Kewajiban Moral Negara Menjaga Mutu, Harga, dan Martabat Pangan Rakyat

JAKARTA — Ada perkara yang tidak boleh diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Pangan adalah salah satunya. Terlebih beras, yang bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan penyangga kehidupan sebagian besar rakyat Indonesia.
Ketika beras diperdagangkan dengan mutu yang tidak sesuai standar, ketika label diduga digunakan untuk membenarkan harga yang lebih tinggi, dan ketika konsumen menjadi pihak yang menanggung akibatnya, persoalannya telah bergerak jauh melampaui urusan perdagangan. Di titik itulah negara dituntut hadir—bukan sekadar sebagai pembuat regulasi, tetapi sebagai penjaga kepentingan publik.
Bambang Soesatyo, Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15, Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7, menilai perlindungan terhadap masyarakat dari manipulasi mutu dan harga beras merupakan kewajiban moral regulator negara.
Pandangan tersebut mendapatkan relevansinya setelah Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Amran Sulaiman, mengungkap temuan mengenai beras fortifikasi dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IV DPR RI pada awal September 2026.
Hasil pemeriksaan empat laboratorium menunjukkan lebih dari 90 persen beras fortifikasi yang diperiksa tidak sesuai standar. Bahkan, dari 28 merek yang diperiksa, 27 di antaranya dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat atau TMS.
Temuan itu semestinya tidak diperlakukan sebagai sekadar angka statistik. Di balik setiap merek terdapat konsumen yang mempercayai label, membeli produk, kemudian mengonsumsinya dengan asumsi bahwa apa yang tercantum pada kemasan telah memenuhi standar yang ditetapkan negara.
Lebih mengkhawatirkan lagi adalah persoalan harga. Bapanas mencatat harga rata-rata beras fortifikasi yang tidak memenuhi syarat mencapai sekitar Rp23.385 per kilogram, sementara beras pembanding berada di kisaran Rp13.689 per kilogram.
Terdapat perbedaan sekitar Rp9.695 per kilogram.
Jika selisih tersebut terbentuk semata-mata karena kualitas dan kandungan yang memang sah serta teruji, tentu mekanisme pasar dapat menjelaskannya. Tetapi apabila harga premium lahir dari label fortifikasi yang ternyata tidak sesuai dengan standar, maka konsumen berpotensi membayar lebih mahal untuk sesuatu yang tidak mereka dapatkan.
Di sinilah negara tidak boleh kehilangan sensitivitas.
Pemerintah memperkirakan potensi kerugian konsumen dari persoalan tersebut mencapai sekitar Rp89,19 triliun, dengan asumsi konsumsi beras 9,2 juta ton per tahun.
Angka itu bukan sekadar nilai ekonomi. Ia menggambarkan besarnya konsekuensi ketika pengawasan terhadap komoditas strategis tidak mampu bergerak secepat modus manipulasi di lapangan.
Mafia Pangan Tidak Boleh Lebih Cepat daripada Negara
Persoalan beras sebenarnya bukan cerita baru.
Sehari setelah temuan beras fortifikasi mencuat, Menteri Perdagangan Budi Santoso meminta Perum Bulog segera memasok beras ke jaringan ritel modern menyusul kelangkaan beras kemasan lima kilogram pada pekan pertama September 2026.
Kelangkaan, fluktuasi harga, persoalan mutu, dugaan pengoplosan, pelanggaran harga eceran tertinggi hingga manipulasi informasi produk merupakan wajah berbeda dari satu persoalan besar: tata niaga pangan yang belum sepenuhnya mampu menutup ruang bagi praktik-praktik yang merugikan masyarakat.
Yang lebih serius, setiap celah tersebut berpotensi dimanfaatkan oleh pemburu rente.
Mafia pangan—apabila terbukti melakukan pelanggaran—tidak selalu hadir dengan modus yang sama. Ketika satu modus diperketat, modus lain dapat muncul. Ketika pengawasan terhadap beras premium diperkuat, celah lain dapat dicari melalui kategori produk, label, distribusi, atau mekanisme pembentukan harga.
Karena itu, perang terhadap mafia pangan tidak boleh berhenti pada penindakan terhadap satu kasus.
Negara harus memburu sistem yang memungkinkan manipulasi itu terjadi.
Subsidi Negara Jangan Sampai Menjadi Bahan Bakar Mafia
Ada dimensi lain yang tidak kalah penting: subsidi.
Beras merupakan produk yang ekosistem produksinya mendapatkan dukungan negara melalui berbagai kebijakan, mulai dari pupuk, benih, energi, alat dan mesin pertanian hingga pembangunan serta pengelolaan irigasi.
Pada 2026, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp164,4 triliun untuk subsidi sektor pangan, meningkat dibandingkan sekitar Rp139,4 triliun pada 2025.
Amran menyebut potensi subsidi yang melekat pada peredaran beras fortifikasi bermasalah diperkirakan mencapai sekitar Rp56 triliun.
Jika angka tersebut dikaitkan dengan dugaan pelanggaran yang terbukti secara hukum, maka persoalannya menjadi jauh lebih fundamental.
Rakyat bukan hanya berpotensi dirugikan sebagai konsumen. Uang publik juga berpotensi tidak mencapai tujuan kebijakan negara.
Inilah alasan mengapa pemberantasan mafia pangan harus diposisikan sebagai bagian dari agenda perlindungan masyarakat sekaligus pengamanan keuangan dan kebijakan negara.
Indonesia Tidak Kekurangan Beras, tetapi Tidak Boleh Kekurangan Pengawasan
Indonesia pada 2026 diproyeksikan mengalami surplus produksi beras sekitar 3,67 juta ton, dengan produksi sekitar 34,7 juta ton dan kebutuhan konsumsi domestik sekitar 31,1 juta ton.
Capaian tersebut patut diapresiasi.
Namun swasembada tidak boleh berhenti pada kemampuan menghasilkan beras dalam jumlah besar.
Ukuran keberhasilan ketahanan pangan seharusnya lebih lengkap: petani mendapatkan harga yang layak, konsumen memperoleh produk bermutu, harga berada dalam koridor kewajaran, distribusi berjalan adil, dan subsidi negara benar-benar sampai kepada sasaran.
Surplus produksi tanpa integritas tata niaga belum cukup untuk disebut sebagai kemenangan ketahanan pangan.
Regulator Harus Hadir Sampai ke Piring Rakyat
Bapanas, Bulog, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan Satgas Pangan Polri memiliki mandat dan fungsi yang saling berkaitan.
Yang dibutuhkan bukan sekadar banyaknya institusi, melainkan kuatnya koordinasi dan keberanian untuk menindak.
Bapanas telah menyatakan akan melengkapi hasil pemeriksaan laboratorium, barang bukti dan data sebelum menyerahkannya kepada Satgas Pangan. Sanksi administratif, termasuk pencabutan izin edar, juga disiapkan bagi produsen yang terbukti melanggar.
Langkah tersebut penting. Namun masyarakat berhak menunggu lebih dari sekadar pencabutan izin.
Apabila pemeriksaan dan penyidikan menemukan unsur kesengajaan, penipuan, pemalsuan informasi, manipulasi atau tindak pidana lainnya, proses hukum harus berjalan sesuai ketentuan. Jangan sampai pelanggaran terhadap pangan rakyat hanya dihitung sebagai risiko usaha.
Sebab ada batas yang tidak boleh dilampaui dalam dunia bisnis: keuntungan tidak boleh dibangun di atas ketidaktahuan dan kerugian masyarakat.
Menjaga Beras Berarti Menjaga Kepercayaan Rakyat
Pada akhirnya, persoalan beras adalah persoalan kepercayaan.
Ketika seorang ibu membeli beras untuk keluarganya, ia tidak sedang membeli sekadar produk di rak supermarket. Ia sedang membeli keyakinan bahwa negara telah memastikan produk tersebut aman, bermutu dan layak.
Ketika petani menjual hasil panennya, ia juga sedang mempercayai bahwa sistem perdagangan yang dibangun negara tidak akan membiarkan hasil kerja kerasnya dikendalikan oleh permainan rente.
Dan ketika negara menggelontorkan subsidi ratusan triliun rupiah, rakyat mempercayai bahwa kebijakan tersebut akan kembali kepada kepentingan mereka.
Kepercayaan itulah yang harus dijaga.
Bambang Soesatyo menegaskan, regulator negara tidak boleh kalah cepat dari para pemburu rente. Negara harus hadir sebelum masyarakat menjadi korban, bukan baru bergerak setelah kerugian terjadi.
Karena itu, temuan beras fortifikasi harus dijadikan momentum untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola beras nasional—dari hulu hingga hilir, dari laboratorium hingga rak ritel, dari produsen hingga meja makan rakyat.
Indonesia boleh bangga dengan swasembada dan surplus produksi.
Tetapi ukuran sesungguhnya dari keberhasilan negara bukan hanya berapa juta ton beras yang mampu dihasilkan.
Ukuran keberhasilan yang paling hakiki adalah apakah setiap butir beras yang sampai ke meja rakyat benar mutunya, wajar harganya, jelas asal-usulnya, dan terlindungi oleh negara.
Sebab ketika pangan rakyat dimanipulasi, yang dipertaruhkan bukan hanya harga beras.
Yang dipertaruhkan adalah keadilan, kepercayaan publik, dan martabat negara.




Komentar