BEKASI — Pemerintah Kabupaten Bekasi kembali berada di bawah sorotan tajam. Forum Remaja dan Mahasiswa Indonesia (FORMASI) melayangkan ultimatum keras kepada Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja, dengan memberikan tenggang waktu tujuh hari atau satu minggu untuk segera merealisasikan evaluasi jajaran direksi Perumda Tirta Bhagasasi, termasuk desakan pencopotan Direktur Umum (Dirum), Daud Husin, S.HI.
Ultimatum tersebut disampaikan melalui surat tuntutan bernomor 20/FORMASI/XI/2026 dalam aksi damai di depan Plaza Pemerintah Kabupaten Bekasi, Senin (9/11/2026). FORMASI menegaskan, waktu satu minggu yang diberikan bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bentuk tekanan agar pemerintah daerah segera menunjukkan keberanian mengambil keputusan terhadap persoalan yang dinilai telah berlarut-larut.
Bagi FORMASI, persoalan di tubuh perusahaan daerah penyedia layanan air bersih itu tidak boleh terus dibiarkan menggantung tanpa kejelasan. Terlebih, Bupati Bekasi disebut pernah menyampaikan komitmen untuk mengevaluasi jajaran direksi dalam waktu 14 hari kerja. Kini, komitmen tersebut kembali dipertanyakan.
Ketua Umum FORMASI, Tri Handito, bersama Sekretaris Jenderal Joshua, Ketua Harian Bachtiar Irvanda, dan Ketua DPW FORMASI Jawa Barat, Naufal, menegaskan bahwa tuntutan tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap tata kelola perusahaan daerah, kepentingan publik, serta keberlangsungan pelayanan air bersih bagi masyarakat Kabupaten Bekasi.
## JANJI EVALUASI 14 HARI KERJA DIPERTANYAKAN, FORMASI KINI BERI WAKTU 7 HARI
FORMASI kembali mengingatkan komitmen Bupati Bekasi yang disebut pernah memberikan waktu 14 hari kerja untuk mengevaluasi jajaran direksi Perumda Tirta Bhagasasi. Komitmen tersebut, menurut FORMASI, disampaikan dalam audiensi bersama Aliansi Ormas Bekasi, Pusbakum SAW, relawan pemenangan, dan FORMASI pada 24 Juli 2026.
Namun, hingga tuntutan kembali disuarakan, FORMASI menilai masih diperlukan kejelasan mengenai langkah konkret pemerintah daerah.
Pertanyaan kritis pun mengemuka: sejauh mana evaluasi tersebut telah berjalan? Apakah seluruh persoalan yang disampaikan dalam audiensi sudah ditindaklanjuti? Jika belum, apa yang menjadi hambatan? Dan jika evaluasi telah dilakukan, mengapa hasilnya belum memberikan kepastian kepada pihak-pihak yang menyampaikan aspirasi?
Bagi FORMASI, komitmen kepala daerah tidak boleh berhenti pada pernyataan dalam forum audiensi. Janji evaluasi harus dibuktikan melalui tindakan nyata, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Tujuh hari menjadi batas waktu yang kini ditetapkan FORMASI untuk menagih kejelasan. Pemerintah daerah dituntut tidak sekadar menerima surat, tetapi menunjukkan bahwa aspirasi masyarakat benar-benar memiliki arti dalam proses pengambilan keputusan.
EMPAT TUNTUTAN FORMASI: EVALUASI DIREKSI HINGGA PENCOPOTAN DIRUM
Dalam surat resminya, FORMASI menyampaikan empat tuntutan utama kepada Bupati Bekasi.
Pertama, mendesak Bupati Bekasi segera merealisasikan komitmen evaluasi jajaran direksi Perumda Tirta Bhagasasi sebagaimana disampaikan dalam audiensi pada 24 Juli 2026.
Kedua, meminta evaluasi menyeluruh terhadap jajaran direksi beserta para pemangku jabatan yang dinilai memiliki keterkaitan dengan persoalan internal perusahaan. FORMASI menilai evaluasi tidak boleh dilakukan secara parsial, melainkan harus menyentuh akar persoalan dan memastikan adanya pertanggungjawaban yang jelas.
Ketiga, mendesak pencopotan Daud Husin, S.HI., dari jabatan Direktur Umum (Dirum) Perumda Tirta Bhagasasi.
Dalam surat tuntutannya, FORMASI mencantumkan sejumlah dugaan persoalan yang perlu diperiksa secara serius, di antaranya dugaan penyalahgunaan jabatan dalam pengambilan keputusan, persoalan administrasi dokumen berita acara serah terima aset kepada Tirta Patriot, serta dugaan persoalan pengelolaan anggaran pada sejumlah lembaga.
Berbagai dugaan tersebut menjadi dasar FORMASI meminta adanya evaluasi dan pemeriksaan yang transparan. Seluruh tuduhan tersebut tetap harus diuji melalui mekanisme pemeriksaan yang sah, dengan memberikan ruang klarifikasi kepada pihak-pihak terkait.
Keempat, FORMASI menyatakan dukungan terhadap visi dan misi Kabupaten Bekasi, yakni Bekasi Bangkit, Maju, Sejahtera. Dukungan tersebut, menurut mereka, harus diwujudkan melalui pembenahan tata kelola pemerintahan dan perusahaan daerah, bukan sekadar slogan pembangunan.
## ADA APA DI BALIK PERSOALAN INTERNAL TIRTA BHAGASASI?
FORMASI turut menyoroti keresahan yang disebut berkembang di lingkungan pegawai, dugaan ketidakpercayaan terhadap jajaran direksi, serta kekhawatiran terhadap keberlangsungan pelayanan air bersih.
Persoalan tersebut memunculkan pertanyaan mendasar mengenai kualitas kepemimpinan dan tata kelola perusahaan daerah.
Apakah mekanisme pengawasan internal berjalan efektif? Apakah keputusan strategis perusahaan telah dilaksanakan sesuai ketentuan? Dan apakah kepentingan masyarakat sebagai penerima layanan benar-benar menjadi prioritas utama?
Perumda Tirta Bhagasasi bukan perusahaan biasa. Sebagai badan usaha milik daerah yang memiliki peran penting dalam penyediaan air bersih, setiap persoalan manajerial dan administratif harus mendapat perhatian serius.
Masyarakat tidak seharusnya menjadi pihak yang menanggung dampak apabila konflik internal, persoalan administrasi, atau lemahnya tata kelola mengganggu kualitas pelayanan.
Karena itu, FORMASI menilai evaluasi direksi bukan semata persoalan pergantian jabatan, melainkan bagian dari upaya memastikan perusahaan daerah dikelola secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab.
## TUJUH HARI PENENTU: FORMASI SIAP KEMBALI TURUN DENGAN MASSA LEBIH BESAR
FORMASI memberikan tenggang waktu tujuh hari kepada Bupati Bekasi untuk menindaklanjuti tuntutan yang telah disampaikan.
Apabila dalam kurun waktu tersebut tidak terdapat respons dan kejelasan langkah yang dinilai memadai, FORMASI menyatakan siap kembali menggelar aksi demonstrasi dengan jumlah massa yang lebih besar.
Sikap tersebut menjadi sinyal bahwa tekanan terhadap Pemerintah Kabupaten Bekasi tidak akan berhenti hanya karena surat tuntutan telah diterima.
Bagi FORMASI, menerima aspirasi merupakan langkah awal. Namun, keberanian mengambil keputusan dan memastikan tindak lanjut merupakan ukuran sesungguhnya dari kepemimpinan.
Aksi damai tersebut sebelumnya mendapat sambutan langsung dari Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja, yang menerima pengurus FORMASI secara humanis sekaligus menerima surat tuntutan yang disampaikan perwakilan organisasi.
Meski demikian, penerimaan surat tersebut belum menjawab substansi tuntutan. FORMASI masih menunggu langkah konkret pemerintah daerah, terutama terkait realisasi evaluasi direksi dan desakan pencopotan Direktur Umum (Dirum).
## BUPATI BEKASI DIUJI: BERANI MEMBENAHI ATAU MEMBIARKAN PERSOALAN BERLARUT-LARUT?
Kini, sorotan publik tertuju kepada Bupati Bekasi. Sebagai pemegang kewenangan dalam tata kelola BUMD sesuai ketentuan yang berlaku, kepala daerah dituntut memastikan setiap persoalan yang mencuat ditangani secara objektif, transparan, dan tidak tebang pilih.
Jika memang ditemukan pelanggaran atau ketidakprofesionalan dalam pengelolaan perusahaan, tindakan tegas harus menjadi konsekuensi. Sebaliknya, apabila terdapat tuduhan yang tidak terbukti, hasil pemeriksaan juga harus disampaikan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan.
Desakan pencopotan Direktur Umum (Dirum) yang disampaikan FORMASI harus dijawab melalui proses evaluasi yang serius dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebab, membiarkan persoalan tanpa kejelasan hanya akan memperbesar ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dan perusahaan milik publik.
Pada akhirnya, persoalan Tirta Bhagasasi bukan sekadar tentang siapa yang menduduki kursi direksi. Ini adalah ujian terhadap keberanian pemerintah daerah dalam menegakkan akuntabilitas, menjaga kepentingan masyarakat, serta memastikan perusahaan daerah tidak kehilangan orientasi pelayanan.
FORMASI telah memberikan waktu tujuh hari. Kini, Bupati Bekasi dituntut membuktikan bahwa komitmen evaluasi bukan sekadar janji politik yang mudah diucapkan, tetapi benar-benar diwujudkan melalui tindakan nyata.
Masyarakat Kabupaten Bekasi berhak mendapatkan jawaban. Bupati berhak melakukan evaluasi. Dan setiap pejabat publik maupun pengelola BUMD wajib mempertanggungjawabkan amanahnya sesuai hukum dan ketentuan yang berlaku.
Apakah tujuh hari cukup untuk membuka jalan bagi pembenahan Tirta Bhagasasi? Ataukah masyarakat kembali harus menunggu tanpa kepastian?
Komentar