BEKASI — Komitmen memperjuangkan kepentingan masyarakat kembali ditegaskan Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi Gerindra, H. Darissalam, S.P., yang juga menjabat sebagai Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Bekasi, dalam agenda Reses yang digelar di Desa Banjarsari, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Senin (9/11/2026).
Bertempat di kediaman Kepala Desa Banjarsari, H. Marzuki, kegiatan reses berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan kekeluargaan. Hadir dalam kesempatan tersebut kepala desa beserta jajaran, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, pengurus Partai Gerindra tingkat kecamatan, serta masyarakat yang antusias menyampaikan berbagai aspirasi dan persoalan yang dihadapi di lingkungan mereka.
Bagi H. Darissalam, reses bukan sekadar agenda formal kedewanan, melainkan momentum penting untuk membangun komunikasi langsung dengan masyarakat, mendengarkan kebutuhan riil warga, sekaligus menghimpun aspirasi yang nantinya diperjuangkan melalui mekanisme pemerintahan dan penganggaran daerah.
Dalam sambutannya, H. Darissalam menyampaikan apresiasi kepada Kepala Desa Banjarsari beserta keluarga dan seluruh masyarakat yang telah menyambut kegiatan reses dengan penuh kehangatan. Ia juga menyampaikan doa dan harapan agar kepemimpinan kepala desa yang baru dilantik dapat membawa perubahan positif bagi kemajuan Banjarsari.
“Alhamdulillah, saya merasa bangga dan berterima kasih atas sambutan yang luar biasa dari Pak Kepala Desa beserta seluruh masyarakat. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa manfaat bagi kita semua. Kita doakan Desa Banjarsari semakin maju, masyarakatnya tenteram, aman, dan sejahtera,” ungkap H. Darissalam.
Sebagai legislator yang memiliki kedekatan dengan sektor pertanian, H. Darissalam menegaskan bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan komitmen yang telah tumbuh dari pengalaman hidupnya sendiri. Ia mengaku tidak hanya menjalankan tugas sebagai anggota DPRD, tetapi juga tetap dekat dengan aktivitas pertanian dan peternakan.
Menurutnya, kedekatan dengan kehidupan petani menjadi modal penting dalam memahami persoalan masyarakat secara langsung. Berbagai persoalan seperti keterbatasan sarana pertanian, pengairan, pupuk, harga jual hasil panen, hingga kesejahteraan petani merupakan hal yang harus mendapatkan perhatian serius.
“Teman-teman petani tentu sudah mengetahui bahwa saya memang memiliki kecintaan terhadap pertanian. Aktivitas saya tidak jauh berbeda dengan masyarakat. Sebelum ke kantor, saya sering ke sawah, dan setelah menjalankan tugas kedewanan, saya juga kembali menjalankan aktivitas pertanian maupun peternakan. Karena itu, saya ingin terus berjuang semaksimal mungkin demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani, pedagang, dan seluruh warga,” tuturnya.
Reses Menjadi Ruang Perjuangan Aspirasi Masyarakat
H. Darissalam menjelaskan bahwa salah satu kewajiban anggota DPRD adalah melaksanakan reses untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Aspirasi tersebut menjadi bahan penting dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
Ia menegaskan bahwa anggota DPRD bukanlah pihak yang secara langsung memiliki anggaran untuk membiayai seluruh kebutuhan masyarakat. Namun, melalui fungsi dan kewenangan yang dimiliki, anggota dewan dapat memperjuangkan aspirasi, mendorong prioritas pembangunan, serta mengawal agar kebutuhan masyarakat mendapatkan perhatian dalam perencanaan dan penganggaran daerah.
“Anggota dewan memang tidak memegang uang untuk membiayai semua kebutuhan masyarakat. Tetapi kami memiliki fungsi dan kewenangan untuk memperjuangkan agar anggaran pembangunan dapat diarahkan kepada kebutuhan yang benar-benar penting bagi masyarakat. Karena itu, aspirasi yang disampaikan harus kita susun berdasarkan skala prioritas,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, H. Darissalam juga mengajak masyarakat untuk tidak membatasi penyampaian aspirasi hanya melalui sesi tanya jawab. Ia meminta warga memanfaatkan formulir aspirasi yang telah disediakan timnya agar berbagai usulan dapat terdokumentasi dengan baik dan ditindaklanjuti secara terstruktur.
Ia juga menegaskan pentingnya koordinasi dengan Kepala Desa Banjarsari dalam menentukan kebutuhan yang paling mendesak, sehingga aspirasi masyarakat dapat diperjuangkan secara terarah dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
Pertanian dan Pemberdayaan Generasi Muda Menjadi Perhatian
Salah satu aspirasi yang mengemuka dalam dialog masyarakat adalah pentingnya mempertahankan potensi pertanian Desa Banjarsari di tengah perkembangan kawasan permukiman yang semakin pesat.
Seorang warga menyoroti bahwa dari tujuh desa di wilayah yang disampaikan, Banjarsari masih memiliki potensi lahan pertanian yang relatif besar. Karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah desa, DPRD, KTNA, kelompok tani, dan generasi muda untuk menjaga keberlanjutan sektor pertanian sekaligus mengembangkan peluang ekonomi baru.
Warga juga mendorong agar pemberdayaan petani dapat berjalan beriringan dengan pengembangan UMKM dan keterlibatan Karang Taruna. Langkah tersebut dinilai penting untuk membuka lapangan kerja, mengurangi pengangguran, serta mencegah munculnya berbagai persoalan sosial di tengah masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, H. Darissalam menegaskan bahwa pengembangan pertanian tidak boleh hanya berfokus pada komoditas padi. Menurutnya, potensi peternakan, perikanan, kelompok wanita tani, dan berbagai kegiatan ekonomi produktif lainnya juga perlu dikembangkan sesuai karakteristik wilayah.
Sebagai Ketua KTNA Kabupaten Bekasi, ia menjelaskan bahwa keberadaan organisasi tani harus mampu menjadi jembatan antara petani dan pemerintah dalam memperjuangkan kebutuhan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pertanian.
Ia juga mendorong agar kelompok tani di Desa Banjarsari dapat dikelola secara profesional, dengan kepengurusan yang aktif, transparan, dan mengutamakan kepentingan bersama.
“Kelompok tani jangan hanya menjadi organisasi formal. Pengurusnya harus benar-benar bekerja, memahami kebutuhan petani, dan mampu berkoordinasi dengan pemerintah desa, penyuluh pertanian, serta KTNA. Kita harus membangun organisasi yang kuat agar aspirasi petani dapat diperjuangkan secara lebih efektif,” tegasnya.
Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Sehat Jadi Aspirasi Warga
Selain persoalan pertanian, masyarakat juga menyampaikan aspirasi mengenai pengelolaan sampah dan pentingnya menjaga kualitas lingkungan hidup.
Ajum Bachtiar, warga Kampung Talok, Desa Banjarsari, mengungkapkan bahwa persoalan pembuangan sampah liar masih menjadi perhatian masyarakat. Ia berharap pemerintah desa bersama DPRD dapat mendorong hadirnya sistem pengelolaan sampah terpadu, termasuk kemungkinan pengembangan bank sampah yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Menurutnya, pengelolaan sampah tidak hanya berkaitan dengan kebersihan lingkungan, tetapi juga memiliki potensi sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja.
Menanggapi aspirasi tersebut, H. Darissalam menyampaikan bahwa pemerintah desa memiliki peran penting dalam pengelolaan sampah di wilayahnya. Ia juga menyatakan akan mengoordinasikan persoalan tersebut dengan instansi terkait, termasuk UPTD pengelolaan sampah di wilayah kecamatan.
Ia berharap masyarakat dan pemerintah desa dapat membangun kesadaran bersama untuk mengelola sampah secara lebih bertanggung jawab, mulai dari lingkungan rumah tangga hingga sistem pengangkutan dan pengolahan.
### Normalisasi Irigasi Menjadi Kunci Keberlanjutan Pertanian
Persoalan pengairan juga menjadi salah satu aspirasi utama yang disampaikan masyarakat. Seorang warga menyoroti kondisi saluran irigasi SS Rawalumbu dan sejumlah jalur pengairan yang dinilai membutuhkan normalisasi.
Warga berharap saluran irigasi dari wilayah Talang hingga Pintu 15 dapat memperoleh perhatian, mengingat kondisi saluran yang dipenuhi sampah dan rumput menyebabkan distribusi air belum optimal. Akibatnya, sejumlah wilayah masih mengalami kekeringan meskipun ketersediaan air di beberapa titik relatif mencukupi.
H. Darissalam menegaskan bahwa persoalan irigasi harus diperjuangkan melalui pengajuan yang terukur dan disertai data teknis yang jelas.
Ia meminta pemerintah desa bersama kelompok tani menyusun usulan secara tertulis, mencantumkan nama saluran irigasi, panjang saluran yang membutuhkan normalisasi, titik koordinat, serta dokumentasi kondisi lapangan.
Menurutnya, kejelasan data sangat penting agar usulan dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan pemerintah kabupaten, provinsi, maupun pemerintah pusat.
“Kalau memang irigasi membutuhkan normalisasi, tolong dibuatkan pengajuan secara resmi. Nama salurannya harus jelas, panjangnya berapa, titik koordinatnya di mana, dan bagian mana yang perlu diperbaiki. Dengan data yang lengkap, kita bisa mengetahui kewenangannya dan memperjuangkannya melalui jalur yang tepat,” ungkapnya.
Perjuangkan Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
Dalam dialog tersebut, H. Darissalam juga menyampaikan perkembangan perjuangannya di DPRD Kabupaten Bekasi, khususnya dalam memperkuat perlindungan terhadap petani.
Ia mengungkapkan bahwa dirinya tengah menjalankan amanah sebagai Ketua Panitia Khusus (Pansus) yang membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
Menurutnya, regulasi tersebut memiliki arti penting untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada petani, mulai dari ketersediaan sarana produksi pertanian, benih, pupuk, alat pertanian, perlindungan harga jual hasil panen, hingga penanganan risiko gagal panen.
H. Darissalam berharap regulasi tersebut dapat segera diselesaikan melalui mekanisme pembahasan dan penetapan yang berlaku, sehingga nantinya dapat menjadi landasan kebijakan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan petani.
Ia juga mengingatkan para petani agar aktif berkoordinasi dengan kelompok tani, penyuluh pertanian, dan KTNA, khususnya dalam memastikan kelengkapan administrasi serta pendataan kebutuhan pupuk bersubsidi melalui mekanisme yang berlaku.
“Perjuangan kita bukan hanya bagaimana petani bisa menanam dan memanen, tetapi bagaimana petani mendapatkan perlindungan, memiliki kepastian sarana produksi, serta memperoleh harga jual yang layak. Petani harus menjadi bagian penting dari pembangunan daerah,” tegasnya.
### Komitmen Mengawal Aspirasi hingga Tahap Realisasi
Menutup kegiatan reses, H. Darissalam kembali mengajak masyarakat untuk membangun komunikasi yang berkelanjutan dengan pemerintah desa dan wakil rakyat.
Ia menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat akan menjadi bahan perjuangan sesuai kewenangan, prioritas pembangunan, serta mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah.
Menurutnya, pembangunan yang berhasil tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh ketepatan dalam menentukan prioritas, keterlibatan masyarakat, serta kesungguhan seluruh pihak dalam mengawal pelaksanaannya.
H. Darissalam juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat Desa Banjarsari yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan reses. Ia berharap komunikasi antara masyarakat, pemerintah desa, dan DPRD dapat terus terjalin demi mewujudkan pembangunan yang lebih baik.
“Mari kita bangun bersama Desa Banjarsari, Kecamatan Sukatani, dan Kabupaten Bekasi. Saya berharap seluruh aspirasi masyarakat dapat kita perjuangkan melalui kerja sama, komunikasi, dan semangat gotong royong. Karena pembangunan bukan hanya tugas pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab bersama demi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Melalui kegiatan reses tersebut, H. Darissalam menegaskan bahwa kehadiran wakil rakyat harus senantiasa menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan masyarakat. Dengan memperkuat sektor pertanian, mengembangkan ekonomi kerakyatan, menjaga lingkungan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, diharapkan Desa Banjarsari mampu tumbuh menjadi desa yang semakin maju, mandiri, dan sejahtera.
Reses bukan sekadar mendengar aspirasi, tetapi menjadi awal perjuangan agar suara masyarakat dapat diwujudkan menjadi kebijakan dan pembangunan yang membawa manfaat nyata.
Komentar