KARAWANG — Direktur LBH ARJUNA Bhakti Negara, H. Zuli Zulkipli, S.H., menyampaikan pandangan kritis sekaligus menegaskan pentingnya penegakan supremasi hukum secara konsisten dan tanpa pandang bulu, menyikapi pemberitaan mengenai penindakan terhadap delapan anggota Polri di wilayah Karawang oleh Polda Jawa Barat, yang dikabarkan turut melibatkan Kasat Narkoba dan dua perwira terkait dugaan pembebasan pengedar obat keras.
Sebagai advokat yang konsisten memperjuangkan hak-hak masyarakat, terutama kelompok lemah dan mereka yang membutuhkan perlindungan hukum, H. Zuli Zulkipli menilai bahwa peristiwa tersebut harus menjadi perhatian serius seluruh elemen bangsa.
Menurutnya, hukum tidak boleh kehilangan wibawa hanya karena dugaan pelanggaran melibatkan pihak yang memiliki kewenangan atau kedudukan dalam institusi penegak hukum.
“Sebagai advokat dan Direktur LBH ARJUNA Bhakti Negara, saya berpandangan bahwa supremasi hukum harus benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu. Tidak boleh ada pihak yang merasa kebal hukum, terlebih mereka yang diberikan amanah untuk menegakkan hukum dan melindungi masyarakat,” tegas H. Zuli Zulkipli.
Ia menekankan bahwa setiap dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum harus ditangani secara profesional, objektif, dan transparan, demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Jangan Biarkan Perbuatan Oknum Meruntuhkan Pengabdian Polri
H. Zuli Zulkipli juga menyampaikan dukungan dan semangat kepada seluruh anggota Kepolisian Republik Indonesia yang selama ini menjalankan tugas dengan penuh integritas, dedikasi, serta tanggung jawab kepada masyarakat, bangsa, dan negara.
Menurutnya, dugaan pelanggaran yang melibatkan sejumlah oknum tidak boleh dijadikan alasan untuk menggeneralisasi seluruh anggota Polri.
“Jangan sampai perbuatan segelintir oknum meruntuhkan semangat nasionalisme dan patriotisme anggota Polri yang benar-benar mengabdikan diri untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Masih banyak anggota kepolisian yang bekerja dengan tulus, mempertaruhkan keselamatan, dan menjalankan tugas sesuai sumpah jabatannya,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kehormatan institusi Polri harus dijaga oleh setiap anggota, bukan hanya melalui slogan, tetapi melalui tindakan nyata, integritas, dan kepatuhan terhadap hukum.
“Seragam kepolisian adalah amanah. Jabatan adalah tanggung jawab. Setiap anggota harus memahami bahwa kehormatan institusi tidak dapat dipisahkan dari perilaku personelnya. Karena itu, jangan pernah mencederai kepercayaan masyarakat yang telah diberikan kepada Polri,” tambahnya.
Jika Terbukti, Penindakan Harus Tegas dan Memberikan Efek Jera
Dalam perspektif hukum, H. Zuli Zulkipli menegaskan bahwa apabila dugaan keterlibatan anggota kepolisian dalam pembebasan pengedar obat keras tersebut terbukti melalui proses hukum yang sah, maka penindakan harus dilakukan secara tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia menilai bahwa penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum merupakan persoalan serius karena berpotensi merusak kepercayaan publik sekaligus mencederai prinsip keadilan.
“Jika benar terbukti ada anggota yang menyalahgunakan kewenangannya untuk membebaskan pengedar obat keras, maka perbuatan tersebut tidak dapat dipandang sebagai persoalan biasa. Itu merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah masyarakat, bangsa, dan negara, sekaligus mencederai kehormatan institusi Polri yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa hukum harus memberikan efek jera agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi di kemudian hari.
“Penegakan hukum harus tegas, objektif, dan berkeadilan. Jangan ada kompromi terhadap siapa pun yang terbukti melakukan kejahatan. Pangkat, jabatan, maupun kedudukan tidak boleh menjadi tameng untuk menghindari pertanggungjawaban hukum,” ungkap H. Zuli Zulkipli.
Supremasi Hukum Adalah Benteng Perlindungan Masyarakat
Sebagai advokat yang konsisten membela kepentingan masyarakat, H. Zuli Zulkipli menilai bahwa supremasi hukum merupakan fondasi utama dalam menciptakan keadilan sosial dan memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara.
Ia menegaskan bahwa masyarakat kecil sering kali menjadi pihak yang paling rentan ketika hukum tidak dijalankan secara konsisten.
Karena itu, menurutnya, penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran yang melibatkan aparat harus menjadi bukti nyata bahwa negara hadir untuk memberikan keadilan kepada seluruh masyarakat.
“LBH ARJUNA Bhakti Negara akan terus mendukung penegakan supremasi hukum di Indonesia. Kami berdiri untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat, khususnya kaum lemah yang kerap menghadapi keterbatasan dalam memperoleh keadilan. Hukum harus menjadi pelindung rakyat, bukan alat untuk melindungi kepentingan segelintir orang,” ujarnya.
Ia berharap Polda Jawa Barat dapat menuntaskan penanganan perkara tersebut secara profesional dan transparan, sekaligus menjadikannya sebagai momentum untuk memperkuat pengawasan internal dan meningkatkan integritas personel kepolisian.
“Kepercayaan masyarakat adalah modal utama institusi penegak hukum. Jika ada oknum yang mencederainya, maka harus ada tindakan nyata. Ketegasan terhadap oknum yang terbukti bersalah justru akan memperkuat marwah institusi Polri dan membuktikan bahwa hukum benar-benar berlaku bagi semua orang,” pungkasnya.
H. Zuli Zulkipli juga mengajak masyarakat untuk tetap mendukung anggota Polri yang bekerja secara profesional dan berintegritas, sembari terus menjalankan fungsi kontrol sosial secara kritis, objektif, serta bertanggung jawab.
Baginya, supremasi hukum bukan sekadar prinsip normatif, melainkan komitmen nyata untuk memastikan bahwa keadilan tidak hanya menjadi milik mereka yang kuat, tetapi juga hadir dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama kaum lemah yang membutuhkan perlindungan hukum.
Komentar