JAKARTA — Ketua Umum Perhimpunan UKM Indonesia, Syafrudin Budiman, S.IP., menyatakan dukungan terhadap langkah tegas Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono yang menutup sementara 1.999 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum melakukan pendaftaran Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) pada Dinas Kesehatan setempat.
Menurut Syafrudin Budiman yang akrab disapa Gus Din, penertiban tersebut bukan sekadar persoalan administratif, melainkan bagian penting dari upaya memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memenuhi standar kesehatan, higiene, keamanan pangan, serta mutu pelayanan.
“Saya mendukung langkah tegas Kepala BGN Sudaryono menutup sementara 1.999 dapur SPPG yang belum memenuhi ketentuan dan standar yang dipersyaratkan oleh dinas kesehatan. Ini bukan semata-mata soal penutupan, tetapi bagian dari upaya pembenahan dan penertiban agar tata kelola dapur MBG semakin baik,” ujar Syafrudin Budiman saat diwawancarai di Jakarta, Jumat (11/9/2026).
SLHS Jangan Dipandang Sekadar Administrasi
Gus Din menilai keberadaan SLHS harus menjadi perhatian serius bagi seluruh pengelola SPPG. Sebab, dapur MBG berhubungan langsung dengan penyediaan makanan bagi masyarakat dalam jumlah besar.
Karena itu, menurutnya, aspek higiene dan sanitasi tidak boleh diposisikan hanya sebagai kelengkapan dokumen.
“Program MBG menyangkut kesehatan dan keselamatan masyarakat, khususnya para penerima manfaat. Karena itu, standar kebersihan dan keamanan pangan tidak boleh diabaikan,” tegasnya.
Ia mengatakan, penghentian sementara terhadap dapur yang belum memenuhi persyaratan justru dapat menjadi momentum evaluasi dan pembenahan.
Pengelola SPPG, kata dia, seharusnya memanfaatkan masa penghentian tersebut untuk memastikan seluruh persyaratan dipenuhi sebelum kembali menjalankan pelayanan.
“Langkah ini menjadi momentum untuk melakukan investigasi, evaluasi dan pembenahan. Setelah seluruh persyaratan dipenuhi, dapur SPPG dapat kembali beroperasi dengan tata kelola yang lebih tertib dan memenuhi standar kesehatan,” katanya.
Jangan Kejar Kuantitas, Abaikan Kualitas
Syafrudin juga mengingatkan agar ekspansi jumlah dapur SPPG tidak mengorbankan kualitas penyelenggaraan MBG.
Menurutnya, keberhasilan program nasional tersebut tidak cukup diukur dari seberapa banyak dapur yang mampu beroperasi atau seberapa banyak makanan yang dapat didistribusikan.
Lebih jauh, kualitas bahan pangan, proses pengolahan, kebersihan lingkungan dapur, penyimpanan, pengemasan, distribusi hingga keamanan makanan harus menjadi satu kesatuan standar yang tidak boleh diabaikan.
“Jangan sampai ada kelalaian dalam penyelenggaraan MBG. Pengelola SPPG harus berbenah dan memastikan seluruh standar dipenuhi. Kualitas makanan, kebersihan dapur, proses pengolahan, distribusi hingga keamanan pangan harus menjadi perhatian utama,” ujarnya.
Dukung Evaluasi dan Efisiensi Program MBG
Selain mendukung penertiban dapur SPPG, Gus Din juga menyatakan dukungan terhadap langkah BGN melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program, termasuk penataan prioritas penerima manfaat dan efisiensi anggaran.
Menurutnya, program berskala nasional seperti MBG membutuhkan evaluasi berkala agar pelaksanaannya semakin efektif, tepat sasaran, transparan dan berkelanjutan.
“Program MBG harus terus diperbaiki. Kita mendukung BGN melakukan evaluasi, penataan prioritas penerima manfaat dan efisiensi anggaran, tetapi tetap dengan memastikan masyarakat yang memang menjadi sasaran utama mendapatkan manfaat secara optimal,” ujar Gus Din.
Ia menilai penguatan tata kelola merupakan salah satu kunci utama keberhasilan MBG. Program tersebut harus mampu menghadirkan makanan bergizi sekaligus menjamin keamanan pangan bagi penerima manfaat.
“Kita ingin Program Makan Bergizi Gratis menjadi program yang semakin berkualitas, aman, tepat sasaran dan berkelanjutan. Karena itu, setiap proses evaluasi dan penertiban yang bertujuan memperbaiki kualitas program patut kita dukung,” pungkasnya.
Syafrudin Budiman juga dikenal sebagai Ketua Umum Relawan Prabowo-Gibran Barisan Pembaharuan 08 (BP-08).
Komentar