dilecehkan, dan kini suara pembelaan datang dari Ketua Majelis Pemuda Indonesia (MPI) Kabupaten Karawang, Guntar Mahardika.
Guntar tak hanya mengkritik, ia pasang badan membela insan pers yang selama ini berperan besar dalam menyuarakan kinerja pemerintah, termasuk membesarkan nama KDM sendiri.
> “Mari jujur saja—apakah publik akan mengenal KDM tanpa pemberitaan media? Apakah elektabilitasnya akan setinggi sekarang jika media tak pernah meliput sepak terjangnya saat jadi Bupati Purwakarta?” tegas Guntar, Rabu (9/7/2025).
Guntar menyebut pernyataan Gubernur Jabar itu sebagai langkah yang gegabah dan tak menghargai kontribusi nyata pers dalam demokrasi. Lebih dari itu, ia mengingatkan bahwa hubungan antara media dan pemerintah semestinya bersifat saling mendukung, bukan saling curiga apalagi saling menafikan.
Menurut Guntar, selama ini jurnalis bukan hanya melaporkan, tapi juga mengawal, memperjuangkan, dan bahkan menyelamatkan wajah pemerintah di hadapan publik. Pernyataan seperti yang dilontarkan KDM, lanjutnya, justru mencederai ikatan kemitraan yang telah lama dibangun.
> “Saya heran, bagaimana mungkin seorang gubernur bisa menganggap media tidak penting? Padahal jelas, Kominfo Purwakarta dulu menggelontorkan anggaran besar untuk publikasi. Itu investasi citra. Dan KDM adalah salah satu yang diuntungkan,” kata Guntar.
Ia menilai, kalau pun alasan KDM adalah efisiensi anggaran, maka itu patut dipertanyakan. Karena pada kenyataannya, anggaran publikasi tetap eksis—hanya saja kini lebih banyak dialirkan ke tim media sosial dan konten internal yang bekerja di balik layar.
> “Kalau mau jujur, tim medsos pemerintah sekarang juga dibayar pakai APBD. Jadi mengapa harus mengorbankan kerja sama dengan media yang kredibel? Ada inkonsistensi logika di situ,” lanjutnya.
Guntar pun menyerukan agar Gubernur Dedi Mulyadi segera mencabut pernyataannya dan memberikan klarifikasi terbuka kepada publik serta komunitas pers. Ia mengingatkan bahwa mengabaikan peran media sama saja dengan membuka ruang konflik dan memperlemah transparansi pemerintahan.
> “Kalau KDM terus bersikeras dengan pandangan seperti itu, maka jangan salahkan jika media tidak lagi punya alasan untuk mempromosikan kebaikan-kebaikan pemerintah. Dan kalau itu terjadi, publik juga akan ikut kecewa,” ucapnya.
Sebagai penutup, Guntar menyampaikan harapan agar relasi antara pers dan pemerintah tetap sehat dan produktif. “Pemerintah yang kuat butuh media yang merdeka. Pers bukan lawan, melainkan mitra. Maka rangkullah mereka, jangan dijauhkan.”
