Kabupaten Bekasi, Sabtu (7/2/2026) — Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2026 yang dipusatkan di Provinsi Banten menjadi momentum strategis sekaligus reflektif bagi seluruh elemen bangsa untuk kembali meneguhkan peran vital pers dalam menjaga demokrasi, mengawal pembangunan, serta memastikan keadilan dan keseimbangan antara kebijakan pemerintah pusat dan realisasi pembangunan di daerah.
Mengusung tema “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat”, HPN 2026 menegaskan bahwa pers bukan sekadar penyampai informasi, melainkan pilar utama yang menentukan arah masa depan bangsa. Pers yang sehat, independen, dan berintegritas adalah syarat mutlak bagi terwujudnya pembangunan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan hingga ke tingkat daerah.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Jaya Marjaya, S.E., S.H., M.Si., menyampaikan apresiasi dan penghormatan setinggi-tingginya kepada seluruh insan pers Indonesia yang secara konsisten menjalankan tugas jurnalistik dengan keberanian, kejujuran, dan tanggung jawab moral kepada publik.
“Selamat Hari Pers Nasional 2026. Pers yang sehat adalah kekuatan bangsa. Pers bukan hanya mata dan telinga rakyat, tetapi juga suara nurani publik yang memastikan agar pembangunan nasional tidak timpang dan tidak meninggalkan daerah,” ujar H. Jaya Marjaya di Kabupaten Bekasi, Sabtu (7/2/2026).
Menurutnya, pers memiliki peran strategis dalam memastikan kebijakan pembangunan yang dirumuskan di tingkat pusat benar-benar berpihak dan berdampak nyata bagi masyarakat di daerah. Melalui pemberitaan yang akurat, berimbang, dan berbasis data, pers mampu menjadi penghubung yang objektif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Ia menegaskan, tanpa peran pers yang kuat dan independen, potensi ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah akan semakin melebar. Oleh karena itu, pers harus tetap berdiri tegak sebagai pengawas, pengkritik, sekaligus mitra strategis pembangunan.
“Pers adalah alat kontrol sosial yang paling efektif. Ketika pers bekerja secara profesional, maka kebijakan yang lahir dari pusat akan terus diuji relevansinya di daerah. Inilah cara pers menjaga keseimbangan pembangunan dan keadilan sosial,” tegasnya.
H. Jaya Marjaya juga menyoroti pentingnya peran pers dalam mengawal agenda besar pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Menurutnya, berbagai capaian pembangunan dan masuknya investasi strategis ke Indonesia harus dikawal secara objektif agar manfaatnya benar-benar dirasakan hingga ke daerah-daerah, termasuk Kabupaten Bekasi.
“Masuknya investasi dan program pembangunan nasional harus dikawal agar tidak hanya menumpuk di pusat. Pers memiliki peran penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional sejalan dengan pemerataan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kritik pers bukanlah ancaman, melainkan energi positif bagi perbaikan tata kelola pemerintahan. Kritik yang tajam, jujur, dan beretika justru menjadi pengingat agar pemerintah pusat maupun daerah tetap berada di jalur kepentingan rakyat.
“Pers yang sehat adalah pers yang berani berkata benar, mengungkap fakta apa adanya, dan menyuarakan aspirasi rakyat tanpa takut tekanan kekuasaan maupun kepentingan ekonomi. Di situlah pers menjadi benteng terakhir demokrasi dan kedaulatan bangsa,” tambahnya.
Di tengah tantangan era digital, derasnya arus informasi, serta maraknya disinformasi dan hoaks, H. Jaya Marjaya berharap insan pers Indonesia terus meningkatkan profesionalisme, kapasitas intelektual, serta komitmen terhadap kode etik jurnalistik.
“HPN 2026 harus menjadi momentum konsolidasi kekuatan pers nasional. Dengan pers yang sehat, saya yakin pembangunan nasional akan lebih berimbang, daerah semakin diperhatikan, ekonomi rakyat tumbuh, dan Indonesia menjadi bangsa yang kuat serta bermartabat,” pungkasnya.
