KARAWANG — Swarajabar.id
Gelombang penolakan terhadap rencana kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 400 persen kini sampai ke Kabupaten Karawang.
Organisasi masyarakat Gerakan Siliwangi Indonesia (GSI) melalui Ketua Umumnya, H. Enjang Efendi, secara tegas menyatakan dukungan penuh terhadap aksi Koalisi Masyarakat Indonesia Maju (KOMANDO) yang menolak kebijakan tersebut.
Dalam pernyataannya, Enjang menilai kebijakan kenaikan PBB yang dianggap terlalu tinggi ini berpotensi mencekik ekonomi rakyat kecil, khususnya masyarakat di daerah seperti Karawang yang sebagian besar menggantungkan hidup dari sektor pertanian, industri, dan usaha mikro.
> “Kebijakan menaikkan PBB sampai empat kali lipat itu jelas memberatkan rakyat. Kami tidak anti pajak, tapi pemerintah harus adil dan peka terhadap kondisi masyarakat. Jangan sampai rakyat kecil dikorbankan demi menutup defisit anggaran,” tegas H. Enjang Efendi, Sabtu (1/11/2025).
GSI: Keadilan Pajak Harus Dirasakan Semua Kalangan
Menurut Enjang, GSI mendukung setiap kebijakan yang berpihak kepada rakyat, namun menolak keras setiap keputusan yang tidak melalui kajian sosial dan ekonomi secara menyeluruh.
Ia menilai, kenaikan PBB yang terlalu tinggi dapat memicu keresahan dan ketidakstabilan sosial, terutama bagi warga dengan penghasilan rendah.
> “Kalau pemerintah ingin menaikkan pendapatan daerah, harusnya lewat efisiensi dan inovasi, bukan menambah beban rakyat kecil. Pajak itu harus adil, jangan sampai hanya rakyat bawah yang menjerit,” ujarnya.
Enjang juga mengingatkan, dasar hukum dari kebijakan tersebut perlu dikaji ulang, karena berpotensi tidak sejalan dengan regulasi yang lebih tinggi, termasuk aturan teknis dari Kementerian Keuangan.
> “Kalau kebijakan tidak sesuai koridor hukum, itu bisa jadi masalah besar. Pemerintah harus hati-hati agar keputusan yang diambil tidak mencederai kepercayaan publik,” tambahnya.
GSI Karawang Siap Turun Bersama Rakyat
Lebih lanjut, Enjang menegaskan bahwa GSI Karawang siap berada di garis depan bersama elemen masyarakat lainnya untuk memperjuangkan keadilan rakyat.
Ia memastikan, apabila aspirasi masyarakat tidak direspons dengan baik, GSI siap turun langsung ke lapangan bersama KOMANDO dan berbagai ormas lainnya.
> “Kami tidak mencari sensasi, kami memperjuangkan kepentingan rakyat. Kalau suara masyarakat diabaikan, kami siap turun dengan seribu anggota GSI di Karawang. Kami ingin pemerintah mendengarkan jeritan rakyat sebelum kebijakan ini diberlakukan,” tandasnya.
Harapan untuk Pemerintah Daerah: Dengarkan Suara Warga Karawang
Dalam kesempatan itu, Enjang juga menyerukan agar Pemerintah Kabupaten Karawang turut menyampaikan aspirasi warganya kepada pemerintah provinsi.
Menurutnya, kebijakan besar seperti kenaikan PBB tidak boleh hanya dilihat dari sisi administrasi fiskal, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak sosial dan daya beli masyarakat di tingkat bawah.
> “Kami berharap Bupati Karawang dan DPRD bisa bersuara. Ini soal keadilan ekonomi. Jangan sampai masyarakat di desa-desa dan kawasan industri yang sudah berat hidupnya justru semakin ditekan,” tegas Enjang.
GSI, Ormas yang Selalu Hadir untuk Rakyat
Gerakan Siliwangi Indonesia selama ini dikenal sebagai ormas yang konsisten memperjuangkan kepentingan masyarakat kecil, khususnya di Jawa Barat.
Di Karawang, GSI aktif mengawal berbagai isu sosial — mulai dari buruh, petani, hingga persoalan kebijakan publik yang dianggap tidak berpihak pada rakyat.
> “Kami akan selalu berada di sisi rakyat. GSI bukan sekadar ormas, tapi gerakan moral untuk menegakkan keadilan dan keberpihakan terhadap masyarakat kecil,” pungkas Enjang.
—
Catatan Redaksi:
Kenaikan PBB hingga 400 persen bukan hanya soal angka, tetapi soal rasa keadilan.
Gerakan Siliwangi Indonesia (GSI) kembali menunjukkan eksistensinya sebagai ormas yang berani bersuara, menegaskan bahwa keadilan sosial bukan slogan — melainkan tanggung jawab moral terhadap rakyat.
Komentar