Bamsoet: Target Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen Harus Digerakkan Dunia Usaha dan UMKM

JAKARTA — Target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6 persen pada 2027 dinilai membutuhkan orkestrasi kebijakan yang lebih kuat, bukan semata mengandalkan belanja pemerintah. Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Wakil Ketua Umum Koordinator Polhukam KADIN Indonesia, Bambang Soesatyo (Bamsoet), menegaskan bahwa dunia usaha, industri, investor, dan UMKM harus menjadi bagian integral dari mesin pertumbuhan ekonomi nasional.

Pandangan tersebut disampaikan Bamsoet menyusul penyampaian Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2027 beserta Nota Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI, Jumat (14/8/2026). Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2027 sebesar 6 persen, inflasi 2,5 persen, nilai tukar rata-rata Rp17.500 per dolar AS, serta defisit anggaran sebesar 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Menurut Bamsoet, target tersebut merupakan sasaran yang ambisius sekaligus strategis. Terlebih, perekonomian Indonesia pada kuartal II 2026 tumbuh 5,29 persen secara tahunan. Selisih menuju pertumbuhan 6 persen harus diisi dengan kebijakan yang mampu memperkuat produktivitas, memperluas investasi, meningkatkan daya saing industri, dan menciptakan lapangan kerja berkualitas.

“Target pertumbuhan ekonomi 6 persen tentu bukan pekerjaan mudah. Tetapi target ini penting untuk mendorong Indonesia bergerak lebih cepat. Yang paling penting, pertumbuhan itu harus memiliki kualitas dan dirasakan masyarakat melalui bertambahnya lapangan kerja, meningkatnya pendapatan, berkembangnya usaha kecil, serta terjaganya daya beli,” ujar Bamsoet usai Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 itu menilai struktur pertumbuhan ekonomi Indonesia harus diperkuat secara menyeluruh. Konsumsi rumah tangga, investasi, industri pengolahan, ekspor, hilirisasi, pariwisata, ekonomi digital, hingga UMKM perlu ditempatkan sebagai satu ekosistem pertumbuhan yang saling memperkuat.

Dalam kerangka tersebut, pemerintah memiliki peran strategis menciptakan kepastian regulasi, menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat infrastruktur, serta membangun iklim investasi yang kredibel. Kepastian hukum dan kemudahan berusaha menjadi prasyarat agar pelaku usaha memiliki keberanian memperluas kapasitas produksi dan menciptakan lapangan pekerjaan.

“Kita tidak bisa berharap pertumbuhan 6 persen hanya dari belanja pemerintah. Dunia usaha harus ikut bergerak, investasi harus masuk, industri dan UMKM harus berkembang. Pemerintah harus memastikan iklim usaha nyaman, kepastian hukum terjaga, dan infrastruktur mendukung. Ketika sektor swasta dan ekonomi rakyat tumbuh, lapangan kerja akan ikut terbuka,” tegas Bamsoet.

Di sisi fiskal, Bamsoet mengingatkan bahwa akselerasi pertumbuhan harus berjalan beriringan dengan disiplin pengelolaan keuangan negara. RAPBN 2027 memproyeksikan pendapatan negara sekitar Rp3.426 triliun dan belanja negara mencapai Rp4.097,2 triliun. Dengan konfigurasi tersebut, kualitas belanja dan efektivitas pembiayaan menjadi faktor penting untuk menjaga kredibilitas fiskal.

Menurutnya, defisit 2,4 persen terhadap PDB mencerminkan upaya pemerintah mempertahankan keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan keberlanjutan fiskal. Namun, efisiensi anggaran harus dilakukan secara selektif dan berbasis dampak, bukan sekadar pemangkasan.

“Keuangan negara harus tetap sehat. Tetapi efisiensi harus cermat dan berbasis prioritas. Jangan sampai anggaran pendidikan, kesehatan, pangan, energi, infrastruktur dan penciptaan lapangan kerja justru tertekan, sementara belanja yang kurang memberikan dampak masih dipertahankan. Setiap rupiah APBN harus menghasilkan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan perekonomian,” jelasnya.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI tersebut juga memberikan perhatian terhadap delapan prioritas pemerintah dalam RAPBN 2027, yakni kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur dan perumahan; penguatan ekonomi kerakyatan serta pembangunan desa; dan penurunan kemiskinan.

Bamsoet menilai delapan agenda tersebut telah merepresentasikan kebutuhan strategis Indonesia. Tantangannya kini adalah memastikan setiap kebijakan memiliki sasaran yang terukur, implementasi yang konsisten, serta dampak yang nyata bagi masyarakat.

Hilirisasi, misalnya, tidak cukup hanya meningkatkan nilai ekspor. Kebijakan tersebut harus menciptakan rantai industri domestik yang kuat, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kompetensi tenaga kerja, dan memastikan nilai tambah sumber daya alam dinikmati lebih besar di dalam negeri.

Demikian pula dengan agenda ketahanan pangan. Kebijakan tersebut harus bermuara pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani, kepastian pasar, serta harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat. Sementara pembangunan perumahan harus mampu memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

“Prioritas pemerintah sudah berada pada jalur yang tepat. Tetapi ukuran keberhasilannya bukan hanya terserapnya anggaran. Ukurannya adalah perubahan yang dirasakan masyarakat. Petani semakin sejahtera, harga pangan lebih terjangkau, energi tersedia, kualitas pendidikan meningkat, layanan kesehatan semakin mudah, lapangan kerja bertambah, dan masyarakat berpenghasilan rendah semakin memiliki akses terhadap rumah layak,” tutur Bamsoet.

Ia menegaskan, RAPBN 2027 harus ditempatkan bukan sekadar sebagai instrumen pembiayaan pemerintahan, melainkan sebagai fondasi transformasi ekonomi nasional. Kolaborasi pemerintah, dunia usaha, industri, UMKM, dan masyarakat menjadi kunci agar target pertumbuhan 6 persen tidak berhenti sebagai angka dalam dokumen fiskal, tetapi berubah menjadi peningkatan kesejahteraan yang konkret.

“Pertumbuhan ekonomi yang kita kejar haruslah pertumbuhan yang inklusif, produktif dan berkelanjutan. Negara bergerak, dunia usaha bergerak, UMKM bergerak, dan pada akhirnya kesejahteraan masyarakat juga ikut bergerak naik,” pungkas Bamsoet.