BEKASI — Gagasan penguatan kualitas pendidikan di Kabupaten Bekasi kembali mendapat perhatian. Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi PKB, Hasan Basri atau Gus Hasan, mendorong lahirnya kebijakan yang lebih afirmatif terhadap kesejahteraan tenaga pendidik melalui pemberian insentif bagi guru yang belum menerima tunjangan sertifikasi.
Bagi Gus Hasan, kualitas pendidikan tidak semata-mata ditentukan oleh ketersediaan ruang kelas, fasilitas pembelajaran maupun infrastruktur sekolah. Di balik seluruh proses pendidikan, terdapat guru yang menjadi aktor utama dalam membangun pengetahuan, karakter, sekaligus masa depan generasi Kabupaten Bekasi.
Karena itu, ia mengusulkan agar pemerintah daerah memberikan insentif sebesar Rp200 ribu per bulan kepada guru nonsertifikasi, dengan cakupan yang didorong meliputi tenaga pendidik pada jenjang PAUD, TK, SD, hingga SMA, sepanjang memenuhi kriteria dan ketentuan yang nantinya ditetapkan pemerintah.
Usulan tersebut mengemuka dalam rangkaian pembahasan bersama pihak terkait. Gus Hasan menyampaikan bahwa Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi memberikan respons positif terhadap gagasan tersebut. Kendati demikian, implementasinya tetap memerlukan pembahasan teknis, penganggaran, serta penyesuaian dengan regulasi yang berlaku.
Lebih dari sekadar memperjuangkan tambahan penghasilan, Gus Hasan menempatkan gagasan tersebut sebagai bagian dari agenda yang lebih besar: membangun ekosistem pendidikan yang sehat, berkeadilan dan berorientasi pada peningkatan mutu sumber daya manusia.
“Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Kalau kita ingin melahirkan generasi yang cerdas dan berkualitas, maka guru harus menjadi salah satu prioritas utama dalam kebijakan pembangunan,” demikian substansi pemikiran yang terus didorong Gus Hasan.
Menariknya, perjuangan tersebut tidak diarahkan menjadi agenda eksklusif Fraksi PKB. Gus Hasan justru membuka ruang kolaborasi dengan anggota DPRD dari berbagai partai dan lintas fraksi. Ia mengajak para wakil rakyat untuk duduk bersama, membangun kesepahaman, sekaligus merumuskan sebuah peta jalan pendidikan yang dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Langkah tersebut menunjukkan pendekatan politik yang menempatkan kepentingan publik di atas sekat-sekat kepartaian. Ketika berbicara mengenai masa depan pendidikan, menurutnya, seluruh pemangku kepentingan memiliki tanggung jawab yang sama untuk menghadirkan kebijakan terbaik.
Kolaborasi antara DPRD, Pemerintah Kabupaten Bekasi, Dinas Pendidikan, satuan pendidikan, guru, serta masyarakat menjadi elemen penting agar kebijakan yang dilahirkan tidak berhenti pada wacana. Setiap program harus memiliki landasan yang kuat, mekanisme yang transparan, sasaran yang jelas, serta keberlanjutan anggaran.
Dalam perspektif tersebut, insentif guru menjadi salah satu instrumen untuk memberikan penghargaan terhadap dedikasi tenaga pendidik sekaligus memperkuat motivasi dalam menjalankan tugas profesionalnya.
Gus Hasan berharap gagasan ini dapat berkembang menjadi rencana besar pembangunan pendidikan Kabupaten Bekasi, bukan sekadar kebijakan jangka pendek. Orientasinya adalah menciptakan ekosistem pendidikan yang mampu menjawab tantangan zaman dan mempersiapkan generasi muda menghadapi masa depan.
Sebab, kemajuan sebuah daerah pada akhirnya tidak hanya diukur dari pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kualitas manusia yang dilahirkannya.
Dan di ruang kelas, melalui tangan para guru, masa depan Kabupaten Bekasi sedang dipersiapkan.
+ There are no comments
Add yours