BEKASI — Di tengah pesatnya pertumbuhan kawasan industri dan semakin kompleksnya tantangan ketenagakerjaan nasional, sebuah momentum strategis lahir dari jantung industri Jawa Barat. Forum Komunikasi Human Resources Development (FORKOM HRD) BEKAPURS, yang menaungi jejaring praktisi sumber daya manusia di wilayah Bekasi, Karawang, Purwakarta, dan Subang, menggelar peluncuran resminya di Hotel Lakeside Bekasi, Sabtu (10/10/2026).
Kehadiran forum ini menandai semangat baru dalam membangun konektivitas antarpemangku kepentingan industri, memperkuat profesionalisme pengelolaan sumber daya manusia, serta mendorong lahirnya kolaborasi regional yang mampu menjawab kebutuhan dunia usaha dan masyarakat secara berkelanjutan.
Lebih dari sekadar peluncuran organisasi profesi, kegiatan tersebut menjadi simbol konsolidasi kekuatan intelektual, profesional, dan strategis para praktisi HRD di empat wilayah industri penting Jawa Barat.
Momentum ini semakin bermakna dengan kehadiran Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Bekasi, **dr. H. Asep Surya Atmadja**, yang secara khusus menyempatkan diri menghadiri kegiatan tersebut di tengah padatnya agenda pemerintahan.
Dalam sambutannya, Asep menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif pembentukan FORKOM HRD BEKAPURS. Ia memandang keberadaan forum komunikasi lintas daerah sebagai langkah progresif dalam mempertemukan kepentingan pembangunan daerah, kebutuhan industri, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ketika Para Pengelola SDM Menjadi Arsitek Masa Depan Industri
Di hadapan para pimpinan organisasi dan praktisi HRD, Asep menegaskan bahwa dunia industri tidak dapat dilepaskan dari peran strategis manusia yang mengelolanya.
Menurutnya, keberhasilan perusahaan bukan semata ditentukan oleh kecanggihan teknologi, kekuatan permodalan, ataupun besarnya investasi. Di balik seluruh pencapaian tersebut terdapat kualitas sumber daya manusia yang menjadi penggerak utama produktivitas dan keberlanjutan usaha.
Karena itulah, ia memberikan penghargaan khusus kepada para profesional HRD yang selama ini memainkan peran penting dalam menghubungkan kebutuhan perusahaan dengan potensi tenaga kerja.
Asep bahkan mengungkapkan bahwa dirinya memiliki sejumlah agenda pemerintahan yang berlangsung hampir bersamaan. Namun, pentingnya forum tersebut mendorongnya untuk tetap hadir secara langsung.
Ia menilai pertemuan para praktisi HRD dari Bekasi, Karawang, Purwakarta, dan Subang merupakan kesempatan berharga untuk membangun komunikasi strategis yang dapat memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Bekasi, saya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini. Hari ini saya merasa sangat bergembira dapat bertemu dengan orang-orang hebat yang memiliki peran penting dalam dunia industri,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut mencerminkan pengakuan terhadap posisi HRD sebagai salah satu elemen penting dalam membangun ekosistem industri yang sehat, produktif, dan kompetitif.
### Kabupaten Bekasi, Kekuatan Industri yang Harus Menghasilkan Kemakmuran
Dalam pemaparannya, Asep menyoroti posisi strategis Kabupaten Bekasi sebagai salah satu pusat industri terbesar di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara.
Ia menyebut Kabupaten Bekasi memiliki 11 kawasan industri besar, sekitar 9.227 perusahaan, serta kurang lebih 58.000 Nomor Induk Berusaha (NIB).
Angka-angka yang disampaikan dalam sambutannya tersebut menggambarkan besarnya potensi ekonomi Kabupaten Bekasi sebagai salah satu penopang aktivitas industri nasional.
Namun, di balik kekuatan ekonomi tersebut, Asep mengingatkan adanya tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa pertumbuhan industri benar-benar memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.
Baginya, keberhasilan pembangunan daerah tidak cukup hanya ditunjukkan melalui bertambahnya investasi atau meningkatnya aktivitas perusahaan.
Kemajuan ekonomi harus diterjemahkan menjadi kesempatan kerja yang lebih luas, peningkatan kualitas hidup, penguatan pelayanan publik, serta pemerataan manfaat pembangunan.
Dalam konteks tersebut, ia menegaskan pentingnya membangun hubungan yang lebih erat antara pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan industri.
Asep mengungkapkan rencananya untuk mengundang pengelola 11 kawasan industri di Kabupaten Bekasi dalam sebuah forum komunikasi bersama pemerintah daerah.
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi ruang dialog untuk membahas kontribusi industri terhadap pembangunan, kebutuhan dunia usaha, dan berbagai persoalan strategis yang membutuhkan penyelesaian bersama.
### CSR Harus Menjadi Instrumen Pembangunan, Bukan Sekadar Formalitas Korporasi
Salah satu pesan penting yang disampaikan Asep adalah perlunya memperkuat orientasi tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat di wilayah operasional perusahaan.
Ia menekankan bahwa perusahaan memiliki keterkaitan langsung dengan daerah tempat mereka menjalankan aktivitas usaha.
Infrastruktur jalan, mobilitas tenaga kerja, distribusi bahan baku, hingga aktivitas ekonomi pendukung merupakan bagian dari ekosistem daerah yang ikut menopang keberlangsungan industri.
Karena itu, menurutnya, perusahaan perlu memberikan perhatian nyata terhadap pembangunan sosial dan lingkungan masyarakat di sekitarnya.
Asep mendorong perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Bekasi agar memprioritaskan kebutuhan masyarakat Bekasi dalam penyusunan program CSR, dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.
Prinsip serupa juga diharapkan diterapkan oleh perusahaan di Karawang, Purwakarta, dan Subang.
“Perusahaan yang ada di Bekasi, CSR-nya harus memberikan manfaat bagi Bekasi. Begitu juga perusahaan yang berada di Karawang, Purwakarta, dan Subang. Kita memiliki keterkaitan dan hubungan emosional dengan daerah tempat perusahaan beroperasi,” tegasnya.
Pesan tersebut sekaligus menjadi refleksi bahwa keberadaan industri seharusnya membangun hubungan timbal balik yang berkeadilan antara korporasi, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Dalam perspektif pembangunan modern, CSR tidak lagi cukup dipahami sebagai aktivitas filantropi sesaat, melainkan perlu diarahkan pada pemberdayaan ekonomi, pendidikan, peningkatan keterampilan, pembangunan sosial, serta keberlanjutan lingkungan.
Dengan pendekatan tersebut, pertumbuhan industri diharapkan mampu menciptakan nilai tambah yang lebih luas bagi daerah.
### Paradoks Industrialisasi: Ketika Pusat Industri Masih Menghadapi Pengangguran
Di tengah optimisme terhadap kekuatan industri Kabupaten Bekasi, Asep juga menyampaikan persoalan mendasar yang membutuhkan perhatian serius, yakni tingginya angka pengangguran.
Ia menyebut tingkat pengangguran Kabupaten Bekasi berada pada kisaran 8,3 persen.
Kondisi tersebut menghadirkan tantangan tersendiri bagi daerah yang dikenal memiliki konsentrasi aktivitas industri sangat besar.
Di satu sisi, perusahaan terus berkembang dan membutuhkan tenaga kerja dengan kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, masih terdapat masyarakat yang menghadapi kesulitan memperoleh pekerjaan.
Asep menilai persoalan ini tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah daerah secara sendiri-sendiri.
Diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, perusahaan, praktisi HRD, lembaga pendidikan, dan lembaga pelatihan kerja.
Di sinilah FORKOM HRD BEKAPURS diharapkan mampu mengambil peran strategis.
Forum ini berpotensi menjadi penghubung antara kebutuhan tenaga kerja industri dan ketersediaan sumber daya manusia di daerah, sekaligus membantu memperkecil kesenjangan kompetensi antara pencari kerja dan kebutuhan perusahaan.
Penguatan sistem rekrutmen yang transparan, pengembangan pelatihan berbasis kebutuhan industri, peningkatan keterampilan masyarakat lokal, serta akses informasi ketenagakerjaan merupakan sejumlah bidang yang dapat dikembangkan melalui kolaborasi tersebut.
Dengan demikian, keberadaan forum HRD tidak hanya bermanfaat bagi penguatan profesionalisme perusahaan, tetapi juga dapat memberikan kontribusi terhadap penyelesaian persoalan sosial dan ekonomi masyarakat.
### Tiga Pilar Peradaban Daerah: Kesehatan, Pendidikan, dan Pekerjaan
Dalam bagian lain sambutannya, Asep menyampaikan pandangan mengenai ukuran fundamental kemajuan sebuah daerah.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat melalui tiga kebutuhan mendasar: pelayanan kesehatan, akses pendidikan, dan kesempatan memperoleh pekerjaan.
Ketiganya merupakan fondasi penting dalam membangun masyarakat yang sejahtera, mandiri, dan memiliki daya saing.
Masyarakat yang sakit harus mendapatkan pelayanan kesehatan dengan mudah. Generasi muda harus memperoleh akses pendidikan yang memadai. Sementara masyarakat usia produktif harus memiliki peluang yang lebih terbuka untuk mendapatkan pekerjaan.
Asep menilai ketiga aspek tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam agenda pembangunan daerah.
“Ketika masyarakat sakit, mereka mudah berobat. Ketika masyarakat membutuhkan pekerjaan, mereka mudah mendapatkan pekerjaan. Ketika masyarakat ingin bersekolah, mereka mudah memperoleh pendidikan. Tiga fondasi inilah yang menentukan kemajuan suatu daerah,” tuturnya.
Pandangan tersebut menempatkan pembangunan manusia sebagai inti dari kemajuan ekonomi.
Sebab, industri yang maju membutuhkan masyarakat yang sehat, terdidik, terampil, dan memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensinya.
Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang tidak diikuti pemerataan akses terhadap kebutuhan dasar berisiko memperlebar kesenjangan sosial.
### FORKOM HRD BEKAPURS dan Diplomasi Kolaborasi Empat Wilayah Industri
Peluncuran FORKOM HRD BEKAPURS juga mencerminkan semakin pentingnya pendekatan pembangunan regional yang melampaui batas administratif daerah.
Bekasi, Karawang, Purwakarta, dan Subang memiliki keterhubungan ekonomi yang kuat, terutama dalam aktivitas manufaktur, distribusi, investasi, serta mobilitas tenaga kerja.
Perkembangan kawasan industri di keempat wilayah tersebut menuntut adanya komunikasi yang lebih intensif di antara para profesional pengelola sumber daya manusia.
Melalui forum komunikasi bersama, para praktisi HRD memiliki peluang untuk membangun standar profesionalisme yang lebih baik, memperluas pertukaran pengetahuan, dan mengembangkan solusi atas berbagai tantangan ketenagakerjaan.
Dalam konteks ini, FORKOM HRD BEKAPURS diharapkan berkembang sebagai ruang pertukaran gagasan dan penguatan jejaring profesional yang mampu mempertemukan kepentingan perusahaan dengan aspirasi masyarakat.
Sinergi lintas wilayah juga dapat membuka peluang bagi pengembangan pelatihan bersama, penyelarasan kompetensi tenaga kerja, penguatan hubungan industrial, serta peningkatan produktivitas dan daya saing kawasan.
Dengan pendekatan yang tepat, kolaborasi tersebut berpotensi memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi regional sekaligus memperkuat posisi Jawa Barat sebagai salah satu pusat industri unggulan Indonesia.
### Membangun Hubungan Industrial yang Profesional, Harmonis, dan Berkeadilan
Peluncuran forum ini turut menjadi momentum untuk menegaskan kembali pentingnya pengelolaan hubungan industrial yang mengedepankan profesionalisme, komunikasi, dan penghormatan terhadap hak serta kewajiban seluruh pihak.
Dalam dunia usaha yang terus berkembang, praktisi HRD menghadapi tanggung jawab yang semakin kompleks.
Selain memastikan kebutuhan tenaga kerja perusahaan terpenuhi, HRD juga berperan dalam pengembangan kompetensi, pembentukan budaya kerja, penyelesaian persoalan hubungan industrial, dan peningkatan kesejahteraan pekerja sesuai ketentuan yang berlaku.
Karena itu, forum komunikasi antarpelaku HRD memiliki arti penting dalam membangun kesamaan pemahaman mengenai tata kelola ketenagakerjaan yang sehat.
Profesionalisme pengelolaan SDM tidak hanya akan memperkuat produktivitas perusahaan, tetapi juga dapat membantu menciptakan iklim kerja yang lebih kondusif dan berkelanjutan.
Keseimbangan antara kepentingan investasi, keberlangsungan usaha, dan perlindungan tenaga kerja menjadi salah satu prasyarat bagi terciptanya ekosistem industri yang kompetitif sekaligus berkeadilan.
### Dari Konsolidasi Profesional Menuju Kontribusi Nyata bagi Bangsa
Peluncuran FORKOM HRD BEKAPURS di Hotel Lakeside Bekasi membawa harapan besar terhadap lahirnya kolaborasi yang lebih substansial antara pemerintah daerah dan komunitas profesional pengelola sumber daya manusia.
Apresiasi yang disampaikan Plt. Bupati Bekasi menjadi dorongan moral agar forum tersebut mampu menghadirkan kontribusi yang terukur, khususnya dalam mendukung peningkatan kompetensi tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.
Namun, keberhasilan sebuah forum pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh besarnya jaringan atau banyaknya organisasi yang terlibat.
Keberhasilan sesungguhnya akan tercermin dari konsistensi program, kualitas kolaborasi, serta manfaat yang dapat dirasakan perusahaan, tenaga kerja, dan masyarakat.
Di tengah perubahan lanskap industri global, perkembangan otomatisasi, transformasi digital, serta meningkatnya tuntutan keterampilan, keberadaan komunitas HRD yang solid dan adaptif menjadi semakin relevan.
FORKOM HRD BEKAPURS memiliki peluang untuk mengambil bagian dalam perubahan tersebut dengan mendorong lahirnya sumber daya manusia yang kompeten, berintegritas, dan siap menghadapi persaingan masa depan.
**Peluncuran FORKOM HRD BEKAPURS pada akhirnya menghadirkan sebuah pesan besar: kekuatan industri tidak semata-mata terletak pada megahnya kawasan manufaktur, besarnya nilai investasi, ataupun tingginya kapasitas produksi, melainkan pada kualitas manusia yang menggerakkan seluruh aktivitas ekonomi tersebut.**
Dari Bekasi, Karawang, Purwakarta, hingga Subang, semangat kolaborasi para profesional HRD diharapkan mampu melahirkan ekosistem industri yang tidak hanya unggul secara ekonomi, tetapi juga memberikan ruang lebih luas bagi masyarakat untuk tumbuh, bekerja, dan memperoleh kehidupan yang lebih sejahtera.
Sebab, kemajuan industri yang sesungguhnya bukan hanya ketika perusahaan semakin besar, tetapi ketika masyarakat di sekitarnya ikut tumbuh, berdaya, dan merasakan kemakmuran.
Komentar