Kabupaten Bekasi – Wakil Bupati Kabupaten Bekasi, Asep Surya Atmadja, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menuntaskan kemiskinan ekstrem serta mengawal pelaksanaan regulasi ketenagakerjaan di kawasan industri. Hal tersebut ia sampaikan dalam sebuah forum silaturahmi masyarakat, Minggu (21/4), mewakili Bupati Ade Kuswara Kunang yang tengah menjalani agenda padat.
“Dengan segala hormat, saya hadir di sini mewakili Pak Bupati yang menitipkan salam hangat kepada kita semua. Hari ini beliau tengah menangani berbagai tugas penting, di antaranya penanganan bangunan liar yang tengah viral dan juga program penghapusan kemiskinan ekstrem,” ujar Asep.
Ia menjelaskan, terdapat sekitar 1.100 warga Kabupaten Bekasi yang masuk kategori kemiskinan ekstrem. Untuk mengatasinya, Bupati meluncurkan inisiatif Jumat Berbagi yang mengajak ASN menyumbang secara rutin setiap pekan.
“Alhamdulillah, dengan program tersebut, dalam waktu tiga bulan ke depan angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bekasi ditargetkan bisa nol. Ini adalah bentuk keseriusan pemerintah daerah yang langsung turun menyentuh masyarakat,” lanjut Asep.
Dalam kesempatan itu, Asep juga menyampaikan peran dirinya yang saat ini diberi mandat oleh Bupati untuk mensosialisasikan dan memastikan pelaksanaan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 9 Tahun 2019 atau yang dikenal dengan istilah Fair Book di lingkungan perusahaan-perusahaan.
“Banyak yang menyarankan kenapa tidak kumpulkan saja HRD-nya. Tapi pendekatan itu sudah dilakukan zaman Pak Eka, dan hasilnya begitu-begitu saja. Sekarang saya pilih terjun langsung ke lapangan, ke pabrik-pabrik, tatap muka dengan pihak perusahaan,” tegasnya.
Dari kunjungan ke sejumlah perusahaan, Asep mengaku mulai memahami tantangan yang dihadapi sektor industri, terutama akibat gejolak ekonomi global seperti konflik dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok.
“Contohnya di PT Multistrada Arah Sarana, mereka mengatakan ekspor mereka 80 persen ke Amerika. Jadi mereka sekarang sedang menunggu arah kebijakan Donald Trump. Ini baru saya ketahui setelah saya turun langsung,” jelasnya.
Asep menekankan bahwa pendekatan langsung ini bukan hanya soal pengawasan, tetapi juga membangun kepercayaan dan komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan pelaku industri, demi terciptanya iklim investasi yang sehat dan berkeadilan.
