Bogor — Musyawarah Kecamatan (Muscam) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kecamatan Rancabungur yang digelar di Aula Kantor Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor, Selasa (13/1/2026), berlangsung tidak kondusif dan berujung ricuh. Ketegangan dipicu oleh protes sejumlah Organisasi Kepemudaan (OKP) yang menilai proses pemilihan ketua KNPI sarat kepentingan dan jauh dari prinsip transparansi.
Kericuhan tak terhindarkan ketika forum memanas dan diwarnai aksi saling dorong antar peserta. Sejumlah OKP secara terbuka menyuarakan keberatan, menuding adanya indikasi pengondisian oleh oknum penyelenggara dari DPD KNPI Kabupaten Bogor untuk memenangkan kandidat tertentu sebelum forum resmi dimulai.
Menyikapi kondisi tersebut, Ketua Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (BPPH) Pemuda Pancasila Kecamatan Rancabungur, Heru Bulux, menyampaikan keprihatinannya. Ia menegaskan bahwa dinamika Muscam tersebut telah mencederai nilai-nilai demokrasi yang seharusnya menjadi roh utama organisasi kepemudaan.
“Muscam ini semestinya menjadi ruang musyawarah yang sehat dan terbuka. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Kami merasa hak demokrasi pemuda Rancabungur telah dirampas karena proses sidang pleno pemilihan dijalankan secara sepihak tanpa melibatkan saya dan puluhan ketua OKP lainnya,” ujar Heru, yang akrab disapa Kang Bulux.
Menurutnya, keberatan atas mekanisme pemilihan telah berulang kali disampaikan kepada pimpinan sidang. Namun, aspirasi tersebut tidak mendapat respons yang proporsional hingga akhirnya memicu ketegangan di dalam forum.
“Kami sangat terkejut. Saat sidang dijeda untuk meredakan situasi, tiba-tiba pemenang langsung dikukuhkan. Padahal sudah ada kesepakatan bahwa sidang dihentikan sementara untuk menenangkan suasana. Ini jelas menyalahi etika bermusyawarah,” tegasnya.
Tak hanya soal mekanisme pemilihan, sorotan tajam juga mengarah pada persoalan transparansi internal organisasi. Bendahara KNPI Kecamatan Rancabungur, Didik Ruyatman, mengungkapkan kekecewaannya terhadap jalannya Muscam yang dinilainya tidak netral dan minim akuntabilitas.
“Sebagai bendahara, saya justru mempertanyakan transparansi dana hibah yang selama ini dikucurkan. Saya memegang rekening, tetapi isinya kosong. Ini tentu menjadi tanda tanya besar,” ungkap Didik.
Ia menduga adanya upaya menutup-nutupi aliran dana tersebut. Kecurigaan itu, menurutnya, semakin menguat ketika pimpinan sidang terkesan tergesa-gesa mengambil keputusan saat isu laporan pertanggungjawaban dan keuangan mulai disinggung.
“Saat pertanyaan itu saya sampaikan, pimpinan sidang langsung mengetok palu dan melanjutkan agenda tanpa memberikan klarifikasi. Ini menimbulkan dugaan adanya persekongkolan untuk menutupi persoalan anggaran,” pungkasnya.
Peristiwa ini menjadi refleksi penting bagi seluruh elemen kepemudaan agar menjunjung tinggi nilai demokrasi, keterbukaan, dan integritas dalam setiap proses organisasi. Musyawarah sejatinya bukan sekadar formalitas, melainkan wadah pembelajaran kolektif dalam membangun kepemimpinan yang beretika, adil, dan bertanggung jawab.
Komentar