JAKARTA — Perjalanan Syafrudin Budiman, S.IP. selama hampir tiga dekade mencerminkan sebuah lintasan panjang dari gerakan mahasiswa, jurnalistik, politik kepartaian, pengorganisasian relawan, pemberdayaan UMKM, hingga memasuki ranah profesional korporasi.
Sejak momentum Reformasi 1998, Syafrudin telah menapaki berbagai ruang pengabdian publik. Jalan yang ditempuhnya tidak selalu berada pada satu jalur politik. Dari aktivisme mahasiswa dan demokrasi, ia kemudian masuk ke politik elektoral, dunia media dan komunikasi politik, mengembangkan isu ekonomi kerakyatan, hingga dipercaya menduduki posisi di lingkungan korporasi BUMN.
Rangkaian perjalanan tersebut menjadikan sosok Syafrudin menarik untuk dibaca bukan semata dari posisi yang pernah ditempatinya, tetapi dari proses panjang yang membentuk orientasi pemikiran, jaringan sosial-politik, serta kiprahnya di ruang publik.
Reformasi 1998: Titik Awal Sebuah Perjalanan
Jejak Syafrudin dalam dunia politik bermula pada momentum Reformasi 1998. Setelah menyelesaikan pendidikan sekolah menengah, ia melanjutkan studi di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS).
Salah satu profil biografis yang dipublikasikan media mencatat keterlibatannya dalam aksi mahasiswa di Surabaya pada 9 September 1998 yang menolak kedatangan Presiden B.J. Habibie dalam rangkaian gerakan Reformasi.
Pengalaman berada di tengah dinamika demonstrasi, diskusi politik dan perubahan sosial tersebut kemudian mendorongnya mengubah pilihan akademik, dari jurusan Bahasa Inggris menuju Ilmu Politik di FISIP UWKS.
Dari sinilah fase awal perjalanan itu terbentuk: mahasiswa, aktivis Reformasi, kemudian mahasiswa Ilmu Politik.
1999–2004: Menempa Diri dalam Gerakan Mahasiswa
Memasuki awal dekade 2000-an, aktivitas Syafrudin berkembang semakin intensif melalui berbagai organisasi kemahasiswaan. Sejumlah sumber biografis menyebut keterlibatannya dalam Senat Mahasiswa, BEM dan HMJ Ilmu Politik.
Ia kemudian aktif dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), mulai dari Komisariat IMM UWKS, PC IMM Surabaya hingga DPD IMM Jawa Timur. Dalam perjalanan berikutnya, ia juga disebut memasuki struktur DPP IMM dan mengikuti proses perkaderan hingga tingkat nasional.
Pada fase tersebut, aktivitas Syafrudin tidak lagi sebatas aksi jalanan. Ia mulai bersentuhan lebih dalam dengan isu demokrasi, hak asasi manusia, politik, kaderisasi dan tata kelola organisasi.
Gerakan mahasiswa menjadi ruang pertamanya untuk belajar bahwa perubahan sosial membutuhkan bukan hanya keberanian menyampaikan pendapat, tetapi juga kemampuan membangun organisasi dan mengelola perbedaan.
2005–2008: Demokrasi, HAM dan “Macan Sidang”
Periode 2005–2008 menjadi salah satu fase penting dalam pembentukan karakter kepemimpinan Syafrudin.
Ia tercatat terlibat dalam sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan Reformasi 1998, demokrasi dan HAM. Salah satu profil menyebut keterlibatannya dalam kegiatan refleksi Tragedi Mei 1998 yang menghadirkan sejumlah aktivis HAM, termasuk almarhum Munir.
Di lingkungan IMM, ia juga dipercaya memimpin sejumlah forum nasional. Di antaranya disebut sebagai Ketua Presidium Sidang Muktamar IMM XII di Ambon serta memimpin forum Tanwir menjelang Muktamar IMM XIII.
Kemampuan mengelola dinamika persidangan dan perdebatan organisasi tersebut kemudian melahirkan julukan “Macan Sidang.”
Pada periode yang sama, kiprahnya juga berkembang ke organisasi kepemudaan dan kajian sosial-politik, termasuk KNPI Jawa Timur serta Lingkar Studi Mahasiswa (LISUMA) Indonesia Jawa Timur.
Fase ini menandai transformasi penting: dari aktivis menjadi organisator, kemudian berkembang sebagai pemimpin forum nasional.
Memasuki Politik Kepartaian
Setelah bertahun-tahun ditempa dalam gerakan mahasiswa, Syafrudin mulai memasuki politik kepartaian.
Sejumlah profil mencatat keterlibatannya di Partai Matahari Bangsa (PMB) dan kemudian dalam kepemimpinan PMB Jawa Timur.
Peralihan tersebut menjadi babak baru dalam perjalanan politiknya. Jika sebelumnya perubahan diperjuangkan melalui gerakan mahasiswa dan organisasi masyarakat, kini ia mulai memasuki arena politik institusional.
Pada saat yang bersamaan, dunia jurnalistik dan komunikasi juga menjadi bagian penting dalam perjalanan profesionalnya.
Ia disebut pernah menjadi jurnalis Surabaya Post, sebelum kemudian berkembang sebagai konsultan media dan komunikasi politik. Dalam pemberitaan ANTARA pada 2024, Syafrudin juga digambarkan memiliki pengalaman di bidang media, koperasi dan UMKM.
Dengan demikian, ruang pengabdiannya mulai terbentuk dalam tiga bidang yang saling beririsan: politik, media dan organisasi masyarakat.
2013–2014: Memasuki Politik Elektoral
Menjelang Pemilu 2014, aktivitas Syafrudin semakin bergerak ke ranah politik elektoral.
Dalam sejumlah sumber yang memuat riwayat politiknya, ia disebut terlibat dalam dukungan terhadap pasangan Khofifah-Herman pada Pilgub Jawa Timur 2013.
Setahun kemudian, pada Pilpres 2014, ia berada dalam barisan pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Ia disebut mendirikan Laksamana atau Laskar Barisan Amanat Nasional for Prabowo-Hatta.
Pada periode yang sama, sejumlah profil juga menyebut dirinya maju sebagai calon anggota DPR RI dari PAN untuk Daerah Pemilihan Jawa Timur I.
Momentum tersebut menjadi salah satu titik penting dalam perjalanan politiknya, sekaligus memperkenalkan Syafrudin pada jaringan politik nasional yang kelak kembali bersinggungan dengannya satu dekade kemudian.
2015–2017: Media, Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan
Pasca-Pilpres 2014, aktivitas Syafrudin kemudian lebih banyak bersentuhan dengan dunia bisnis, media online, komunikasi, koperasi dan UMKM.
Pada fase ini, perhatian terhadap ekonomi rakyat mulai mendapatkan ruang yang semakin besar dalam kiprahnya.
Sekitar 2017, ia juga mulai menyampaikan pandangan mengenai sejumlah kebijakan pemerintahan Joko Widodo yang dinilainya memiliki kesinambungan dan dapat dilanjutkan dari pemerintahan sebelumnya.
Perubahan perspektif tersebut menjadi bagian dari dinamika perjalanan politiknya yang kemudian kembali terlihat menjelang Pemilu 2019.
2018–2019: Bergabung dalam Gerakan Relawan Jokowi
Menjelang Pilpres 2019, Syafrudin bergabung dengan Aliansi Relawan Jokowi (ARJ) dan disebut aktif dalam bidang media serta komunikasi relawan.
Perjalanan tersebut memperlihatkan satu karakter penting dalam biografinya: ia tidak selalu berada dalam satu garis politik yang sama.
Jika pada 2014 ia berada di barisan Prabowo-Hatta, maka lima tahun kemudian ia mengambil posisi mendukung Jokowi-Ma’ruf.
Perubahan tersebut menjadi bagian dari dinamika politik yang mewarnai perjalanan Syafrudin selama hampir tiga dekade.
2020–2022: Politik dan Perjuangan UMKM
Perhatian Syafrudin terhadap ekonomi kerakyatan kemudian menemukan bentuk yang lebih institusional melalui Partai UKM Indonesia.
Menurut pemberitaan yang dikutip dalam sejumlah media, Partai UKM Indonesia berdiri pada 7 Mei 2021 dan Syafrudin dipercaya sebagai ketua umum.
Partai tersebut membawa isu UMKM, koperasi dan ekonomi kerakyatan sebagai bagian dari orientasi perjuangannya. Pada 2022, organisasi tersebut mengambil keputusan politik untuk bergabung atau berfusi dengan PAN.
Meski Partai UKM Indonesia kemudian tidak menjadi peserta Pemilu 2024 karena persoalan internal, fase tersebut tetap menjadi bagian penting dari perjalanan Syafrudin dalam menghubungkan politik dengan agenda pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Benang merahnya semakin terlihat: aktivisme, politik, UMKM dan ekonomi kerakyatan.
2023: Konsolidasi Menuju Pemilu 2024
Memasuki 2023, nama Syafrudin kembali muncul dalam pemberitaan politik nasional.
ANTARA antara lain mencatat keterlibatannya sebagai politisi PAN dalam pembahasan konfigurasi politik menjelang Pilpres 2024. Ia juga disebut aktif dalam berbagai aktivitas yang berkaitan dengan jaringan relawan nasional, termasuk kegiatan yang berhubungan dengan Relawan Erick Thohir.
Fase tersebut menjadi periode konsolidasi menjelang pertarungan politik nasional 2024.
2024: Menguat di Barisan Prabowo-Gibran
Tahun 2024 menjadi salah satu fase paling menonjol dalam perjalanan politik Syafrudin.
Ia tampil sebagai Koordinator Nasional Aliansi Relawan Prabowo-Gibran (ARPG) sekaligus Ketua Umum Barisan Pembaharuan.
Setelah pelaksanaan Pemilu 2024, ia turut menyerukan pentingnya rekonsiliasi politik. Pada periode Mei hingga Juni 2024, ARPG juga mengusulkan sejumlah nama untuk dipertimbangkan dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.
Nama Syafrudin sendiri disebut termasuk dalam usulan untuk posisi Wakil Menteri Koperasi dan UKM atau Wakil Menteri Ketenagakerjaan.
Namun, penting ditegaskan bahwa usulan tersebut bukan merupakan keputusan pengangkatan. Pada akhirnya, Syafrudin tidak masuk dalam jajaran kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.
Pada tahun yang sama, sejumlah pemberitaan dan profil juga mencatat keterlibatannya sebagai calon anggota DPR RI dari PAN untuk Dapil DKI Jakarta II.
2025: Memasuki Ruang Akademik dan Korporasi
Tahun 2025 membawa babak baru yang cukup signifikan.
Syafrudin melanjutkan pendidikan Magister Ilmu Politik di Universitas Nasional (UNAS), dengan profil profesional yang mencantumkan periode studi 2025–2027.
Di tahun yang sama, profil profesionalnya juga mencantumkan posisi sebagai Komisaris PT Jasamarga Related Business (JMRB), sejak Oktober 2025.
Perkembangan ini memperlihatkan perubahan ruang pengabdian yang menarik: dari aktivisme dan politik praktis menuju dunia akademik sekaligus profesional korporasi.
Dengan demikian, perjalanan tersebut dapat dirangkum dalam satu garis transformasi:
Aktivis Reformasi → organisator mahasiswa → politisi → jurnalis dan komunikator → penggerak UMKM → relawan politik → akademisi → profesional korporasi.
Pada September 2025, ia juga tercatat membahas tema Hermeneutika Politik Pancasila dalam kapasitasnya sebagai mahasiswa pascasarjana Ilmu Politik.
2026: Berada di Persimpangan Politik, Akademik dan Profesionalisme
Memasuki 2026, aktivitas Syafrudin tetap bergerak pada sejumlah ruang sekaligus.
Di satu sisi, ia masih aktif dalam komunikasi politik dan berbagai isu pemerintahan Prabowo-Gibran. Di sisi lain, perjalanan akademiknya terus berlanjut melalui studi pascasarjana.
Sementara itu, profil profesionalnya tetap mencantumkan posisi Komisaris PT Jasamarga Related Business.
Pada titik ini, identitas publik Syafrudin tidak lagi dapat ditempatkan hanya dalam satu kategori.
Ia berada pada persimpangan aktivisme dan organisasi, politik dan komunikasi, pemberdayaan UMKM, pendidikan akademik, jaringan relawan serta profesionalisme korporasi.
Hampir Tiga Dekade dalam Satu Lintasan
Jika perjalanan 1998–2026 tersebut ditarik dalam sebuah garis waktu, maka terlihat sebuah lintasan yang cukup panjang.
1998: Reformasi, demonstrasi mahasiswa dan masuk Ilmu Politik.
1999–2004: Senat, BEM, HMJ, IMM, kaderisasi dan gerakan mahasiswa.
2005–2008: Demokrasi, HAM, kepemimpinan forum nasional dan organisasi kepemudaan.
2005–2010: Memasuki politik kepartaian.
2000-an–2010-an: Jurnalistik, Surabaya Post, media dan komunikasi politik.
2013: Keterlibatan dalam politik elektoral Jawa Timur.
2014: Prabowo-Hatta, PAN dan Laksamana.
2015–2017: Media, bisnis, koperasi dan UMKM.
2018–2019: Relawan Jokowi dan ARJ.
2021–2022: Partai UKM Indonesia dan penguatan agenda ekonomi kerakyatan.
2023: Konsolidasi politik dan jaringan relawan nasional.
2024: ARPG, Prabowo-Gibran, PAN dan kontestasi politik elektoral.
2025: Magister Ilmu Politik UNAS dan Komisaris JMRB.
2026: Politik nasional, akademik, ekonomi kerakyatan dan profesionalisme korporasi.
Dari Jalanan Reformasi ke Ruang Strategis Nasional
Pada akhirnya, perjalanan Syafrudin Budiman tidak semata-mata dapat dibaca sebagai daftar jabatan atau pergantian afiliasi politik.
Lebih dari itu, perjalanan tersebut memperlihatkan bagaimana seorang aktivis muda yang tumbuh dalam atmosfer Reformasi 1998 kemudian terus mencari ruang pengabdian dalam bentuk yang berbeda-beda.
Dari ruang demonstrasi mahasiswa, ia memasuki organisasi, forum nasional, jurnalistik, politik kepartaian, kontestasi elektoral, gerakan relawan, pemberdayaan UMKM, pendidikan akademik hingga dunia korporasi.
Salah satu aspek yang menarik dari perjalanan politiknya adalah perubahan posisi dukungan dalam tiga momentum Pilpres: Prabowo-Hatta pada 2014, Jokowi-Ma’ruf pada 2019, kemudian Prabowo-Gibran pada 2024.
Perubahan tersebut merupakan fakta perjalanan politik yang dapat ditelusuri melalui berbagai pemberitaan dan profil yang tersedia, tanpa harus dimaknai sebagai penilaian benar atau salah terhadap pilihan politik yang diambil.
Justru di sanalah dinamika perjalanan seorang aktor politik menjadi menarik untuk dicermati: bagaimana pengalaman, lingkungan, gagasan dan momentum politik membentuk arah perjalanan seseorang dari waktu ke waktu.
Hampir tiga dekade setelah Reformasi 1998, Syafrudin Budiman kini berada pada ruang yang jauh lebih luas. Dari jalanan Reformasi menuju ruang politik nasional; dari jurnalistik dan gerakan mahasiswa menuju ekonomi kerakyatan; dan dari aktivisme menuju profesionalisme korporasi BUMN.
Sebuah perjalanan panjang yang masih terus berlanjut—dengan pengalaman masa lalu sebagai fondasi, dunia akademik sebagai ruang pengayaan gagasan, dan ruang profesional sebagai medan pengabdian berikutnya.
Komentar