Kabupaten Bekasi — Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Ade Sukron, menegaskan pentingnya Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) sebagai forum strategis yang menentukan arah masa depan daerah. Hal itu disampaikannya dalam sambutan pada Musrenbang Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2027 yang digelar di Aula Gedung Swatantra Wibawa Mukti, Rabu (8/4/2026), dengan dihadiri Plt Bupati dr. Asep Surya Atmadja serta sejumlah perwakilan Bappeda dari daerah penyangga.
Dalam pidatonya, Ade Sukron menekankan bahwa Musrenbang bukan sekadar agenda seremonial, melainkan wujud nyata demokrasi partisipatif. Ia menyampaikan bahwa seluruh aspirasi masyarakat—mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga pokok-pokok pikiran DPRD—harus dirangkum secara cermat sebagai fondasi pembangunan tahun 2027. “Inilah ruang di mana suara rakyat benar-benar menjadi arah kebijakan,” ujarnya dengan penuh penekanan.
Mengusung tema “Infrastruktur Berkeadilan untuk Konektivitas Pelayanan Berkualitas dan Ekonomi Berkelanjutan”, Ade Sukron mendorong agar pembangunan difokuskan pada aspek yang berdampak langsung bagi masyarakat. Ia menyoroti pentingnya konektivitas antarwilayah, termasuk rencana penguatan jalur strategis yang menghubungkan wilayah perbatasan Bekasi dengan Karawang hingga akses menuju Jakarta. Menurutnya, infrastruktur yang merata akan membuka peluang ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Namun demikian, Ade Sukron juga mengingatkan adanya keterbatasan fiskal daerah yang harus disikapi dengan kebijakan yang bijak dan terukur. Ia mengungkapkan bahwa ribuan usulan aspirasi yang masuk, baik dari DPRD maupun masyarakat, tidak mungkin seluruhnya direalisasikan sekaligus. Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk berani menentukan skala prioritas yang jelas dan terarah. “Lebih baik kita fokus pada program besar yang dampaknya nyata, daripada menyebar anggaran kecil tanpa hasil yang terasa,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti sektor-sektor krusial yang harus menjadi prioritas pembangunan, seperti infrastruktur dasar, layanan kesehatan, pendidikan, serta irigasi pertanian sebagai penopang ketahanan pangan. Menurutnya, keberhasilan pembangunan akan terlihat jika pemerintah mampu menjawab persoalan mendasar yang selama ini dirasakan langsung oleh masyarakat.
Dalam konteks kebijakan nasional, Ade Sukron juga mengingatkan tantangan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang akan berdampak pada struktur anggaran daerah mulai 2027. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menyiapkan strategi adaptif agar pembangunan tetap berjalan di tengah keterbatasan fiskal. “Kita tidak boleh menyerah pada keadaan. Justru di sinilah dibutuhkan kecerdasan kebijakan dan kekuatan kolaborasi,” ujarnya.
Menutup sambutannya, Ade Sukron mengajak seluruh elemen, baik pemerintah daerah, DPRD, maupun mitra pembangunan di kawasan industri, untuk memperkuat sinergi lintas wilayah. Ia meyakini bahwa kolaborasi yang solid akan mempercepat terwujudnya Kabupaten Bekasi yang maju, inklusif, dan berdaya saing tinggi.
“Pembangunan bukan hanya tentang angka dan proyek, tetapi tentang keberpihakan. Dan keberpihakan itu harus selalu kepada masyarakat,” pungkasnya, menegaskan komitmennya sebagai Ketua DPRD yang konsisten mengawal pembangunan demi kemajuan Kabupaten Bekasi dan kesejahteraan warganya.
+ There are no comments
Add yours