BEKASI — Musyawarah Daerah (Musda) DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi menghasilkan sejumlah keputusan penting untuk keberlanjutan organisasi dan konsolidasi politik partai ke depan. Salah satu keputusan utama adalah diterimanya laporan pertanggungjawaban kepengurusan periode 2020–2025 serta ditetapkannya Ahmad Marzuki secara aklamasi untuk kembali memimpin Partai Golkar Kabupaten Bekasi masa bakti 2025–2030.
Hal tersebut disampaikan Ketua Steering Committee (SC) Musda DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi, H. Ade Syukron, S.H.I., Senin (24/8/2026), seusai pelaksanaan Musda.
Ade Syukron menjelaskan, proses Musda berjalan sesuai tahapan yang telah ditetapkan. Salah satu agenda penting yang telah diselesaikan adalah penyampaian dan penerimaan laporan pertanggungjawaban pengurus periode sebelumnya.
“Untuk hasil Musda kali ini, pertama kita menerima laporan pertanggungjawaban pengurus periode 2020–2025. Kemudian tahapan selanjutnya, secara aklamasi para pemilik suara memberikan dukungan secara bulat kepada Pak Ahmad Marzuki untuk kembali melanjutkan memimpin Partai Golkar Kabupaten Bekasi masa bakti 2025–2030,” jelas Ade Syukron.
Menurutnya, keputusan secara aklamasi tersebut menunjukkan adanya kesamaan pandangan di antara pemilik suara mengenai figur yang dinilai mampu melanjutkan kepemimpinan dan konsolidasi Partai Golkar Kabupaten Bekasi.
Aklamasi juga menjadi bagian penting dalam menjaga soliditas internal partai. Dengan adanya kesepakatan bersama, diharapkan energi organisasi dapat segera diarahkan pada agenda konsolidasi dan kerja politik yang lebih strategis.
Tim Formatur Segera Susun Kepengurusan
Setelah Ahmad Marzuki ditetapkan sebagai ketua, Musda juga membentuk tim formatur yang bertugas menyusun komposisi kepengurusan DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi untuk periode berikutnya.
Ade Syukron menyampaikan, tim formatur terdiri dari Papuryono dari DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat sebagai formatur terpilih, serta sejumlah anggota formatur, yakni Pak Polisi, Bu Santi, dan Bu Sugi.
Tim tersebut diberikan waktu paling lambat 60 hari untuk menyelesaikan proses penyusunan kepengurusan.
“Setelah Musda ini, langkah selanjutnya tadi juga sudah dibentuk tim formatur. Ada Pak Papuryono dari DPD Provinsi sebagai formatur terpilih, kemudian anggotanya ada Pak Polisi, Bu Santi, dan Bu Sugi. Mereka diberikan waktu paling lambat 60 hari untuk menyusun kepengurusan,” ungkapnya.
Namun demikian, Ade Syukron menekankan bahwa penyusunan struktur organisasi tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Komposisi kepengurusan harus mengacu pada ketentuan dan pedoman organisasi Partai Golkar.
Menurutnya, terdapat mekanisme serta panduan yang harus menjadi rujukan dalam menentukan struktur kepengurusan DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi. Karena itu, proses formatur diharapkan dapat menghasilkan komposisi yang tidak hanya representatif, tetapi juga memiliki kapasitas untuk menjalankan roda organisasi secara efektif.
Harapkan Kepengurusan Solid
Ade Syukron berharap proses pembentukan kepengurusan baru dapat diselesaikan sesegera mungkin tanpa harus menunggu batas waktu maksimal yang telah diberikan.
“Kami berharap formatur bisa segera bekerja dan kepengurusan secepat mungkin dapat terbentuk. Memang batas waktunya maksimal 60 hari, tetapi kalau bisa lebih cepat tentu akan lebih baik, sehingga Partai Golkar Kabupaten Bekasi bisa segera memiliki kepengurusan yang definitif,” ujarnya.
Baginya, kecepatan dalam membentuk kepengurusan bukan semata-mata persoalan administratif. Lebih dari itu, kepengurusan baru diperlukan agar konsolidasi organisasi dapat segera berjalan dan seluruh kader memiliki arah kerja yang jelas.
Ia berharap komposisi kepengurusan yang nantinya terbentuk mampu menghadirkan soliditas internal sekaligus memperkuat mesin organisasi Partai Golkar Kabupaten Bekasi.
“Kami berharap nanti komposisi kepengurusan yang terbentuk benar-benar solid dan dapat melanjutkan perjuangan partai, termasuk mempertahankan kemenangan Partai Golkar di Kabupaten Bekasi,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pasca-Musda, tantangan Partai Golkar bukan hanya menyelesaikan struktur organisasi, tetapi juga memastikan seluruh elemen partai dapat bergerak dalam satu visi dan agenda politik yang sama.
Ade Syukron: Saya Petugas Partai
Ketika ditanya mengenai kemungkinan dirinya kembali masuk dalam struktur kepengurusan DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi, Ade Syukron memilih menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme organisasi.
Ia menegaskan bahwa sebagai kader, dirinya siap menerima setiap amanah yang diberikan partai.
“Kalau kita ini kan petugas partai. Apa pun nanti yang ditugaskan kepada kami, tentu akan kami terima dan jalankan. Bagi saya, yang terpenting adalah bagaimana amanah partai dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” katanya.
Sikap tersebut sekaligus mencerminkan pesan penting bahwa keberlangsungan organisasi tidak semestinya bertumpu pada kepentingan personal, melainkan pada kesediaan setiap kader untuk menjalankan tugas sesuai kebutuhan dan keputusan partai.
Musda DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi dengan demikian menjadi titik awal bagi babak konsolidasi berikutnya. Dengan kepemimpinan Ahmad Marzuki yang kembali memperoleh mandat secara aklamasi, perhatian selanjutnya akan tertuju pada proses penyusunan kepengurusan baru oleh tim formatur.
Kepengurusan yang solid, representatif, dan memiliki kapasitas kerja diharapkan mampu menjadi fondasi bagi Partai Golkar Kabupaten Bekasi dalam menghadapi berbagai agenda politik mendatang.
Lebih jauh, keberhasilan konsolidasi internal akan menjadi modal penting bagi Partai Golkar untuk terus menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus mempertahankan eksistensi sebagai salah satu kekuatan politik utama di Kabupaten Bekasi.
Musda bukanlah akhir dari sebuah proses, melainkan awal dari pekerjaan yang lebih besar: membangun organisasi yang solid, memperkuat kaderisasi, menjaga kepercayaan publik, dan memastikan setiap amanah politik benar-benar diterjemahkan menjadi kerja nyata untuk masyarakat.
+ There are no comments
Add yours