Umum
Beranda / Umum / Dugaan Intimidasi dan Pemerasan Warnai Proyek Rehab Gedung Pemda II Karawang, Pelaksana Ancam Tempuh Jalur Hukum

Dugaan Intimidasi dan Pemerasan Warnai Proyek Rehab Gedung Pemda II Karawang, Pelaksana Ancam Tempuh Jalur Hukum

KARAWANG – Pelaksanaan proyek pembangunan dan rehabilitasi Gedung Pemda II Kabupaten Karawang menjadi sorotan setelah muncul dugaan tindakan intimidasi dan permintaan sejumlah uang yang disebut mengatasnamakan wartawan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) terhadap pihak pelaksana proyek.

Informasi tersebut sebagaimana diberitakan media online Karawang Bicara, yang mengangkat keluhan pihak pelaksana terkait dugaan praktik intimidasi dan permintaan uang berkedok koordinasi dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang berada di wilayah Kecamatan Karawang Barat tersebut.

Dalam pemberitaan itu, pelaksana proyek, Risal Faizal, menyampaikan bahwa pihaknya pada prinsipnya terbuka terhadap fungsi kontrol sosial, termasuk pengawasan dan konfirmasi dari kalangan pers maupun elemen masyarakat sipil. Namun, keterbukaan tersebut menurutnya tidak sepatutnya dimanfaatkan untuk melakukan tekanan ataupun permintaan sejumlah uang yang tidak memiliki dasar kepentingan profesional.

Risal menegaskan, selama pekerjaan berlangsung, pihaknya senantiasa membuka ruang komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak. Akan tetapi, ia menilai terdapat permintaan tertentu yang sudah mengarah pada dugaan pemerasan dengan nominal yang disebut mencapai dua digit.

Dugaan Intimidasi di Tengah Pelaksanaan Proyek

Deni Muhammad Ali Sampaikan Apresiasi dan Kebanggaan atas Prestasi Gemilang Kota Bekasi, Raih Juara Umum Porprov XV 2026

Persoalan tersebut semakin menjadi perhatian setelah muncul keterangan mengenai dugaan intimidasi yang disebut tidak hanya dilakukan melalui komunikasi langsung di lapangan, tetapi juga melalui pesan WhatsApp.

Bahkan, dalam materi pemberitaan Karawang Bicara, terdapat pengakuan sumber di lapangan yang menyebut seorang mandor mengalami tekanan psikologis hingga merasa tidak mampu bekerja secara optimal akibat dugaan intimidasi dan persoalan koordinasi tersebut.

“Sampai mandor saya tidak kuat bekerja karena terus mendapat intimidasi dan koordinasi di lapangan,” demikian pernyataan sumber yang dikutip dalam materi pemberitaan tersebut.

Apabila dugaan tersebut benar terjadi, praktik intimidasi terhadap pekerja di lapangan merupakan persoalan serius yang perlu mendapatkan perhatian. Sebab, setiap pihak memiliki hak menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya tanpa tekanan, ancaman, maupun tindakan yang berpotensi mengganggu kelancaran pekerjaan.

Di sisi lain, fungsi kontrol sosial oleh wartawan dan LSM tetap merupakan bagian penting dalam menjaga transparansi pelaksanaan pembangunan. Namun, aktivitas tersebut harus dijalankan secara profesional, berdasarkan fakta, serta tidak menyimpang menjadi tindakan yang merugikan atau menekan pihak lain.

PILKADES Wadas Dipastikan Kondusif, Polsek Telukjambe Timur Siagakan Personel di Tiga TPS Pilkades Desa Wadas, Kompol H Aries Riyanto Pastikan Pengamanan Berjalan Humanis

Pelaksana Tegaskan Pekerjaan Mengacu pada Dokumen Kontrak

Berdasarkan informasi yang tercantum dalam papan proyek, pekerjaan tersebut merupakan kegiatan pembangunan atau rehabilitasi Gedung Pemda II Kabupaten Karawang yang berada di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karawang.

Proyek tersebut menggunakan sumber pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karawang dengan nilai kontrak sebesar Rp1.679.509.000.

Adapun penyedia jasa yang tercantum dalam informasi proyek adalah CV Asety Graha Jaya.

Risal Faizal menyatakan bahwa pelaksanaan pekerjaan mengacu pada dokumen kontrak, Surat Perintah Kerja (SPK), Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.

Warga Taman Puri Cendana Sampaikan Apresiasi kepada Dewan Helmi Gerindra, Nanang Kosim dan Agus Satrudin atas Terwujudnya Sarana Olahraga

Karena itu, menurutnya, setiap penilaian terhadap pelaksanaan proyek semestinya didasarkan pada pemeriksaan objektif terhadap dokumen administrasi, kesesuaian spesifikasi, progres pekerjaan, dan kualitas hasil pembangunan.

Ia berharap Dinas PUPR Kabupaten Karawang dapat memberikan perhatian terhadap persoalan yang disampaikan pihak pelaksana, sehingga kegiatan pembangunan tidak terganggu oleh persoalan di luar substansi pekerjaan.

Ultimatum Tempuh Jalur Hukum

Menghadapi situasi tersebut, Risal Faizal menyampaikan bahwa pihaknya menginginkan penyelesaian secara baik melalui mekanisme komunikasi yang profesional.

Namun, apabila dugaan intimidasi dan permintaan uang terus berlanjut tanpa penyelesaian konkret, pihaknya menyatakan siap mempertimbangkan langkah hukum.

“Jika tidak ada solusi konkret, terpaksa saya akan tempuh jalur hukum,” demikian pernyataan tegas yang dicantumkan dalam materi pemberitaan Karawang Bicara.

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa pelaksanaan fungsi kontrol sosial harus tetap berada dalam koridor hukum dan etika profesi.

Wartawan memiliki mandat menjalankan fungsi informasi, edukasi, kontrol sosial, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Demikian pula LSM memiliki ruang partisipasi dalam mengawasi kebijakan publik. Akan tetapi, kewenangan sosial tersebut tidak dapat dijadikan pembenaran untuk melakukan intimidasi, ancaman, ataupun permintaan imbalan yang tidak memiliki dasar hukum.

Dinas PUPR Diharapkan Berikan Respons dan Klarifikasi

Munculnya persoalan ini menjadi momentum penting bagi Dinas PUPR Kabupaten Karawang untuk memberikan perhatian sekaligus memastikan pelaksanaan proyek berjalan sesuai ketentuan.

Klarifikasi dari instansi terkait diperlukan agar persoalan yang berkembang tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat. Pemeriksaan terhadap dokumen kontrak, progres pekerjaan, kualitas konstruksi, serta mekanisme pengawasan dapat menjadi langkah objektif untuk memastikan akuntabilitas proyek.

Selain itu, pihak-pihak yang merasa mengalami intimidasi diharapkan dapat mengumpulkan bukti berupa dokumentasi, rekaman komunikasi, maupun keterangan saksi untuk disampaikan melalui mekanisme hukum apabila diperlukan.

Pada akhirnya, pembangunan yang menggunakan anggaran publik harus dilaksanakan dengan prinsip transparansi, profesionalitas, dan akuntabilitas. Pengawasan masyarakat merupakan bagian penting dari demokrasi, tetapi harus dijalankan secara bertanggung jawab.

Tidak boleh ada ruang bagi praktik intimidasi maupun pemerasan dengan mengatasnamakan profesi, organisasi, atau kepentingan pengawasan.

Sebab, kepentingan utama dari setiap proyek pemerintah bukanlah kepentingan pelaksana, kelompok tertentu, maupun individu, melainkan terwujudnya pembangunan berkualitas yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Karawang.

Bagikan berita/artikel ini

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

× Advertisement
× Advertisement