SERANG — Kedaulatan pangan merupakan salah satu pilar fundamental bagi kekuatan dan kemandirian suatu bangsa. Persoalannya tidak semata-mata terletak pada kemampuan meningkatkan produksi, tetapi juga pada bagaimana negara menjamin distribusi yang berkeadilan, melindungi kepentingan petani, memastikan ketepatan sasaran subsidi, serta membangun ekosistem pertanian yang berkelanjutan.
Di tengah kompleksitas tantangan tersebut, perguruan tinggi dan mahasiswa dituntut mengambil peran lebih strategis. Tidak cukup hanya menjadi pengamat dinamika kebijakan, generasi intelektual juga harus hadir sebagai penggerak perubahan, mitra pemberdayaan masyarakat, sekaligus kekuatan kontrol sosial dalam mengawal kebijakan publik.
Perspektif itulah yang menjadi ruh Seminar Ketahanan Pangan bertajuk **“Mewujudkan Pangan Berdaulat, Kontribusi Pemuda bagi Ketahanan Pangan”** yang diselenggarakan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), pada 28 Oktober 2026, bertempat di Ruang Student Centre 03, Kampus Utama Sindangsari, Kabupaten Serang.
Menghadirkan kalangan akademisi, pelaku usaha lokal, dan mahasiswa, forum tersebut menjadi ruang pertukaran gagasan sekaligus refleksi kritis mengenai masa depan ketahanan pangan Indonesia, khususnya di Provinsi Banten. Berbagai isu strategis dibahas secara komprehensif, mulai dari ketahanan dan distribusi pangan, pengembangan agribisnis, regenerasi petani, inovasi komoditas lokal, hingga pengawalan penyaluran pupuk bersubsidi.
Ketahanan Pangan Membutuhkan Kebijakan yang Terintegrasi
Dosen Teknologi Pangan Untirta, Rifqi Ahmad Riyanto, S.Si., M.Sc., dalam pemaparannya menguraikan bahwa ketahanan pangan merupakan persoalan multidimensional yang membutuhkan pendekatan terintegrasi.
Mengacu pada Global Food Security Index (GFSI) 2022, Indonesia berada pada peringkat ke-63 dari 113 negara dengan skor 60,2. Capaian tersebut memperlihatkan bahwa meskipun aspek keterjangkauan pangan relatif lebih baik, dimensi keberlanjutan dan kemampuan adaptasi masih membutuhkan perhatian serius.
Rifqi menegaskan, ketahanan pangan tidak dapat diukur hanya melalui besarnya produksi. Setidaknya terdapat empat dimensi fundamental yang harus berjalan secara bersamaan, yakni ketersediaan pangan, aksesibilitas, pemanfaatan, dan stabilitas.
Bahkan, Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Nasional 2026 yang diterbitkan Badan Pangan Nasional masih menunjukkan adanya sejumlah wilayah di Banten yang menghadapi kerentanan pangan.
Di sisi lain, berdasarkan data BPS, produksi beras nasional pada 2025 meningkat 13,29 persen menjadi 34,69 juta ton. Namun, peningkatan produksi tersebut harus dibarengi dengan sistem distribusi yang efektif dan berkeadilan.
“Peningkatan produksi beras perlu diiringi dengan pemerataan distribusi agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,” ungkap Rifqi.
Ia juga mengingatkan bahwa perubahan iklim merupakan ancaman nyata bagi keberlanjutan sektor pertanian. Prakiraan BMKG mengenai mundurnya awal musim hujan 2026/2027 di 529 zona musim atau sekitar 61,08 persen wilayah daratan Indonesia menjadi sinyal penting perlunya penguatan mitigasi dan adaptasi iklim.
Tidak kalah penting, persoalan pemborosan makanan atau *food waste* yang diperkirakan mencapai 23–48 juta ton per tahun memperlihatkan bahwa tantangan ketahanan pangan juga berkaitan dengan pola konsumsi dan tanggung jawab masyarakat.
“Setiap individu memiliki peran dan tanggung jawab dalam menjaga ketahanan pangan lokal,” tegasnya.
Agribisnis sebagai Instrumen Pemberdayaan dan Peningkatan Nilai Ekonomi
Dimensi penguatan ekonomi masyarakat disampaikan Ketua Koperasi Anugerah Aren Banten Nusantara (ARENTA), Sarnata, S.P.
Ia mengajak generasi muda mengubah cara pandang terhadap sektor pertanian. Pertanian tidak semestinya dipersepsikan sebatas pekerjaan konvensional, tetapi harus dilihat sebagai sektor ekonomi produktif yang memiliki peluang besar melalui inovasi, pengolahan, dan pengembangan rantai nilai.
Menurutnya, Banten memiliki potensi komoditas lokal yang menjanjikan, khususnya gula aren dari wilayah Lebak, Serang, dan Pandeglang. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya berkembang optimal akibat persoalan distribusi, keterbatasan daya tahan produk, dan akses pasar.
Salah satu tantangan utama adalah karakteristik gula aren yang mudah rusak, pecah, atau meleleh apabila didistribusikan dalam jarak jauh.
Karena itu, diversifikasi produk menjadi strategi penting untuk meningkatkan daya saing sekaligus menciptakan nilai tambah ekonomi.
“Produk gula aren yang semula bernilai Rp20.000 dapat dikembangkan menjadi produk olahan dengan nilai jual hingga Rp80.000,” jelas Sarnata.
Ia menambahkan, pengembangan agribisnis membutuhkan fondasi usaha yang kuat, mulai dari legalitas dan perizinan sesuai ketentuan, standar keamanan pangan, hingga strategi pemasaran yang mampu menembus pasar antardaerah melalui pola kemitraan B2B.
Menurutnya, dua tahun pertama merupakan periode penting untuk mengevaluasi keberlanjutan usaha, mengukur efektivitas model bisnis, dan menentukan arah pengembangan berikutnya.
Pengalaman ARENTA yang kini membina sekitar 175 petani aren sebagai penyedia bahan baku menjadi gambaran konkret bahwa agribisnis dapat berkembang melampaui aktivitas perdagangan. Dengan tata kelola yang tepat, usaha berbasis komoditas lokal mampu menciptakan ekosistem pemberdayaan petani, membuka peluang ekonomi, dan memperkuat kemandirian masyarakat.
Pengawalan Pupuk Bersubsidi Menjadi Tanggung Jawab Bersama
Salah satu isu paling strategis dalam seminar tersebut adalah regenerasi petani dan pengawalan distribusi pupuk bersubsidi.
Ketua BEM Fakultas Pertanian Untirta 2026, Rafii Rizqi Ramadhan, menilai masa depan ketahanan pangan Indonesia sangat ditentukan oleh kemampuan bangsa membangun generasi petani yang kompeten, produktif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi maupun perubahan lingkungan.
Ia menjelaskan bahwa ketahanan pangan memiliki tiga pilar penting, yakni ketersediaan fisik, aksesibilitas ekonomi, dan pemanfaatan pangan.
Namun, regenerasi sumber daya manusia pertanian masih menjadi tantangan. Berdasarkan Sensus Pertanian 2023, jumlah petani milenial berusia 19–39 tahun mencapai 6,18 juta orang atau sekitar 21,93 persen dari keseluruhan petani Indonesia.
Angka tersebut menjadi pengingat bahwa transformasi pertanian membutuhkan keterlibatan generasi muda secara lebih luas.
Rafii juga menyoroti penguatan peran Koperasi Desa Merah Putih sebagai bagian dari transformasi tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi. Mengacu pada Perpres Nomor 82 Tahun 2026 sebagaimana dipaparkan dalam seminar, penyaluran pupuk bersubsidi ke depan diarahkan melalui Kopdes.
Dalam konteks tersebut, mahasiswa memiliki ruang pengabdian yang sangat relevan, yakni ikut mengawal implementasi kebijakan agar berjalan transparan, akuntabel, dan benar-benar menjangkau petani yang berhak.
Persyaratan penebusan pupuk bersubsidi, termasuk kepemilikan KTP dan keterdaftaran dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), juga perlu dipahami masyarakat petani.
Berdasarkan data yang dipaparkan, alokasi pupuk bersubsidi Provinsi Banten pada 2026 mencapai 135.377 ton. Hingga 26 Oktober 2026, Pupuk Indonesia telah menyalurkan 71.472 ton atau sekitar 53 persen dari alokasi tersebut.
Penyaluran itu terdiri atas 35.193 ton urea dan 35.765 ton NPK. Sementara stok pupuk bersubsidi di Banten tercatat mencapai 15.786 ton, dengan sisa alokasi yang masih dapat ditebus petani sesuai ketentuan.
Pada tingkat nasional, hingga 27 Oktober 2026, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi telah mencapai 7,41 juta ton atau sekitar 75 persen dari total alokasi 9,8 juta ton. Ketersediaan tersebut didukung kapasitas produksi Pupuk Indonesia sebesar 14,8 juta ton per tahun dan stok pupuk bersubsidi mencapai 1,33 juta ton.
“Petani di Banten masih membutuhkan pupuk bersubsidi untuk mendukung kegiatan pertanian,” ujar Rafii.
Namun, ia mengingatkan bahwa persoalan produktivitas pertanian tidak dapat disederhanakan hanya pada ketersediaan pupuk.
Kegagalan panen juga dapat dipengaruhi perubahan cuaca, kualitas lahan, ketersediaan air, serta faktor teknis lainnya. Karena itu, diperlukan pendekatan lintas sektor agar setiap kebijakan dan fasilitas pertanian benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan produktivitas petani.
### Mahasiswa Harus Hadir sebagai Kekuatan Kontrol Sosial
Lebih jauh, seminar tersebut menempatkan mahasiswa bukan sekadar sebagai peserta diskusi, melainkan sebagai bagian dari solusi terhadap persoalan pertanian di lapangan.
Pengawalan pupuk bersubsidi, misalnya, dapat dilakukan melalui edukasi mengenai mekanisme RDKK, pendampingan administrasi petani, penguatan kelembagaan kelompok tani, serta pemantauan pelaksanaan program koperasi desa.
Mahasiswa juga dapat berperan sebagai jembatan komunikasi antara petani, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan lainnya.
Peran tersebut menjadi semakin penting ketika pemerintah mendorong penguatan distribusi pupuk melalui Kopdes Merah Putih. Kehadiran koperasi harus memberikan kemudahan akses, kepastian pelayanan, dan transparansi distribusi, bukan justru menambah hambatan administratif bagi petani.
Dalam perspektif pembangunan demokratis, pengawasan masyarakat merupakan elemen penting untuk memastikan kebijakan publik berjalan sesuai tujuan. Oleh sebab itu, keterlibatan mahasiswa harus dibangun atas dasar data, pengetahuan, independensi, dan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat.
Di tengah ancaman perubahan iklim dan potensi kemarau panjang, Rafii turut menyoroti peluang pemanfaatan berbagai program penyediaan air, termasuk operasi modifikasi cuaca dan Program Manunggal Air yang digagas TNI.
Program tersebut dapat dijajaki bersama kelompok tani dan pemerintah daerah, terutama untuk membantu lahan pertanian yang masih bergantung pada curah hujan.
Dengan demikian, kontribusi mahasiswa tidak berhenti pada ruang seminar, tetapi harus diterjemahkan menjadi gerakan pendampingan, edukasi, advokasi, dan pengabdian yang memiliki dampak nyata.
### Dari Kampus untuk Kedaulatan Pangan Banten
Seminar Ketahanan Pangan BEM Untirta memberikan pesan mendasar bahwa kedaulatan pangan merupakan agenda besar yang membutuhkan kesadaran kolektif dan komitmen lintas sektor.
Pemerintah membutuhkan dukungan pengawasan publik. Petani membutuhkan perlindungan dan akses terhadap sarana produksi. Pelaku usaha membutuhkan inovasi dan kepastian ekosistem bisnis. Sementara perguruan tinggi memiliki tanggung jawab menghasilkan gagasan, teknologi, dan sumber daya manusia yang mampu menjawab tantangan pembangunan.
Dalam konteks itulah mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai kekuatan intelektual yang mampu menghubungkan kepentingan akademik dengan kebutuhan riil masyarakat.
Kolaborasi antara pemerintah, BUMN, akademisi, mahasiswa, koperasi, kelompok tani, pelaku usaha, dan seluruh elemen masyarakat perlu diperkuat agar pembangunan sektor pangan tidak berjalan secara parsial.
Banten memiliki potensi sumber daya pertanian, komoditas lokal, serta kekuatan generasi muda yang dapat menjadi modal penting untuk membangun kemandirian pangan daerah.
Namun, potensi tersebut hanya akan memberikan hasil optimal apabila disertai tata kelola yang baik, distribusi yang berkeadilan, penguatan kelembagaan petani, inovasi ekonomi, dan pengawasan kebijakan yang konsisten.
Pada akhirnya, kedaulatan pangan bukan sekadar persoalan seberapa banyak hasil pertanian diproduksi, melainkan seberapa kuat negara melindungi petaninya, seberapa adil hasil pembangunan didistribusikan, dan seberapa besar generasi muda mengambil tanggung jawab terhadap masa depan bangsa.
Dari Untirta, semangat tersebut diharapkan berkembang menjadi gerakan intelektual dan sosial yang tidak hanya melahirkan gagasan, tetapi juga menghadirkan keberpihakan dan solusi nyata bagi petani serta masyarakat Banten.
Komentar