KABUPATEN BEKASI — Perbaikan ruas Jalan Tegal Danas–Cibeber, tepatnya di Kampung Bugelsalam RW 03, Kelurahan Sertajaya, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, menjadi kabar baik bagi masyarakat yang selama ini mengharapkan penanganan infrastruktur jalan yang mengalami kerusakan cukup parah hingga amblas.
Realisasi pembangunan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Bina Marga mendapat apresiasi dari Darsum, Sekretaris Karang Taruna Kelurahan Sertajaya. Ia menyampaikan terima kasih kepada Bupati Bekasi dr. H. Asep Surya Atmaja beserta jajaran pemerintah daerah, khususnya dinas terkait, yang telah merespons kebutuhan masyarakat dengan memperbaiki ruas jalan tersebut.
Menurut Darsum, perbaikan jalan ini merupakan langkah positif yang patut diapresiasi. Namun, ia mengingatkan bahwa pekerjaan rumah pemerintah daerah terkait infrastruktur di kawasan Cikarang Timur belum sepenuhnya selesai. Masih terdapat persoalan mendasar yang membutuhkan perhatian serius, terutama menyangkut rencana pelebaran Jalan Tegal Danas hingga Simpangan.
“Atas nama masyarakat Kelurahan Sertajaya, kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi, khususnya Dinas Bina Marga, yang telah merealisasikan perbaikan jalan yang sudah lama mengalami kerusakan dan amblas. Ini merupakan bentuk perhatian pemerintah yang tentu sangat dinantikan masyarakat,” ungkap Darsum.
Pelebaran Jalan Menjadi Kebutuhan Mendesak, Masyarakat Menunggu Kepastian Pembayaran Lahan
Darsum menjelaskan, Jalan Tegal Danas–Cibeber merupakan salah satu akses strategis yang menghubungkan Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, menuju kawasan Tegal Danas, sekaligus menjadi jalur penting masyarakat yang hendak menuju pusat pemerintahan Kabupaten Bekasi.
Seiring meningkatnya aktivitas masyarakat dan pertumbuhan kawasan permukiman serta ekonomi, kapasitas jalan yang tersedia dinilai perlu ditingkatkan. Karena itu, rencana pelebaran jalan dari Tegal Danas hingga Simpangan menjadi kebutuhan yang semakin mendesak untuk direalisasikan.
Namun, di balik rencana pembangunan tersebut, terdapat persoalan sosial dan ekonomi yang kini menjadi kegelisahan masyarakat, khususnya warga yang tanah maupun bangunannya terdampak rencana pelebaran jalan.
Menurut Darsum, sebagian masyarakat masih menunggu kepastian realisasi pembayaran pembebasan lahan dari pemerintah daerah. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian bagi warga, terutama mereka yang selama ini menggantungkan kehidupan ekonomi dari usaha kecil di sepanjang ruas jalan tersebut.
Tidak sedikit warga yang memanfaatkan bagian depan tanah atau bangunannya untuk membuka warung, berdagang, maupun menjalankan usaha rumahan. Ketika sebagian lahan harus dilepaskan untuk kepentingan pelebaran jalan, mereka bukan hanya menghadapi persoalan berkurangnya luas tanah, tetapi juga berpotensi kehilangan tempat usaha dan sumber mata pencaharian.
Situasi ini tentu membutuhkan perhatian serius pemerintah daerah. Sebab, pembangunan infrastruktur semestinya tidak hanya memperhitungkan kepentingan fisik jalan, tetapi juga mempertimbangkan keberlangsungan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang terdampak langsung.
“Masyarakat sebenarnya mendukung pembangunan dan pelebaran jalan karena mereka memahami manfaatnya untuk kepentingan bersama. Tetapi, di sisi lain, warga yang terdampak juga membutuhkan kepastian. Ada masyarakat yang tanahnya digunakan untuk tempat usaha, ada yang membuka warung untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ketika lahannya berkurang bahkan berpotensi kehilangan tempat usaha, tentu mereka membutuhkan kejelasan mengenai pembayaran pembebasan lahan,” ujar Darsum.
Ia berharap pemerintah daerah tidak membiarkan masyarakat terlalu lama berada dalam ketidakpastian. Kepastian jadwal pembayaran, kejelasan mekanisme ganti kerugian, serta komunikasi terbuka dengan warga terdampak menjadi hal penting yang harus dikedepankan.
Menurutnya, pembangunan yang berkeadilan bukan hanya tentang menghadirkan jalan yang lebih lebar dan bagus, melainkan juga memastikan masyarakat yang harus mengorbankan sebagian asetnya untuk kepentingan publik mendapatkan haknya sesuai ketentuan yang berlaku.
Keselamatan Pengguna Jalan, Pelajar Menjadi Perhatian Serius
Selain persoalan pembebasan lahan, Darsum juga menyoroti aspek keselamatan pengguna jalan yang melintasi kawasan Tegal Danas–Cibeber dan sekitarnya.
Ia mengungkapkan, kondisi sejumlah ruas jalan yang mengalami kerusakan selama ini telah menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Bahkan, menurut informasi dan pengamatan yang disampaikan masyarakat setempat, sudah terdapat sejumlah pengguna jalan yang mengalami kecelakaan lalu lintas di kawasan tersebut, yang diduga berkaitan dengan kondisi jalan yang rusak.
Situasi ini semakin mengkhawatirkan karena ruas jalan tersebut setiap hari dilintasi berbagai kalangan, termasuk para pelajar yang berangkat maupun pulang sekolah.
Bagi para pelajar, jalan yang rusak bukan sekadar persoalan kenyamanan perjalanan, tetapi menyangkut keselamatan jiwa. Kondisi permukaan jalan yang tidak layak, terlebih apabila terdapat lubang atau bagian jalan yang amblas, dapat meningkatkan risiko kecelakaan, terutama bagi pengendara sepeda motor.
Darsum menilai, persoalan ini tidak boleh dianggap sebagai masalah infrastruktur biasa. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah, terlebih ketika jalan tersebut merupakan akses penting yang digunakan setiap hari oleh warga.
“Yang menjadi perhatian kami bukan hanya kondisi jalan yang rusak, tetapi juga keselamatan masyarakat. Setiap hari banyak pelajar melintasi jalan tersebut. Mereka tentu merasa was-was ketika harus melewati ruas jalan yang kondisinya belum sepenuhnya aman. Kami juga mendengar adanya sejumlah pengguna jalan yang mengalami kecelakaan. Ini harus menjadi perhatian serius agar jangan sampai ada korban berikutnya,” tegasnya.
Ia berharap, sembari menunggu proses perencanaan dan realisasi pelebaran jalan, pemerintah daerah dapat memastikan penanganan kerusakan dilakukan secara menyeluruh, termasuk menyediakan langkah-langkah pengamanan pada titik-titik yang rawan kecelakaan.
Menurutnya, keselamatan pengguna jalan tidak seharusnya menunggu sampai seluruh tahapan pembangunan selesai. Penanganan darurat, perbaikan titik kerusakan, serta pemasangan rambu atau tanda peringatan di lokasi berbahaya merupakan langkah yang penting untuk meminimalkan risiko kecelakaan.
**Pemerataan Infrastruktur di Era Kepemimpinan Bupati Asep Surya Atmaja**
Lebih jauh, Darsum mengaku tetap optimistis terhadap komitmen Pemerintah Kabupaten Bekasi di bawah kepemimpinan Bupati dr. H. Asep Surya Atmaja dalam mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur.
Ia berharap berbagai persoalan jalan di Kecamatan Cikarang Timur dapat diselesaikan secara bertahap melalui perencanaan yang matang, penganggaran yang terukur, serta pelaksanaan pembangunan yang mengutamakan kebutuhan masyarakat.
Darsum juga memahami bahwa pembangunan infrastruktur membutuhkan proses administrasi, kesiapan anggaran, pembebasan lahan, dan koordinasi lintas perangkat daerah. Namun, menurutnya, seluruh proses tersebut harus disertai kepastian informasi agar masyarakat tidak terus-menerus menunggu tanpa mengetahui perkembangan maupun target penyelesaiannya.
“Saya yakin di bawah kepemimpinan Bupati dr. H. Asep Surya Atmaja, pembangunan infrastruktur Kabupaten Bekasi bisa semakin merata. Kami tidak bermaksud menyudutkan pemerintah daerah. Justru kami ingin menyampaikan aspirasi masyarakat agar persoalan yang masih ada di Cikarang Timur mendapatkan perhatian dan solusi nyata,” tuturnya.
**Pembebasan Lahan di Sejumlah Wilayah Perlu Segera Dituntaskan**
Darsum menyampaikan, berdasarkan informasi yang diketahuinya, beberapa wilayah yang masuk dalam rencana pelebaran jalan, yakni Desa Jayamukti, Desa Hegarmukti, dan Desa Hegarmanah, telah melalui proses pembebasan lahan.
Sementara itu, Kelurahan Sertajaya, Desa Jatireja, dan Desa Simpangan masih membutuhkan penyelesaian tahapan pembebasan lahan.
Ia berharap pemerintah daerah dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai perkembangan proses tersebut, termasuk kepastian anggaran dan jadwal pembayaran bagi masyarakat yang terdampak.
Baginya, transparansi dan komunikasi menjadi kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat. Jangan sampai rencana pembangunan yang sesungguhnya bertujuan baik justru menimbulkan keresahan akibat ketidakjelasan informasi dan kepastian hak-hak warga.
**Pembangunan Harus Memajukan Wilayah sekaligus Melindungi Masyarakat**
Menutup keterangannya, Darsum menegaskan bahwa masyarakat pada prinsipnya mendukung setiap program pembangunan yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan bersama.
Namun, pembangunan harus berjalan dengan prinsip keadilan, transparansi, keselamatan, serta keberpihakan terhadap masyarakat yang terdampak langsung.
Ia berharap Pemerintah Kabupaten Bekasi dapat menjadikan rencana pelebaran Jalan Tegal Danas–Simpangan sebagai salah satu prioritas pembangunan yang tidak hanya memperlancar konektivitas antarwilayah, tetapi juga memberikan jaminan kepastian bagi warga yang lahannya terdampak.
“Harapan kami, jalan diperbaiki, pelebarannya direalisasikan, pembayaran pembebasan lahan segera mendapatkan kepastian, dan keselamatan masyarakat benar-benar menjadi prioritas. Jangan sampai masyarakat harus kehilangan tempat usaha atau mata pencahariannya tanpa kejelasan penyelesaian hak-haknya. Kami ingin pembangunan membawa kemajuan, bukan justru menambah beban kehidupan warga,” pungkasnya.
Aspirasi Darsum menjadi pengingat bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak semata-mata diukur dari panjang jalan yang dibangun atau lebar jalan yang diperluas. Lebih dari itu, pembangunan harus mampu menghadirkan rasa aman bagi pengguna jalan, memberikan kepastian hukum dan ekonomi bagi warga terdampak, serta memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat.
Kini, masyarakat Cikarang Timur menantikan langkah konkret Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk menuntaskan persoalan tersebut. Sebab, jalan yang baik bukan hanya urat nadi perekonomian, melainkan juga jalur keselamatan, akses pendidikan, dan bagian penting dari masa depan generasi penerus Kabupaten Bekasi.
Komentar