Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok menggelar Rapat Paripurna Masa Sidang Pertama Tahun Sidang 2025 bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Depok Rabu (30/04/25).
Rapat ini dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Depok, Wali Kota Depok, Pj.Sekretaris Daerah, unsur Forkopimda, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta insan media.
Rapat Paripurna tersebut dilaksanakan dalam rangka penyampaian berbagai agenda penting, antara lain:
- Laporan Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Depok Tahun 2024, yang berisi evaluasi dan rekomendasi strategis atas pelaksanaan program pemerintah daerah sepanjang tahun anggaran sebelumnya.
- Penandatanganan dan Penyerahan Keputusan DPRD Kota Depok, sebagai bentuk kesepakatan kelembagaan terhadap hasil pembahasan dan penyusunan rekomendasi terhadap LKPJ Wali Kota.
- Penyampaian Laporan Hasil Kerja Alat Kelengkapan DPRD Masa Sidang Pertama Tahun Sidang 2025, yang mencakup kegiatan dan kinerja komisi serta badan dalam pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
- Penyampaian Rencana Kerja Alat Kelengkapan DPRD untuk Masa Sidang Kedua Tahun Sidang 2025, sebagai bentuk perencanaan strategis kerja DPRD ke depan agar lebih terarah dan efektif.
Ketua Komisi B DPRD Kota Depok, Hamzah, yang merupakan politisi partai Gerindra menyampaikan usulan pembentukan BUMD pangan dan BUMD pemanfaatan asset.
Hamzah juga menyoroti Kebijakan Strategis Nasional tentang Gas perkotaan , bahwa sejatinya di Kota Depok baru 1,52% pemanfaatan gas perkotaan yang di kelola oleh BUMD Energi di Bandung.
“Padahal manfaat itu bisa di pakai oleh 245.000 rumah yang ada di kota Depok, dan ini akan menambah Pendapatan Asli Daerah kota Depok kedepan,,karena ini merupakan proyek strategis nasional, maka kami mengusulkan membuat BUMD gas perkotaan,ujar Hamzah.
Wali Kota Depok, Supian Suri, dalam sambutannya merespons positif usulan DPRD Kota Depok yang menginginkan pembentukan tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baru, yaitu BUMD pangan, BUMD pemanfaatan aset, dan BUMD gas perkotaan.
“Kita menyambut baik usulan ini. Mudah-mudahan nanti bisa ada kajian lebih lanjut terkait urgensinya. Tapi secara umum, saya melihat ini menjadi penting karena ruang gerak kita saat ini cukup terbatas,” kata Supian Suri.
Ia menjelaskan bahwa keberadaan BUMD pangan akan sangat strategis dalam upaya pengendalian inflasi dan pengamanan stok bahan pokok di Kota Depok.
Dengan BUMD, kata Supian Suri, pemerintah kota akan lebih leluasa bekerja sama dengan daerah penghasil, seperti Blitar untuk telur dan Karawang untuk hasil pertanian.
“Artinya, kalau kita punya BUMD, kita bisa kerja sama langsung dengan daerah penghasil. Ini bagian dari upaya kita mengendalikan inflasi,” ujarnya.
Terkait pemanfaatan aset daerah, Supian Suri menyebut bahwa optimalisasi aset perlu dilakukan, baik untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun untuk kemanfaatan langsung bagi masyarakat.
Salah satu ide yang dikemukakan adalah pemanfaatan aset sebagai sentra Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
“Kita ingin aset yang dimiliki benar-benar termanfaatkan, baik itu untuk optimalisasi PAD atau untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, misalnya jadi ruang UMKM,” jelasnya.
Sementara mengenai usulan BUMD gas perkotaan, Supian mengaku masih perlu pendalaman.
Ia mempertanyakan apakah layanan gas rumah tangga perlu dikelola oleh BUMD atau cukup dengan kerja sama pemerintah kota dengan pihak swasta seperti Pertamina Gas.
“Kita akan lihat apakah memang harus pakai BUMD atau cukup kerja sama dengan pihak ketiga. Di Beji, misalnya, layanan gas rumah tangga sudah berjalan cukup sederhana dengan sistem pipa langsung ke dapur warga,” imbuhnya.
Supian menegaskan bahwa ketiga usulan BUMD tersebut akan dikaji lebih dalam, termasuk apakah pembentukannya lebih tepat dilakukan melalui badan usaha daerah atau cukup ditangani oleh perangkat daerah yang ada.
“Kita lihat nanti bentuk paling efektifnya seperti apa, yang pasti niatnya adalah untuk kemanfaatan masyarakat dan peningkatan kapasitas daerah,” tegas Supian Suri.
Dengan rapat ini, sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kota diharapkan terus terjalin kuat untuk mendorong kemajuan Depok secara berkelanjutan.(Bro)
