BEKASI — Pihak perusahaan pengembang kawasan industri Deltamas (KITIC) meminta dua kepala keluarga yang masih bertahan di Kampung Nambo, Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, untuk membuat surat pernyataan tidak akan menjual tanah yang mereka miliki.
Permintaan tersebut disampaikan Budiyanto, yang mengaku sebagai perwakilan perusahaan, dalam pembahasan penyelesaian persoalan lahan dan keterisolasian warga yang difasilitasi Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jumat (20/11/2026).
Menurut Budiyanto, surat pernyataan dari pemilik lahan tersebut dibutuhkan sebagai dasar administratif bagi perusahaan untuk melakukan perubahan site plan atau rencana tapak kawasan industri.
Ia menjelaskan, apabila pemilik tanah, yakni Ibu Haji Ilah, bersama pihak keluarga yang masih bertahan tidak bersedia menjual lahannya, perusahaan meminta agar ada kepastian tertulis mengenai keputusan tersebut.
“Kedua, kalau memang Ibu Haji Ilah tidak bersedia menjual, kami hanya minta dibantu difasilitasi oleh Pak Bupati untuk membuat surat pernyataan tidak akan menjual. Karena dokumen itulah yang akan kami jadikan dasar untuk perubahan site plan,” ungkap Budiyanto.
Budiyanto juga menyampaikan bahwa berdasarkan informasi yang dimiliki perusahaan, saat ini masih terdapat satu rumah yang dihuni dua kepala keluarga yang bertahan di lokasi tersebut.
Karena itu, ia meminta agar kondisi dan status lahan yang masih dipertahankan warga dapat diperjelas melalui komunikasi bersama pemerintah daerah, sehingga perusahaan memiliki kepastian administratif dalam menyusun penyesuaian rencana pengembangan kawasan.
Lebih lanjut, Budiyanto menegaskan bahwa perusahaan pada prinsipnya akan mengikuti kebijakan Pemerintah Kabupaten Bekasi terkait penyelesaian persoalan tersebut.
Termasuk apabila pemerintah daerah memberikan arahan mengenai pengaturan akses jalan dan kebutuhan masyarakat yang masih tinggal di kawasan itu.
“Kami sebagai perusahaan tentunya harus mengikuti kebijakan pemerintah daerah. Kalau memang kebijakannya meminta akses jalan dibuka, kami juga siap mengikuti arahan tersebut. Prinsip dasarnya, perusahaan pasti mengikuti pemerintah daerah,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Budiyanto juga menegaskan bahwa perusahaan masih membuka ruang komunikasi dan tidak ingin memaksakan proses pembebasan lahan kepada masyarakat.
Ia bahkan menyampaikan bahwa apabila pemilik tanah berubah pikiran dan bersedia menjual, perusahaan masih mempertahankan penawaran sebelumnya, yakni Rp1 juta per meter persegi, disertai tanah pengganti seluas 9.427 meter persegi di lokasi yang menurut perusahaan lebih strategis.
Namun demikian, apabila warga tetap memilih mempertahankan tanahnya, Budiyanto berharap surat pernyataan tidak menjual tersebut dapat menjadi jalan keluar administratif bagi perusahaan.
Kepastian Administrasi dan Perlindungan Hak Warga
Persoalan ini menjadi penting karena menyangkut dua kepentingan yang perlu ditempatkan secara proporsional, yakni kepastian pengembangan kawasan industri dan perlindungan hak masyarakat atas tanah yang dimilikinya.
Surat pernyataan tidak menjual tanah yang diminta perusahaan perlu dipahami sebagai usulan administratif dari pihak perusahaan, bukan sebagai kesepakatan yang telah disetujui warga maupun keputusan resmi pemerintah daerah.
Di sisi lain, pemerintah daerah diharapkan memastikan bahwa setiap proses penyelesaian dilakukan secara transparan, sukarela, dan tidak mengurangi hak masyarakat sebagai pemilik tanah.
Sebab, keputusan untuk menjual ataupun mempertahankan tanah merupakan hak pemiliknya. Sementara itu, perubahan site plan dan pengaturan akses kawasan tetap harus mengikuti ketentuan serta kebijakan pemerintah yang berlaku.
Kini, peran Pemerintah Kabupaten Bekasi menjadi sangat penting untuk menjembatani komunikasi kedua belah pihak, sekaligus memastikan bahwa solusi yang dihasilkan tidak hanya memberikan kepastian bagi perusahaan, tetapi juga menjamin perlindungan dan rasa keadilan bagi masyarakat Kampung Nambo.




Komentar