JAKARTA — Menjaga momentum investasi sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional membutuhkan lebih dari sekadar kebijakan yang responsif terhadap persoalan di permukaan. Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mendorong pembenahan sektor riil secara menyeluruh, terutama pada sisi hulu, sebagai fondasi penting bagi terciptanya iklim usaha yang sehat, kompetitif dan berkelanjutan.
Dorongan tersebut disampaikan di tengah lanskap ekonomi global yang semakin kompleks. Fragmentasi perdagangan, perubahan kebijakan ekonomi berbagai negara, gangguan rantai pasok, serta dinamika harga energi dan komoditas menghadirkan tantangan baru bagi dunia usaha sekaligus menuntut Indonesia memperkuat daya tahan ekonomi domestiknya.
Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani menilai masih terdapat sejumlah persoalan struktural yang perlu mendapat perhatian serius. Mulai dari biaya produksi yang relatif tinggi, kepastian pasokan bahan baku, biaya logistik dan energi, hingga efektivitas regulasi serta birokrasi yang masih perlu terus disempurnakan.
Menurut Shinta, persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan melalui kebijakan jangka pendek. Pembenahan harus menyentuh akar persoalan agar dunia usaha memiliki ruang yang lebih luas untuk tumbuh, melakukan ekspansi dan menciptakan lapangan kerja.
“Jika kita sungguh ingin mencegah PHK, kita tidak boleh hanya sibuk berdebat di hilir. Kita harus berani memperbaiki permasalahan hulunya,” kata Shinta dalam Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional APINDO XXXV 2026 di Makassar, Rabu (12/8/2026).
Pernyataan tersebut merefleksikan kebutuhan akan kebijakan ekonomi yang tidak semata bersifat reaktif, melainkan mampu mengantisipasi berbagai tekanan yang berpotensi menghambat produktivitas dan keberlanjutan usaha.
APINDO memandang keberlangsungan investasi memiliki hubungan erat dengan kepastian berusaha. Ketika biaya produksi dapat dikendalikan, rantai pasok lebih efisien, energi tersedia dengan harga kompetitif, serta regulasi memberikan kepastian, pelaku usaha akan memiliki kepercayaan yang lebih kuat untuk mempertahankan dan memperluas investasinya.
Perspektif tersebut sejalan dengan perhatian pemerintah terhadap penguatan fundamental ekonomi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih berada dalam kondisi yang kuat, dengan dukungan stabilitas inflasi, optimisme manufaktur, pertumbuhan kredit, investasi dan perkembangan ekonomi digital.
Pemerintah juga terus memperkuat iklim investasi melalui agenda deregulasi, pengembangan kawasan ekonomi khusus, transisi energi serta penguatan kemitraan strategis antara pemerintah dan dunia usaha.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menempatkan agenda swasembada pangan sebagai bagian penting dari penguatan kedaulatan ekonomi nasional. Kebijakan tersebut diarahkan melalui reformasi regulasi, peningkatan produktivitas pertanian, penguatan kesejahteraan petani dan nelayan, serta pengembangan ekosistem ekonomi desa yang terhubung dengan pembiayaan, hilirisasi dan infrastruktur.
Di tengah berbagai agenda tersebut, APINDO berupaya mengambil posisi sebagai mitra strategis pemerintah melalui Task Force Debottlenecking Hambatan Berusaha. Inisiatif ini diarahkan untuk mengidentifikasi, memetakan, mengawal dan mendorong penyelesaian berbagai persoalan yang masih menjadi hambatan bagi kegiatan usaha.
Lebih dari 14 isu prioritas saat ini menjadi perhatian, di antaranya pasokan bahan baku, harga gas, logistik, tata ruang, RKAB mineral dan batu bara, sertifikasi halal, pengelolaan sampah dan EPR, ekspor komoditas, sektor pariwisata serta penyempurnaan RUU Ketenagakerjaan.
Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa membangun iklim investasi yang berkualitas membutuhkan ekosistem yang saling terhubung. Tidak cukup hanya dengan memberikan kemudahan perizinan, tetapi juga diperlukan kepastian regulasi, infrastruktur yang memadai, energi yang kompetitif, sistem logistik yang efisien dan ketersediaan bahan baku yang terjamin.
Di sisi lain, dunia usaha juga memiliki tanggung jawab untuk terus meningkatkan produktivitas, inovasi, kepatuhan serta kualitas hubungan industrial. Kolaborasi yang sehat antara pemerintah, pengusaha, pekerja dan masyarakat menjadi modal penting untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan.
Dengan demikian, agenda pembenahan sektor riil bukan semata persoalan dunia usaha. Ia merupakan bagian dari strategi nasional untuk memastikan investasi tetap bergerak, industri tetap produktif dan kesempatan kerja terus tumbuh.
Sebab investasi membutuhkan kepastian untuk tumbuh, industri membutuhkan efisiensi untuk bertahan, dan masyarakat membutuhkan lapangan kerja untuk meningkatkan kesejahteraan. Ketiganya bertemu pada satu fondasi yang sama: sektor riil yang kuat, sehat dan berdaya saing.
+ There are no comments
Add yours