KARAWANG — Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat sekaligus Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Karawang, Taufik Ismail, S.Sos., M.M., mengajak mahasiswa untuk memahami strategi dan mekanisme advokasi aspirasi sebagai bagian penting dalam mendorong kebijakan publik yang berpihak kepada masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan dalam kegiatan Legislative School di Karawang. Dalam pemaparannya, Taufik menegaskan bahwa menyampaikan keluhan saja tidak cukup. Aspirasi harus disertai data, dokumentasi, dan pengawalan yang berkelanjutan agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang.
Aspirasi Bukan Sekadar Keluhan
Taufik menjelaskan, persoalan seperti jalan rusak, lampu penerangan jalan umum (PJU) yang tidak berfungsi, saluran drainase tersumbat, penumpukan sampah, hingga keterbatasan fasilitas pendidikan merupakan contoh masalah yang kerap dijumpai masyarakat.
Namun, menurutnya, berbagai persoalan tersebut tidak akan mudah diselesaikan apabila masyarakat hanya mengeluh tanpa menempuh mekanisme penyampaian aspirasi yang tepat.
“Aspirasi bukan sekadar menyampaikan keluhan, tetapi bagaimana keluhan itu dikawal sampai ada penyelesaian. Harus ada data, lokasi yang jelas, dokumentasi, dan jika diperlukan proposal yang disampaikan kepada pihak berwenang,” jelasnya.
Ia mendorong mahasiswa agar berani mengambil peran dalam menyelesaikan persoalan di lingkungan sekitar, mulai dari berkoordinasi dengan RT/RW, pemerintah desa atau kelurahan, hingga menyampaikan usulan kepada anggota legislatif sesuai kewenangannya.
Menurutnya, media sosial dapat menjadi sarana untuk meningkatkan perhatian publik terhadap suatu persoalan. Namun, langkah tersebut akan lebih efektif apabila disertai komunikasi dengan instansi terkait dan pengawalan hingga muncul tindakan nyata.
Musrenbang dan Mekanisme Pengawalan Kebijakan
Taufik juga menjelaskan pentingnya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai salah satu forum untuk menyampaikan kebutuhan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.
Melalui mekanisme tersebut, aspirasi warga dapat diusulkan menjadi bagian dari prioritas pembangunan sesuai kebutuhan, kewenangan, dan kemampuan anggaran pemerintah.
Ia menekankan bahwa masyarakat perlu memahami jalur penyampaian aspirasi, baik melalui pemerintah desa atau kelurahan, pemerintah kabupaten, maupun pemerintah provinsi.
Dalam proses tersebut, anggota legislatif berperan menampung dan memperjuangkan aspirasi melalui fungsi representasi, pembentukan peraturan, penganggaran, dan pengawasan sesuai tingkat kewenangannya. Sementara itu, pelaksanaan program dan pembangunan menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai pihak eksekutif.
Karena itu, sinergi antara masyarakat, mahasiswa, pemerintah, dan lembaga legislatif diperlukan agar persoalan yang dihadapi warga tidak berhenti sebagai keluhan, tetapi dapat masuk ke dalam proses perencanaan dan pengambilan kebijakan.
Perda Harus Memberikan Perlindungan Nyata
Sebagai contoh konkret, Taufik menceritakan pengalamannya ketika menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Karawang periode 2019–2024. Saat itu, ia menerima aspirasi dari kelompok penyandang disabilitas yang mengharapkan kesetaraan kesempatan kerja, perlindungan, dan aksesibilitas.
Aspirasi tersebut kemudian mendorong pembahasan mengenai pentingnya payung hukum di tingkat daerah untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas.
Ia menjelaskan bahwa perjuangan aspirasi melalui lembaga legislatif dapat berkembang menjadi usulan rancangan peraturan daerah, dibahas melalui mekanisme kelembagaan, dan diproses bersama pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, proses tersebut menunjukkan bahwa aspirasi masyarakat dapat menjadi landasan pembentukan kebijakan apabila disertai pengawalan, koordinasi, dan mekanisme yang tepat.
Namun, ia mengingatkan bahwa keberadaan peraturan daerah juga perlu didukung aturan pelaksanaan dan pengawasan agar ketentuan yang telah dibuat benar-benar diterapkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Mahasiswa Harus Kritis dan Adaptif terhadap Teknologi
Di hadapan peserta, Taufik turut mendorong mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis serta memanfaatkan kemajuan teknologi dalam menyampaikan dan mengawal aspirasi publik.
Menurutnya, perkembangan teknologi informasi membuka peluang bagi generasi muda untuk mengumpulkan data, mendokumentasikan persoalan, menyebarkan informasi, serta membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan secara lebih cepat.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa teknologi hanyalah sarana. Nilai kritis, kepedulian sosial, integritas, dan tanggung jawab sebagai warga negara harus tetap menjadi landasan utama.
Ia berharap mahasiswa mampu menggabungkan kecakapan teknologi dengan pemahaman tentang sistem pemerintahan dan mekanisme kebijakan publik, sehingga gagasan yang disampaikan tidak hanya menarik perhatian, tetapi juga dapat ditindaklanjuti.
Melalui kegiatan Legislative School, Taufik Ismail menegaskan bahwa mahasiswa memiliki peran strategis dalam mengawal demokrasi dan mendorong pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Sebab, aspirasi yang kuat bukan hanya aspirasi yang disuarakan, melainkan aspirasi yang didukung data, disampaikan melalui mekanisme yang tepat, dan dikawal secara konsisten hingga menghasilkan perubahan nyata bagi masyarakat.
Komentar