**JAKARTA — SWARAJABAR.ID** — Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) memperkuat konsolidasi kelembagaan melalui penetapan tiga bidang strategis yang dirancang untuk mempertajam kualitas nasihat dan pertimbangan kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Langkah ini menjadi bagian dari upaya membangun mekanisme pemberian rekomendasi yang lebih terarah, terintegrasi, dan responsif terhadap dinamika strategis nasional maupun global.
Keputusan tersebut ditetapkan dalam Rapat Pleno Kedua Wantimpres di Kantor Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026). Tiga bidang yang disepakati meliputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan yang diketuai Agum Gumelar, Bidang Kesejahteraan Sosial yang diketuai Pratikno, serta Bidang Ekonomi dan Keuangan yang diketuai Chairul Tanjung.
Anggota Wantimpres, Bambang Soesatyo atau Bamsoet, menegaskan bahwa penataan tersebut bukan sekadar penyederhanaan struktur organisasi. Lebih dari itu, pembidangan diharapkan mampu memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan ketajaman analisis, serta menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berbasis data dan berorientasi pada penyelesaian persoalan konkret.
Bamsoet, yang pernah menjabat sebagai Ketua MPR RI ke-15 dan Ketua DPR RI ke-20, tergabung dalam Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.
“Penyederhanaan menjadi tiga bidang ditujukan untuk meningkatkan kualitas kerja Wantimpres. Presiden Prabowo membutuhkan masukan yang objektif, tajam, berbasis data, dan menawarkan solusi nyata. Tantangan nasional semakin kompleks, mulai dari geopolitik, keamanan, penegakan hukum, tekanan ekonomi global, hingga kemiskinan dan pengangguran,” ujar Bamsoet seusai rapat pleno.
Menurutnya, Wantimpres dituntut memiliki kemampuan membaca perkembangan sejak dini, mengurai akar persoalan secara komprehensif, serta menyampaikan pilihan kebijakan yang dapat menjadi bahan pertimbangan Presiden dalam menentukan langkah strategis pemerintahan.
## Tiga Bidang, Satu Orientasi: Memperkuat Kualitas Keputusan Negara
Penetapan tiga bidang strategis mencerminkan kebutuhan untuk menghubungkan berbagai persoalan pemerintahan dalam satu kerangka analisis yang lebih terpadu.
Bidang Politik, Hukum dan Keamanan diarahkan untuk memperkuat stabilitas nasional, supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, pertahanan negara, serta keamanan di tengah perubahan lingkungan strategis dunia.
Bidang Kesejahteraan Sosial berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengentasan kemiskinan, pemerataan pelayanan dasar, perlindungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Sementara itu, Bidang Ekonomi dan Keuangan memiliki mandat kajian yang mencakup pertumbuhan ekonomi, investasi, industri, hilirisasi, infrastruktur, ketahanan pangan dan energi, stabilitas keuangan, serta penciptaan lapangan kerja.
Ketiga bidang tersebut diharapkan mampu memberikan perspektif yang saling melengkapi. Stabilitas politik dan keamanan membutuhkan fondasi ekonomi yang kuat, pertumbuhan ekonomi harus menghasilkan kesejahteraan yang lebih merata, dan pembangunan sosial memerlukan tata kelola pemerintahan serta kepastian hukum yang dapat dipercaya.
Dengan pendekatan lintas sektor, Wantimpres diharapkan dapat membantu Presiden memperoleh gambaran yang lebih utuh sebelum menetapkan keputusan strategis.
## Politik, Hukum dan Keamanan: Menjaga Stabilitas, Memperkuat Kepercayaan Publik
Bidang Politik, Hukum dan Keamanan yang diketuai Agum Gumelar memiliki sembilan anggota, termasuk Bambang Soesatyo, Budi Gunawan, Rocky Gerung, Anwar Usman, Margarito Kamis, Mohammad Hatta, Ida Bagus Purwalaksana, dan Yahya Cholil Staquf.
Ruang lingkup pembahasannya mencakup persoalan politik dalam negeri, hubungan luar negeri, pertahanan, komunikasi digital, hukum, hak asasi manusia, imigrasi, pemasyarakatan, serta koordinasi dengan institusi strategis seperti Kejaksaan Agung, TNI, dan Polri.
Bamsoet menilai tantangan keamanan kontemporer semakin kompleks. Selain dinamika geopolitik dan potensi konflik antarnegara, pemerintah juga perlu mengantisipasi serangan siber, disinformasi, penyalahgunaan kecerdasan buatan, serta kejahatan lintas negara.
“Stabilitas politik dan keamanan merupakan fondasi pembangunan nasional. Ancaman sekarang semakin rumit, dari konflik geopolitik, serangan siber, disinformasi, penyalahgunaan artificial intelligence, hingga kejahatan lintas negara,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa rekomendasi strategis perlu mengedepankan prinsip antisipatif, sehingga pemerintah dapat mengenali potensi risiko sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.
Di samping itu, penegakan hukum yang adil, kepastian hukum, profesionalisme aparat, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara harus tetap menjadi perhatian utama.
Bagi Bamsoet, stabilitas yang berkelanjutan bukan semata-mata ditentukan oleh kemampuan mengendalikan ancaman, tetapi juga oleh kualitas institusi, kepastian hukum, dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan negara.
## Kesejahteraan Sosial: Menempatkan Rakyat sebagai Ukuran Keberhasilan Pembangunan
Bidang Kesejahteraan Sosial yang diketuai Pratikno memiliki sepuluh anggota, termasuk Dato’ Sri Tahir, Sinta Nuriyah Wahid, Muhammad Quraish Shihab, Anwar Iskandar, Salim Segaf Al-Jufri, Said Aqil Siroj, Philip Kuntjoro Wijaya, Budi Santoso Tanuwibowo, dan Jacky Manuputty.
Bidang ini berfokus pada penguatan perlindungan sosial, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, serta perluasan kesempatan ekonomi.
Cakupan kajiannya bersinggungan dengan berbagai urusan pemerintahan, mulai dari agama, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, perlindungan perempuan dan anak, kependudukan, kepemudaan, sosial, pekerja migran, pembangunan desa, koperasi, UMKM, hingga ekonomi kreatif.
Bamsoet menekankan bahwa pembangunan yang berkualitas harus menghasilkan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat. Indikator keberhasilan tidak cukup diukur melalui pertumbuhan statistik atau besarnya anggaran, tetapi juga melalui penurunan kemiskinan, bertambahnya kesempatan kerja, membaiknya akses pendidikan dan kesehatan, serta meningkatnya kesejahteraan petani, nelayan, buruh, dan pelaku UMKM.
“Keberhasilan pembangunan harus diukur dari perubahan kehidupan rakyat. Apakah kemiskinan berkurang, lapangan kerja bertambah, pendidikan dan kesehatan semakin terjangkau, serta petani, nelayan, buruh, dan UMKM semakin sejahtera,” tegasnya.
Ia turut menyoroti pentingnya ketepatan sasaran berbagai program pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis, perlindungan sosial, penguatan koperasi, dan pemberdayaan desa.
Menurut Bamsoet, program pembangunan harus dievaluasi berdasarkan efektivitas pelaksanaan, manfaat yang diterima masyarakat, serta kemampuannya menyelesaikan persoalan mendasar.
Dalam konteks tersebut, Wantimpres diharapkan dapat mengidentifikasi hambatan implementasi kebijakan dan menyampaikan rekomendasi perbaikan yang terukur agar penggunaan anggaran negara menghasilkan dampak sosial yang optimal.
## Ekonomi dan Keuangan: Mendorong Pertumbuhan yang Produktif dan Berkelanjutan
Bidang Ekonomi dan Keuangan yang diketuai Chairul Tanjung memiliki tujuh anggota, termasuk Muhammad Hatta Rajasa, Jusuf Hamka, Soekarwo, Muhammad Qodari, Ignasius Jonan, dan Jusuf Wanandi.
Bidang ini mencakup kajian kebijakan ekonomi makro, fiskal dan moneter, investasi, industri, perdagangan, ketenagakerjaan, pembangunan infrastruktur, energi, pertanian, pangan, serta pengembangan wilayah.
Koordinasi juga berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara, perencanaan pembangunan, stabilitas sistem keuangan, dan peran lembaga strategis seperti Kementerian Keuangan, Bappenas, Bank Indonesia, serta Otoritas Jasa Keuangan.
Bamsoet menilai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen membutuhkan terobosan kebijakan yang konsisten, terintegrasi, dan didukung peningkatan produktivitas nasional.
Investasi harus diarahkan untuk memperkuat industri produktif, memperluas kesempatan kerja berkualitas, dan meningkatkan daya saing nasional. Hilirisasi perlu menghasilkan nilai tambah yang lebih besar di dalam negeri, sedangkan ketahanan pangan dan energi harus diperkuat untuk mengurangi kerentanan terhadap gejolak eksternal.
“Target pertumbuhan ekonomi 8 persen membutuhkan terobosan besar. Investasi harus menghasilkan industri produktif dan lapangan kerja berkualitas, hilirisasi harus memperbesar nilai tambah nasional, sementara ketahanan pangan dan energi harus mengurangi ketergantungan impor,” jelas Bamsoet.
Ia juga menyoroti sejumlah persoalan yang perlu dianalisis secara mendalam, termasuk belum optimalnya investasi, tingginya biaya logistik, tekanan terhadap sektor industri, serta kebutuhan menyelaraskan kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil.
Menurutnya, rekomendasi ekonomi harus mampu menjelaskan hambatan yang dihadapi dunia usaha, mengidentifikasi ruang perbaikan regulasi, serta menawarkan pilihan kebijakan yang realistis untuk mempercepat pertumbuhan tanpa mengabaikan stabilitas ekonomi.
## Sinergi Lintas Sektor Menjadi Penentu
Bamsoet menegaskan bahwa efektivitas pembidangan Wantimpres sangat bergantung pada kemampuan ketiga bidang membangun koordinasi yang kuat.
Berbagai persoalan nasional memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan. Kelangkaan bahan bakar minyak, misalnya, dapat berdampak pada biaya transportasi, harga pangan, inflasi, kegiatan industri, hingga stabilitas sosial. Sementara itu, pengangguran berkaitan dengan iklim investasi, kualitas pendidikan, kebutuhan industri, dan kompetensi tenaga kerja.
Karena itu, pendekatan sektoral yang berjalan sendiri-sendiri dinilai tidak memadai untuk menjawab persoalan yang semakin kompleks.
Wantimpres perlu mendorong penggunaan data yang kredibel, termasuk dari Badan Pusat Statistik dan Bappenas, serta memperkuat analisis lintas sektor agar rekomendasi yang disampaikan memiliki dasar empiris dan arah implementasi yang jelas.
“Wantimpres harus berani menyampaikan pandangan yang objektif kepada Presiden, termasuk ketika suatu kebijakan perlu diperbaiki. Rekomendasi harus menjelaskan akar persoalan, dampaknya, langkah penyelesaian, serta kementerian atau lembaga yang bertanggung jawab,” kata Bamsoet.
Penekanan tersebut menempatkan kualitas analisis dan keberanian menyampaikan pertimbangan secara objektif sebagai unsur penting dalam mendukung proses pengambilan keputusan negara.
## Memperkuat Tradisi Nasihat yang Objektif dan Berorientasi Solusi
Sebagai lembaga pemberi nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, Wantimpres memiliki peran strategis dalam menyediakan perspektif tambahan terhadap berbagai persoalan pemerintahan.
Di tengah perubahan geopolitik, transformasi teknologi, tekanan ekonomi, serta tuntutan pemerataan kesejahteraan, kualitas pertimbangan menjadi salah satu unsur penting dalam merumuskan kebijakan yang adaptif dan berorientasi jangka panjang.
Penetapan tiga bidang strategis diharapkan dapat memperkuat fokus kerja, menyederhanakan koordinasi, dan meningkatkan kualitas rekomendasi yang disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Namun, efektivitas perubahan struktur pada akhirnya akan ditentukan oleh kemampuan setiap bidang menghasilkan analisis yang mendalam, mengidentifikasi persoalan secara objektif, serta menawarkan solusi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Bagi Bamsoet, Wantimpres harus menjadi ruang pertimbangan yang terbuka terhadap data, peka terhadap persoalan masyarakat, dan berani menyampaikan masukan demi kepentingan nasional.
Dengan sinergi yang kuat antara bidang politik, hukum dan keamanan; kesejahteraan sosial; serta ekonomi dan keuangan, Wantimpres diharapkan dapat mendukung lahirnya keputusan pemerintahan yang lebih terukur, efektif, dan berpihak pada kepentingan bangsa.
Pada akhirnya, kualitas pertimbangan negara tidak ditentukan oleh banyaknya rekomendasi yang dihasilkan, melainkan oleh ketajaman membaca persoalan, ketepatan menawarkan solusi, dan besarnya manfaat kebijakan bagi masyarakat.
Komentar