BEKASI — Memperkuat persatuan, merawat keberagaman, serta meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi pesan utama dalam kegiatan Sosialisasi Sarasehan Kebangsaan MPR RI yang diselenggarakan di Kampung Pulopanjang, Desa Sukamakmur, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi.
Kegiatan yang menghadirkan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Putih Sari, tersebut mengusung tema *“Mengenal MPR RI, Memahami Peran, Fungsi, dan Kewenangan MPR sebagai Rumah Kebangsaan dan Pengawal Konstitusi.”
Sarasehan ini menjadi ruang dialog dan silaturahmi antara wakil rakyat dengan masyarakat, sekaligus sarana memperkuat kesadaran kolektif bahwa menjaga keutuhan bangsa dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila merupakan tanggung jawab bersama.
Kegiatan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan. Hadir dalam kesempatan tersebut anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Darissalam; tokoh masyarakat, Mamad; Ketua PAC dan ranting Partai Gerindra Kecamatan Sukakarya, Risam; Babinsa Desa Sukamakmur, Karsim; Bimaspol Desa Sukamakmur, Sulaeman; Ketua RT, Ismail; serta tuan rumah, Inah.
Rangkaian acara diawali dengan tugas dirijen oleh Hafifah, dilanjutkan sambutan tuan rumah yang disampaikan Mamad dan sambutan anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Darissalam. Sementara itu, doa dipimpin oleh Bapak Ulis Anim.
Kehadiran berbagai unsur masyarakat dalam kegiatan tersebut mencerminkan pentingnya membangun komunikasi yang terbuka antara wakil rakyat, tokoh masyarakat, unsur pemerintahan, aparat kewilayahan, dan warga.
Putih Sari: Kebangsaan Adalah Tanggung Jawab Bersama
Dalam penyampaian materi, Putih Sari menegaskan bahwa pemahaman terhadap MPR RI dan nilai-nilai kebangsaan perlu terus diperluas agar masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan demokrasi.
Sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra sekaligus anggota MPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Barat VII yang meliputi Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Purwakarta, Putih Sari menyampaikan bahwa tugas seorang wakil rakyat tidak hanya berkaitan dengan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran, tetapi juga mencakup tanggung jawab untuk membangun komunikasi serta memperjuangkan aspirasi masyarakat.
“Alhamdulillah, hari ini kita bisa bersilaturahmi. Saya hadir bukan hanya untuk menyampaikan materi, tetapi juga untuk mempererat hubungan dengan masyarakat dan bersama-sama memahami bagaimana kita menjaga bangsa ini,” ujar Putih Sari.
Ia menjelaskan bahwa MPR RI merupakan lembaga negara yang terdiri atas anggota DPR RI dan anggota DPD RI. Kedua unsur tersebut memiliki peran representasi yang berbeda, tetapi bersama-sama menjalankan kewenangan konstitusional MPR RI.
Menurutnya, masyarakat perlu memahami bahwa demokrasi tidak hanya berkaitan dengan proses pemilihan pemimpin, tetapi juga tentang bagaimana setiap warga negara memiliki hak, tanggung jawab, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa.
“Rumah kebangsaan adalah ruang bagi kita semua. Perbedaan pilihan politik, latar belakang, maupun pandangan tidak boleh menjadi penghalang untuk tetap saling menghormati dan menjaga persatuan,” ungkapnya.
## Pancasila sebagai Pedoman Hidup Bersama
Dalam pemaparannya, Putih Sari turut menjelaskan perjalanan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada periode 1999 hingga 2002.
Ia menyampaikan bahwa perubahan konstitusi merupakan bagian dari perjalanan reformasi ketatanegaraan Indonesia yang bertujuan memperkuat demokrasi, kedaulatan rakyat, serta sistem pemerintahan yang berlandaskan konstitusi.
Namun, terdapat kesepakatan fundamental yang tetap harus dijaga dalam setiap perubahan konstitusi, yakni Pancasila sebagai dasar negara, bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pembukaan UUD 1945.
Putih Sari menekankan bahwa Pancasila memiliki makna yang sangat luas dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang beragam.
Nilai ketuhanan mengajarkan penghormatan terhadap kehidupan beragama dan kepercayaan. Nilai kemanusiaan mendorong setiap orang untuk memperlakukan sesama secara adil dan bermartabat. Persatuan menjadi landasan untuk merawat keberagaman, sementara musyawarah dan keadilan sosial menjadi pedoman dalam membangun kehidupan bersama.
“Pancasila bukan hanya milik satu kelompok atau golongan. Pancasila adalah dasar negara dan pedoman bersama bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, mari kita wujudkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari lingkungan keluarga, masyarakat, hingga dalam penyelenggaraan pemerintahan,” tegasnya.
Ia juga mengajak masyarakat untuk membangun budaya saling menghormati, mengedepankan dialog, serta menghindari sikap yang dapat memecah belah persatuan.
## Demokrasi yang Menghargai Aspirasi Masyarakat
Putih Sari menjelaskan bahwa setelah perubahan UUD 1945, kedudukan MPR RI tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara. Kedaulatan rakyat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan konstitusi.
Perubahan tersebut menjadi bagian penting dalam penguatan sistem demokrasi Indonesia, termasuk melalui mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat.
Ia juga menyinggung berbagai dinamika dan wacana mengenai sistem demokrasi di Indonesia, termasuk mekanisme pemilihan kepala daerah.
Menurutnya, setiap gagasan perubahan perlu dibahas secara terbuka, melibatkan berbagai perspektif, serta mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara luas.
“Demokrasi harus memberikan ruang bagi aspirasi masyarakat. Setiap gagasan tentu dapat dibahas dan dikaji, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita tetap menjaga konstitusi, menghormati perbedaan, dan memastikan bahwa setiap kebijakan membawa manfaat bagi masyarakat,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa MPR RI memiliki peran penting dalam menyosialisasikan nilai-nilai kebangsaan sekaligus mengkaji berbagai persoalan ketatanegaraan yang berkembang di tengah masyarakat.
## Aspirasi Masyarakat Menjadi Perhatian Bersama
Selain memberikan pemahaman mengenai kebangsaan, kegiatan Sarasehan MPR RI juga menjadi momentum untuk mempererat komunikasi antara wakil rakyat dan masyarakat.
Putih Sari menyampaikan bahwa setiap aspirasi masyarakat memiliki arti penting dalam proses pembangunan. Aspirasi tersebut dapat berkaitan dengan kebutuhan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, maupun berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Sebagai Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, ia juga menegaskan pentingnya perhatian terhadap sektor kesehatan, ketenagakerjaan, kependudukan, serta jaminan sosial yang berkaitan langsung dengan kualitas hidup masyarakat.
Menurutnya, berbagai persoalan tersebut membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga terkait, dan partisipasi masyarakat.
“Bagi saya, setiap aspirasi masyarakat perlu didengar dan diperhatikan. Kita mungkin memiliki latar belakang dan kebutuhan yang berbeda, tetapi tujuan kita sama, yaitu bagaimana masyarakat bisa hidup lebih baik, mendapatkan pelayanan yang layak, serta memiliki kesempatan untuk berkembang,” tuturnya.
Ia menegaskan bahwa penyampaian dan penyaluran aspirasi akan dilakukan sesuai dengan kewenangan serta mekanisme yang berlaku, baik melalui kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah.
Putih Sari juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut, termasuk tokoh masyarakat, unsur pemerintahan, aparat kewilayahan, serta warga Kampung Pulopanjang.
## Merawat Persatuan, Membangun Masa Depan Bersama
Menutup penyampaian materinya, Putih Sari berharap kegiatan Sarasehan Kebangsaan MPR RI dapat menjadi ruang pembelajaran bersama yang memperkuat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga persatuan dan memahami konstitusi.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus membangun kehidupan yang harmonis, menghargai perbedaan, serta mengedepankan semangat gotong royong dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.
“Terima kasih atas sambutan dan kebersamaan seluruh masyarakat. Semoga silaturahmi ini membawa manfaat bagi kita semua. Mari kita jaga Pancasila, rawat persatuan, dan bersama-sama membangun Indonesia yang lebih baik, dengan memberikan ruang dan kesempatan bagi setiap warga untuk berkontribusi,” pungkasnya.
Melalui kegiatan tersebut, semangat kebangsaan diharapkan tidak berhenti pada pemahaman terhadap konstitusi, tetapi juga tumbuh menjadi kesadaran bersama untuk saling menghormati, memperkuat solidaritas sosial, dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sebab, Indonesia yang kuat bukan hanya dibangun melalui kebijakan dan institusi negara, melainkan juga melalui kebersamaan, kepedulian, dan partisipasi seluruh rakyatnya.
Komentar