Bandung, SWARA JABAR – Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (Grib) Jaya, Hercules Rosario Marshal, menyampaikan ultimatum terbuka kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, terkait pernyataan sang gubernur soal rencana pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Antipremanisme di wilayah Jawa Barat, Kamis (24/4).
Ultimatum tersebut disampaikan melalui kuasa hukumnya, Razman Arif Nasution, dalam konferensi pers yang digelar di Medan, Senin (22/4). Razman menilai pernyataan Dedi Mulyadi berpotensi menyinggung keberadaan organisasi masyarakat (ormas), termasuk Grib Jaya.
“Pak Hercules mengingatkan agar Gubernur Dedi Mulyadi menjalankan tugas sesuai tupoksi dan tidak memancing konflik dengan ormas yang sah secara hukum,” ujar Razman.
Menurut Razman, Grib Jaya tidak akan melindungi anggotanya yang melanggar hukum, namun meminta agar pemerintah tidak menggeneralisasi ormas sebagai bagian dari premanisme.
Sebelumnya, Gubernur Dedi Mulyadi menggulirkan wacana pembentukan Satgas Antipremanisme yang akan melibatkan berbagai elemen masyarakat dan aparat keamanan. Satgas tersebut, menurutnya, bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dari intimidasi dan praktik-praktik premanisme di ruang publik maupun sektor usaha.
Menanggapi ultimatum tersebut, Dedi Mulyadi memilih meredam polemik. Ia menegaskan bahwa tugasnya sebagai gubernur adalah menyelesaikan persoalan masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan aman.
“Saya tidak akan meladeni tantangan atau pernyataan yang tidak produktif. Fokus saya adalah membangun dan melayani rakyat Jawa Barat,” kata Dedi dalam pernyataan tertulis, Selasa (23/4).
Situasi ini menjadi sorotan publik, terutama terkait relasi antara pemerintah daerah dan kelompok masyarakat sipil. Sejumlah pengamat hukum dan pemerintahan menyarankan agar semua pihak menahan diri dan mengedepankan dialog.(Red)
Komentar