Umum
Beranda / Umum / Eko Triyanto Tegaskan LMP Kabupaten Bekasi Kawal Komitmen Bupati Bela Warga Kampung Nambo: Jangan Berhenti pada Janji, Harus Direalisasikan!

Eko Triyanto Tegaskan LMP Kabupaten Bekasi Kawal Komitmen Bupati Bela Warga Kampung Nambo: Jangan Berhenti pada Janji, Harus Direalisasikan!

KABUPATEN BEKASI – Pernyataan tegas Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, yang berkomitmen mengawal hak-hak keluarga Ibu Hilah, warga Kampung Nambo, Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, mendapat perhatian dari Laskar Merah Putih (LMP) Kabupaten Bekasi.

Melalui Eko Triyanto, S.T., LMP Kabupaten Bekasi menyatakan mendukung sekaligus akan mengawal langkah dan komitmen Bupati Bekasi dalam memastikan terpenuhinya hak-hak masyarakat yang masih bertahan di tengah pengembangan kawasan industri.

Namun demikian, dukungan tersebut juga disertai harapan agar pernyataan dan komitmen kepala daerah tidak berhenti sebatas penyampaian secara lisan, melainkan benar-benar diwujudkan melalui tindakan nyata yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Eko Triyanto menegaskan, persoalan yang dialami keluarga Ibu Hilah membutuhkan ketegasan pemerintah daerah. Terlebih, Bupati Bekasi telah menyampaikan komitmennya untuk mengupayakan pemenuhan kebutuhan dasar warga, mulai dari penerangan listrik, air bersih, hingga penyediaan akses jalan.

Menurutnya, kebutuhan tersebut bukanlah sesuatu yang berlebihan, melainkan hak mendasar yang harus diperhatikan agar masyarakat tetap dapat menjalani kehidupan secara layak, aman, dan manusiawi.

Bupati Bekasi Kawal Hak Warga Kampung Nambo, Tegaskan Pembangunan Kawasan Industri Tak Boleh Abaikan Nilai Kemanusiaan

“Kami dari Laskar Merah Putih Kabupaten Bekasi mendukung langkah Bupati Bekasi yang telah turun langsung menemui warga dan menyatakan komitmennya untuk membela serta mengawal hak-hak masyarakat. Namun, kami juga menunggu ketegasan dan realisasi dari komitmen tersebut. Jangan sampai apa yang sudah disampaikan hanya menjadi pernyataan, tetapi harus benar-benar diwujudkan di lapangan,” tegas Eko Triyanto.

**LMP Siap Mengawal, Kepentingan Masyarakat Harus Menjadi Prioritas**

Eko menilai, kehadiran Bupati Bekasi secara langsung di tengah masyarakat merupakan langkah positif yang patut diapresiasi. Akan tetapi, ukuran keberhasilan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan tersebut terletak pada tindak lanjut dan hasil nyata yang dirasakan warga.

Ia menegaskan bahwa LMP Kabupaten Bekasi akan mengawal proses penyelesaian persoalan keluarga Ibu Hilah, termasuk memastikan koordinasi antara pemerintah daerah dan pihak perusahaan, dalam hal ini PT WKSM, benar-benar menghasilkan solusi yang berpihak kepada masyarakat.

Baginya, pengembangan kawasan industri dan masuknya investasi ke Kabupaten Bekasi merupakan bagian penting dari pembangunan daerah. Namun, kepentingan investasi tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hak-hak warga yang masih tinggal di sekitar kawasan pengembangan.

Deni Muhammad Ali Sampaikan Apresiasi dan Kebanggaan atas Prestasi Gemilang Kota Bekasi, Raih Juara Umum Porprov XV 2026

“Investasi dan pembangunan tentu harus kita dukung. Tetapi jangan sampai di balik kemajuan kawasan industri justru ada masyarakat yang kesulitan mendapatkan akses jalan, penerangan listrik, maupun air bersih. Pemerintah harus hadir dan memastikan bahwa masyarakat tidak menjadi pihak yang dirugikan,” ujarnya.

Ia juga berharap Bupati Bekasi dapat menggunakan kewenangan dan kapasitas kepemimpinannya untuk memastikan setiap komitmen perusahaan terhadap penyelesaian persoalan warga dapat dilaksanakan secara konkret, terukur, dan memiliki kepastian waktu.

**Ketegasan Bupati Menjadi Ujian Keberpihakan Pemerintah kepada Rakyat**

Lebih lanjut, Eko menyampaikan bahwa persoalan Kampung Nambo bukan sekadar menyangkut satu keluarga, tetapi juga menjadi gambaran penting tentang bagaimana pemerintah daerah menjalankan tanggung jawabnya dalam melindungi masyarakat di tengah pesatnya pertumbuhan investasi dan pembangunan industri.

Menurutnya, keberpihakan pemerintah kepada rakyat harus terlihat melalui kebijakan, tindakan, dan penyelesaian persoalan yang benar-benar memberikan keadilan.

PILKADES Wadas Dipastikan Kondusif, Polsek Telukjambe Timur Siagakan Personel di Tiga TPS Pilkades Desa Wadas, Kompol H Aries Riyanto Pastikan Pengamanan Berjalan Humanis

Ia berharap tidak ada lagi warga yang harus menghadapi keterbatasan kebutuhan dasar hanya karena berada di tengah kawasan yang sedang mengalami pengembangan industri.

“Kami ingin melihat ketegasan Bupati Bekasi benar-benar terealisasi. Kalau pemerintah sudah menyatakan akan memperjuangkan hak masyarakat, maka harus ada tindak lanjut yang jelas. Listrik harus diupayakan kembali tersedia, akses jalan harus diberikan, dan kebutuhan air bersih juga harus menjadi perhatian. Semua harus diselesaikan dengan baik dan mengutamakan kepentingan masyarakat,” tandasnya.

Eko menambahkan, LMP Kabupaten Bekasi tidak menghendaki adanya pertentangan antara masyarakat dan pihak perusahaan. Justru, pihaknya berharap penyelesaian dapat ditempuh melalui komunikasi, musyawarah, dan tanggung jawab bersama dengan tetap menempatkan hak-hak masyarakat sebagai bagian yang tidak boleh diabaikan.

**Pembangunan Harus Memanusiakan Manusia**

Menutup keterangannya, Eko Triyanto menegaskan bahwa LMP Kabupaten Bekasi siap mengawal komitmen Bupati Bekasi hingga terdapat penyelesaian konkret yang dapat dirasakan keluarga Ibu Hilah.

Ia berharap momentum ini menjadi bukti bahwa pemerintah daerah mampu berdiri di tengah masyarakat, mendengarkan aspirasi, mengambil langkah tegas, serta memastikan pembangunan berjalan seiring dengan perlindungan dan kesejahteraan rakyat.

“Pada prinsipnya, kami mendukung pembangunan dan investasi di Kabupaten Bekasi. Tetapi pembangunan harus tetap memanusiakan manusia. Jangan sampai kemajuan industri mengorbankan hak-hak masyarakat. Kami akan mengawal komitmen Bupati ini agar benar-benar terealisasi dengan baik dan berpihak kepada rakyat,” pungkasnya.

Bagi LMP Kabupaten Bekasi, keberpihakan pemerintah tidak cukup dibuktikan melalui kehadiran dan pernyataan di hadapan masyarakat. Lebih dari itu, keberpihakan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, kepastian penyelesaian, serta keberanian memastikan hak-hak warga tetap terlindungi.

Sebab, pemerintah yang kuat bukan hanya pemerintah yang mampu mendorong investasi dan pembangunan, tetapi juga pemerintah yang tidak membiarkan satu pun warganya kehilangan hak untuk hidup layak, aman, dan bermartabat.

Bagikan berita/artikel ini

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

× Advertisement
× Advertisement