KABUPATEN BEKASI – Dukungan Bupati Bekasi dr. Asep Surya Atmadja terhadap Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi dalam proses pembahasan dan penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) serta Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Tahun 2027 mendapat apresiasi dari Ketua Umum Aliansi Ormas Bekasi (AOB), H. Zaenal Abidin, S.E.
H. Zaenal Abidin menilai dukungan tersebut merupakan bentuk perhatian dan komitmen kepala daerah terhadap nasib serta kesejahteraan pekerja/buruh tani di Kabupaten Bekasi.
Menurutnya, persoalan pengupahan bukan sekadar pembahasan angka maupun kepentingan administratif, melainkan menyangkut keberlangsungan hidup, daya beli, dan masa depan ribuan keluarga pekerja tani yang menggantungkan kehidupan dari penghasilan mereka.
Ia memandang, keterlibatan dan dukungan kepala daerah dalam proses pembahasan pengupahan menjadi bagian penting untuk membangun keseimbangan antara kepentingan pekerja tani, keberlangsungan dunia usaha, serta stabilitas iklim investasi di Kabupaten Bekasi.
“Sebagai Ketua Umum Aliansi Ormas Bekasi, saya menyampaikan apresiasi kepada Bupati Bekasi dr. Asep Surya Atmadja atas dukungan penuhnya kepada Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi. Ini merupakan bentuk perhatian nyata terhadap perjuangan kesejahteraan pekerja dan buruh tani,” ungkap H. Zaenal Abidin.
Lebih lanjut, ia menilai bahwa kepemimpinan daerah membutuhkan keberanian, kebijaksanaan, dan kepekaan sosial dalam mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Baginya, kesejahteraan buruh tani harus menjadi salah satu perhatian utama pemerintah daerah, mengingat Kabupaten Bekasi merupakan kawasan industri strategis dengan kontribusi besar para pekerja tani terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
H. Zaenal juga berharap kesepakatan pengupahan Tahun 2027 yang telah melalui pembahasan Dewan Pengupahan dapat memberikan manfaat optimal bagi pekerja dan buruh tani, sekaligus tetap mempertimbangkan keberlangsungan perusahaan dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Kepemimpinan yang Berpihak Harus Terlihat dari Kebijakan
H. Zaenal Abidin menegaskan bahwa ukuran kepemimpinan tidak hanya dilihat dari kemampuan menjalankan roda pemerintahan, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan yang diambil mampu menjawab kebutuhan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Menurutnya, dukungan Bupati Asep terhadap proses pembahasan UMK dan UMSK 2027 patut menjadi bagian dari upaya membangun hubungan industrial yang sehat, harmonis, dan berkeadilan.
Ia berharap pemerintah daerah terus membuka ruang komunikasi dengan kalangan pekerja tani, serikat pekerja, pengusaha, serta seluruh pemangku kepentingan agar kebijakan ketenagakerjaan dapat dirumuskan secara objektif dan berorientasi pada kepentingan bersama.
“Harapan kami, perhatian terhadap kesejahteraan buruh tani tidak berhenti pada pembahasan pengupahan saja. Harus terus berlanjut melalui kebijakan-kebijakan yang memberikan perlindungan, kepastian, dan kesempatan hidup yang lebih baik bagi masyarakat pekerja tani,” tambahnya.
AOB Dukung Kebijakan yang Berorientasi pada Kesejahteraan Rakyat
Sebagai organisasi yang menaungi berbagai elemen organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Bekasi, Aliansi Ormas Bekasi memandang bahwa pembangunan daerah harus berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
H. Zaenal Abidin menegaskan bahwa pihaknya memberikan apresiasi terhadap setiap kebijakan pemerintah daerah yang memiliki orientasi pada kepentingan rakyat, termasuk keberpihakan terhadap kesejahteraan pekerja dan buruh tani.
Ia juga berharap kepemimpinan dr. Asep Surya Atmadja dapat terus menghadirkan kebijakan yang responsif, berkeadilan, serta mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
“Pada prinsipnya, kami mendukung setiap langkah dan kebijakan pemerintah yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mau mendengar, memahami persoalan rakyat, dan berupaya menghadirkan solusi melalui kebijakan nyata,” tegasnya.
Apresiasi tersebut sekaligus menjadi pesan bahwa kesejahteraan pekerja dan buruh tani merupakan bagian penting dari kemajuan Kabupaten Bekasi. Sebab, daerah yang kuat bukan hanya dibangun melalui pertumbuhan industri dan investasi, tetapi juga melalui perhatian terhadap manusia yang menjadi penggerak utama roda perekonomian.
Bagi H. Zaenal Abidin, keberhasilan pembangunan Kabupaten Bekasi harus dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Ketika buruh tani mendapatkan perhatian, dunia usaha tumbuh sehat, dan pemerintah hadir sebagai penyeimbang, maka pembangunan daerah memiliki fondasi keadilan dan kesejahteraan yang lebih kuat.




Komentar