Karawang – Dunia konstruksi pembangunan aset pemerintahan di Kabupaten Karawang kini tengah disorot tajam. Bukan hanya lantaran proyek-proyek strategisnya diduga lebih banyak jatuh ke tangan pengusaha luar daerah, tetapi juga karena tercium adanya praktik yang mengarah pada permainan kotor di lingkaran birokrasi teknis.
Tatang Obet, aktivis dan pengamat kebijakan publik, mengungkapkan bahwa keluhan dari para pengusaha konstruksi asal Karawang semakin menggunung. “Banyak yang kini berada di ambang kebangkrutan. Mereka nyaris gulung tikar karena seolah-olah dinas terkait lebih berpihak kepada kontraktor luar,” tegasnya, Senin (11/8/2025).
Yang membuat kecurigaan publik makin tajam, kata Tatang, adalah dugaan adanya penerbitan sertifikasi pengawas proyek dalam waktu yang tak masuk akal — bahkan bisa rampung kurang dari satu hari. “Ini jelas tak wajar. Dan yang lebih memprihatinkan, oknum Kabid SDA yang juga dosen di salah satu universitas di Karawang tampak bekerja sesuka hati, seolah kebal aturan,” ungkapnya.
Namun, aroma masalah tak berhenti di situ. Tatang mengungkap dugaan adanya peran seorang THL (Tenaga Harian Lepas) berinisial MY, yang disebut-sebut memiliki pengaruh kuat di balik layar. “THL ini justru diduga selalu meminta kepada Bupati Karawang untuk terus dipertahankan bersama dengan oknum Kabid tersebut. Pertanyaannya, hubungan apa yang membuat keduanya begitu sulit dipisahkan? Kenapa THL lain bisa di-rolling, sementara MY selalu aman?”
Keterkaitan ini menempatkan Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh, S.E., di tengah sorotan publik. Sebagai pucuk pimpinan eksekutif, ia memiliki kewenangan penuh dalam mengatur struktur dan personel di bawahnya. “Kalau memang tak ada masalah, kenapa dibiarkan terus bertahan? Kebijakan Bupati dalam kasus ini akan jadi tolak ukur apakah beliau berpihak pada penegakan aturan atau justru membiarkan praktik yang merugikan pengusaha lokal,” tandas Tatang.
Kini, bola panas ada di meja Bupati Karawang. Publik menanti langkah tegas — apakah akan membersihkan dugaan permainan proyek ini atau membiarkan mata rantai yang menggerus potensi ekonomi daerah tetap berjalan.
Komentar