Menjemput Kedaulatan Sejati: Indria Febriansyah Dorong Negara Hadir Menguasai Arah Masa Depan Indonesia

JAKARTA — Kedaulatan Indonesia tidak cukup dibangun melalui slogan dan seremoni, tetapi harus diwujudkan melalui keberanian negara menguasai arah pembangunan, mengelola kekayaan alam, melindungi rakyat, serta berdiri sejajar dengan bangsa lain. Hal itu disampaikan Indria Febriansyah, S.E., M.H., Ketua Umum Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia sekaligus Inisiator FKN-08, dalam refleksinya memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Menurut Indria, perjalanan menuju Indonesia yang benar-benar berdaulat memang panjang. Namun, berbagai agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, seperti swasembada pangan dan energi, hilirisasi, penguatan pendidikan, reformasi BUMN, pemberdayaan UMKM, hingga penertiban pengelolaan sumber daya alam, dinilainya telah meletakkan sejumlah fondasi penting menuju kemandirian nasional.

Ia menegaskan, arah pembangunan tersebut harus senantiasa berpijak pada amanat Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama dan kekayaan alam dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Karena itu, kedaulatan nasional harus tercermin dalam hukum yang tegas, ekonomi yang berkeadilan, politik yang berpihak pada kepentingan bangsa, ketahanan pangan, perdagangan yang bermartabat, serta pendidikan berkualitas.

Indria juga mengapresiasi sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilainya strategis, antara lain penguatan produksi pangan, peningkatan kesejahteraan petani, implementasi biodiesel B50, hilirisasi industri, penataan BUMN, Program Makan Bergizi Gratis, pembangunan pendidikan, penguatan ekonomi desa dan koperasi, serta penertiban kawasan hutan. Menurutnya, seluruh kebijakan tersebut harus terus diawasi agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Salah satu tantangan besar kedaulatan Indonesia, menurut Indria, adalah praktik ekonomi ilegal seperti mafia pangan, mafia impor, pertambangan ilegal, pembalakan hutan, penyelundupan dan manipulasi tata niaga. Negara harus berani bertindak tegas, tetapi pemberantasan mafia tidak boleh hanya bergantung pada keberanian seorang pemimpin. Keberhasilannya harus dibuktikan melalui penegakan hukum, pemulihan aset negara, transparansi dan reformasi kelembagaan.

Ia juga menilai perjuangan melawan oligarki harus dilakukan melalui penguatan sistem, bukan dengan memusuhi dunia usaha. Pengusaha besar tetap dibutuhkan untuk investasi dan penciptaan lapangan kerja. Namun, praktik monopoli, kartel, konflik kepentingan, korupsi perizinan, pembiayaan politik yang tidak transparan serta penguasaan sumber daya alam secara ilegal harus ditindak secara konsisten.

Pendidikan, lanjut Indria, merupakan salah satu kunci utama kedaulatan bangsa. Indonesia tidak akan benar-benar mandiri apabila tidak menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, riset dan keterampilan. Karena itu, pembangunan sekolah, pendidikan vokasi, digitalisasi pembelajaran dan penguatan riset harus diarahkan untuk melahirkan generasi yang mampu menciptakan lapangan kerja, membangun industri, mengembangkan teknologi dan menentukan masa depan bangsa.

Dalam konteks FKN-08, Indria menegaskan bahwa relawan tidak seharusnya hanya menjadi kekuatan politik pada saat pemilu. Relawan harus dapat berperan sebagai kekuatan sosial yang membantu menyampaikan kebijakan pemerintah, menyerap aspirasi masyarakat, mengawal program publik serta terlibat dalam pemberdayaan pangan, pendidikan, koperasi dan ekonomi rakyat.

Indria menekankan bahwa dukungan kepada Presiden Prabowo harus diberikan secara kritis dan konstruktif. Kebijakan yang memperkuat kedaulatan rakyat harus didukung, kekurangan harus dikawal, sementara penyimpangan harus dikoreksi. Menurutnya, kepemimpinan yang kuat akan semakin efektif apabila ditopang sistem hukum, pengawasan dan kelembagaan yang kuat.

“Indonesia tidak boleh menjadi bangsa yang hanya kaya sumber daya tetapi miskin kuasa menentukan masa depan. Kita harus menjadi bangsa yang mampu mengelola kekayaan alam, mencerdaskan rakyat, menegakkan hukum, memperkuat ekonomi nasional dan menghadirkan kemakmuran secara adil. Jalan kedaulatan memang panjang, tetapi harus terus diperjuangkan demi Indonesia yang bermartabat, berdaulat, adil dan makmur,” pungkas Indria Febriansyah.