Tokoh Masyarakat Kabupaten Bekasi Soroti Dinamika Politik Rekomendasi dan Tegaskan Kedaulatan Rakyat dalam Pilkada

Kabupaten Bekasi – Tokoh masyarakat Kabupaten Bekasi, Darsum, yang akrab disapa Bim-bim, menyampaikan pandangan kritis sekaligus reflektif terhadap dinamika politik dalam proses penjaringan dan pengusungan kandidat oleh partai politik, khususnya menjelang kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Ia menilai, masyarakat perlu memahami realitas politik secara jujur agar demokrasi tidak berjalan semu dan tetap berpijak pada kepentingan rakyat.

Menurut Bim-bim, dalam praktik politik saat ini, tidak dapat dipungkiri masih terdapat kemungkinan terjadinya praktik transaksional dalam proses mengejar rekomendasi partai politik untuk dapat diusung sebagai kandidat. Kondisi tersebut, katanya, menjadi persoalan serius yang harus disadari bersama karena berpotensi merusak nilai-nilai demokrasi.

“Tidak menutup kemungkinan masih ada praktik uang dalam mengejar rekomendasi agar bisa diusung,” ujar Bim-bim.

Ia juga menyoroti kemungkinan adanya aliran dana dalam lobi-lobi antar fraksi di parlemen demi mencapai kesepakatan kandidat yang akan diusung. Dalam situasi seperti ini, kekuatan modal sering kali lebih dominan dibandingkan integritas, kapasitas, maupun rekam jejak calon pemimpin.

“Tidak menutup kemungkinan pula akan ada aliran uang dalam lobi-lobi antar fraksi agar bisa disepakati kandidat yang akan diusung,” jelasnya.

Lebih jauh, Bim-bim menegaskan bahwa jika terdapat beberapa kandidat, sejak awal biasanya sudah dapat terbaca siapa yang berpeluang besar menang, yakni mereka yang memiliki dukungan kuat dari fraksi-fraksi dominan. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa kesepakatan antar fraksi pun tetap bergantung pada restu pimpinan partai, sehingga proses politik kerap bersifat elitis dan terpusat.

“Dalam pengkondisian kesepakatan fraksi, tetap saja harus ada restu dari pimpinan partai. Dan dari semua proses itu, tidak menutup kemungkinan akan banyak aliran-aliran uang yang menyertainya,” katanya.

Ia menilai, kondisi tersebut berpotensi melahirkan pemimpin yang saat menjalankan kebijakan lebih banyak mendengar suara parlemen dan kepentingan politik, namun justru abai terhadap aspirasi rakyat.

“Kelemahan berikutnya, saat sudah memimpin, kebijakan bisa saja hanya mendengarkan suara-suara di parlemen, sementara suara rakyat terpinggirkan,” tegasnya.

Sebagai penutup, Darsum atau Bim-bim menegaskan pentingnya mengembalikan kedaulatan demokrasi kepada rakyat sepenuhnya, khususnya dalam pelaksanaan Pilkada. Ia berharap proses demokrasi tidak didominasi oleh kesepakatan elite, melainkan benar-benar mencerminkan kehendak masyarakat.

“Harapan saya, soal Pilkada biarkanlah rakyat sendiri yang memilih pemimpinnya. Jangan kedaulatan rakyat itu diwakili oleh wakil rakyat dalam melahirkan pemimpin di daerah,” ungkapnya.

Menurutnya, demokrasi akan kehilangan makna jika pemimpin daerah lebih banyak ditentukan melalui ruang-ruang kompromi politik dibandingkan melalui pilihan langsung rakyat. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh elemen—partai politik, penyelenggara pemilu, dan masyarakat—untuk bersama-sama menjaga marwah demokrasi agar tetap jujur, adil, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

“Ketika rakyat diberi ruang seluas-luasnya untuk memilih, maka pemimpin yang lahir akan memiliki legitimasi moral yang kuat dan tanggung jawab besar untuk benar-benar mengabdi kepada rakyat,” pungkasnya.