KARAWANG – Gelombang perlawanan masyarakat Karawang terhadap kebijakan pemerintah daerah semakin menguat. Ketua DPD LSM Gerhana Indonesia Jawa Barat, Januardi Manurung, dengan lantang menyatakan dukungan penuh terhadap gerakan “Rakyat Melawan” yang digelar oleh gabungan mahasiswa, pelajar, ormas, dan LSM di Karawang, Senin (1/9/2025).
Aksi ini menyoroti 14 tuntutan strategis kepada Pemerintah Kabupaten Karawang, mulai dari isu pajak, lingkungan, pendidikan, kesehatan, hingga dugaan praktik korupsi dan mafia birokrasi. Poin paling disorot adalah kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 500 persen sejak tahun 2022 yang dianggap sangat memberatkan rakyat kecil.
> “Kenaikan pajak yang dilakukan sejak 2022 adalah kebijakan semena-mena. Ini bukti nyata kegagalan Pemkab Karawang dalam mengelola daerah. Alih-alih melindungi warganya, pemerintah justru menekan dengan beban yang tidak masuk akal,” tegas Januardi di tengah aksi massa.
14 Tuntutan Rakyat Karawang
Dalam aksi tersebut, massa menuntut Pemkab Karawang untuk segera:
1. Membatalkan kenaikan PBB hingga 500 persen yang dinilai menyengsarakan rakyat.
2. Mengusut tuntas dugaan korupsi pajak pertambangan galian C ilegal.
3. Membatalkan izin PT. MPB, PT. Jhuisin, dan PT. Atlasindo di Karawang Selatan karena merusak KBAK dan lingkungan.
4. Menghentikan praktik pungli upah pungut di lingkungan Pemkab.
5. Mengusut dugaan korupsi pokir anggota DPRD.
6. Memperbaiki kualitas pendidikan, menaikkan gaji guru, dan menguatkan pendidikan moral pelajar.
7. Meningkatkan tenaga kesehatan dan memperbaiki sistem layanan yang humanis.
8. Membongkar mafia tenaga kerja yang melibatkan oknum pejabat, outsourcing, hingga karang taruna.
9. Menindak pencemaran lingkungan, limbah medis, dan kebocoran kostiksida yang terus berulang.
10. Mengusut dugaan korupsi proyek Stadion Singaperbangsa, GOR, dan gedung Bapenda.
11. Menjalankan reforma agraria untuk petani dan nelayan.
12. Mengakhiri pembungkaman terhadap Ormas dan LSM.
13. Memberikan solusi pemberdayaan konkret untuk Ormas dan LSM.
14. Menangani banjir Karang Ligar dengan langkah serius dan terukur.
Pemkab Karawang Dinilai Gagal Hadir untuk Rakyat
Menurut Januardi, deretan tuntutan ini bukan sekadar daftar keluhan, tetapi potret nyata kegagalan Pemkab Karawang dalam mengelola amanah rakyat. Ia menyebut, sejak 2022, kebijakan pemerintah daerah justru lebih banyak menciptakan masalah baru dibanding solusi.
> “Selama ini Pemkab Karawang abai. Rakyat menjerit dengan pajak tinggi, pendidikan tak kunjung membaik, kesehatan rapuh, mafia tenaga kerja merajalela, sementara pejabatnya sibuk dengan proyek mercusuar. Rakyat sudah cukup bersabar, kini saatnya bersuara,” kata Januardi.
Ia menegaskan, aksi “Rakyat Melawan” adalah ultimatum keras kepada pemerintah daerah. Jika tuntutan tidak diindahkan, gelombang perlawanan dipastikan akan semakin membesar.
Ultimatum untuk Pemerintah
Gerakan ini, menurut Januardi, lahir dari rasa muak rakyat Karawang terhadap kebijakan sewenang-wenang, dugaan praktik korupsi, serta sikap abai Pemkab terhadap kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
> “Tuntutan ini suara murni rakyat Karawang. Jangan coba-coba menutup mata atau telinga. Pemerintah harus segera menindaklanjuti, atau bersiap menghadapi konsekuensinya,” tegasnya.
Aksi “Rakyat Melawan” sekaligus menjadi pengingat bahwa demokrasi di Karawang masih hidup, dan rakyat tidak akan tinggal diam terhadap kebijakan yang merugikan mereka.
