BEKASI KOTA — Dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam penanganan perkara narkotika kembali menjadi sorotan. Kali ini, sebuah pengaduan warga memunculkan pertanyaan serius mengenai integritas pelayanan penegakan hukum di lingkungan Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi Kota.
Pengaduan tersebut secara khusus meminta perhatian Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Putu Ariana, untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran Satres Narkoba. Pasalnya, dalam laporan yang disampaikan warga, muncul dugaan permintaan uang sebesar Rp35 juta dan Rp25 juta yang dikaitkan dengan perkara barang bukti narkotika seberat 0,05 gram. Pengaduan itu juga menyebut nama Zainal Arifin serta seorang anggota kepolisian bernama Rahmat.
DUA NOMINAL UANG, SATU PERTANYAAN BESAR: ADA APA DI BALIK PENANGANAN PERKARA INI?
Dugaan permintaan uang tersebut bukan persoalan sepele. Jika benar terjadi, praktik semacam itu bukan hanya mencederai rasa keadilan masyarakat, tetapi juga berpotensi merusak marwah institusi penegak hukum yang seharusnya berdiri di garis terdepan dalam memberantas narkotika.
Publik tentu berhak bertanya: apakah penanganan perkara narkotika telah berjalan sesuai prosedur hukum, atau justru terdapat dugaan praktik transaksional yang memanfaatkan posisi dan kewenangan aparat?
Pertanyaan ini tidak boleh dijawab dengan sekadar bantahan, apalagi dibiarkan mengambang tanpa pemeriksaan yang transparan. Setiap dugaan harus diuji melalui mekanisme hukum yang objektif, dengan memeriksa dokumen perkara, kronologi, komunikasi terkait, serta keterangan seluruh pihak yang relevan.
Nama-nama yang disebut dalam pengaduan juga tidak boleh langsung dianggap bersalah. Namun, penyebutan tersebut harus menjadi pintu masuk bagi pemeriksaan yang profesional apabila terdapat bukti dan dasar yang cukup.
JANGAN SAMPAI PENEGAKAN HUKUM BERUBAH MENJADI RUANG TRANSAKSI
Pelapor turut menyoroti pentingnya penanganan yang proporsional terhadap seseorang yang diduga hanya sebagai pengguna narkotika.
Dalam sistem hukum Indonesia, penanganan pengguna narkotika harus mempertimbangkan ketentuan perundang-undangan, hasil pemeriksaan, serta persyaratan rehabilitasi yang berlaku. Rehabilitasi bukanlah hak otomatis bagi setiap orang yang mengaku sebagai pengguna, tetapi harus ditentukan melalui mekanisme dan penilaian yang sah.
Yang tidak boleh terjadi adalah apabila seseorang yang sedang menghadapi proses hukum justru menjadi sasaran dugaan permintaan uang dengan memanfaatkan ketakutan, ketidakpastian, atau kerentanan posisinya.
Jika dugaan tersebut terbukti, persoalannya bukan lagi sekadar pelanggaran etika. Ada persoalan serius mengenai integritas, akuntabilitas, dan penggunaan kewenangan dalam proses penegakan hukum.
KAPOLRES, KAPOLDA, HINGGA KAPOLRI HARUS TURUN TANGAN
Pelapor meminta Kapolres Metro Bekasi Kota tidak berhenti pada evaluasi administratif semata. Pemeriksaan harus dilakukan secara menyeluruh, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Perhatian juga diminta dari Kapolda Metro Jaya dan Kapolri agar dugaan tersebut memperoleh pengawasan yang memadai. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran disiplin, kode etik, atau tindak pidana, penanganannya harus diteruskan melalui mekanisme yang sesuai.
Jangan sampai masyarakat hanya disuguhi pernyataan normatif tentang komitmen pemberantasan narkoba, sementara dugaan penyimpangan dalam tubuh aparat sendiri tidak memperoleh penanganan yang jelas.
Pemberantasan narkotika harus dilakukan tanpa kompromi. Namun, ketegasan terhadap pelaku narkotika tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hak-hak hukum masyarakat.
JANGAN BIARKAN OKNUM MERUSAK KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP POLRI
Kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian tidak dibangun melalui slogan. Kepercayaan lahir dari keberanian mengungkap kebenaran, menindak pelanggaran, dan memastikan bahwa setiap anggota tunduk pada hukum yang sama.
Jika terdapat anggota yang terbukti menyalahgunakan kewenangan, tidak boleh ada perlindungan berdasarkan pangkat, jabatan, kedekatan, maupun kepentingan institusi.
Sebaliknya, apabila dugaan tersebut tidak terbukti, hasil pemeriksaan harus disampaikan secara objektif agar nama baik pihak-pihak yang dituduh tidak terus dirugikan.
Kini, masyarakat menunggu jawaban konkret dari Polres Metro Bekasi Kota.
Apakah pengaduan ini akan ditindaklanjuti secara serius? Apakah pihak-pihak yang disebut akan diperiksa? Dan apakah hasil pemeriksaan nantinya akan disampaikan secara transparan kepada publik?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut menuntut jawaban, bukan sekadar janji.
POLRI HARUS BERANI MEMBERSIHKAN DIRI SENDIRI!
Pemberantasan narkoba tidak boleh kehilangan legitimasi akibat dugaan penyimpangan oleh aparat yang seharusnya menjadi garda terdepan.
Kapolres Metro Bekasi Kota dituntut menunjukkan ketegasan. Kapolda dan Kapolri diharapkan memastikan pengawasan berjalan. Masyarakat berhak memperoleh kepastian bahwa hukum tidak dijadikan alat untuk menekan, melainkan instrumen untuk melindungi dan menghadirkan keadilan.
Sebab, ketika kewenangan penegakan hukum diduga disalahgunakan, yang dipertaruhkan bukan hanya nasib seorang warga, tetapi juga kehormatan institusi dan kepercayaan publik terhadap negara.
HUKUM HARUS TEGAS TERHADAP NARKOBA, TETAPI JUGA HARUS BERSIH DARI PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN!
Komentar