Umum
Beranda / Umum / LAGI DAN LAGI! PROYEK DIDUGA SILUMAN KEMBALI BERKELIARAN DI KARAWANG: TANPA PAPAN NAMA, PEKERJA TANPA K3, PENGAWASAN PEMKAB DIPERTANYAKAN!

LAGI DAN LAGI! PROYEK DIDUGA SILUMAN KEMBALI BERKELIARAN DI KARAWANG: TANPA PAPAN NAMA, PEKERJA TANPA K3, PENGAWASAN PEMKAB DIPERTANYAKAN!

KARAWANG, 22 November 2026 – Lagi dan lagi! Dugaan praktik proyek tanpa identitas kembali mencoreng wajah tata kelola pembangunan di Kabupaten Karawang. Sebuah kegiatan pekerjaan terpantau berjalan tanpa papan nama proyek, tanpa papan informasi publik, tanpa kejelasan jenis kegiatan, serta diduga mengabaikan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Pemandangan ini bukan sekadar persoalan administrasi. Ini menyangkut transparansi penggunaan uang rakyat, tanggung jawab pelaksana kegiatan, keselamatan tenaga kerja, dan keseriusan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Pertanyaannya, apakah pembangunan di Kabupaten Karawang boleh berjalan tanpa identitas dan tanpa informasi yang dapat diakses masyarakat?

Jika benar kegiatan tersebut menggunakan anggaran APBD maupun APBN, publik berhak mengetahui siapa yang bertanggung jawab, berapa nilai anggarannya, siapa kontraktor pelaksananya, dari mana sumber pembiayaannya, serta kapan pekerjaan tersebut harus diselesaikan.

Jangan sampai uang rakyat dikeluarkan, pekerjaan berjalan, tetapi masyarakat justru dibuat bertanya-tanya: proyek apa yang sedang dikerjakan, siapa yang mengerjakan, dan siapa yang mengawasinya?

HALIM TOPAN NOMOR 3 MEMIMPIN PEROLEHAN SEMENTARA! SELISIH DUA SUARA, DUKUNGAN RAKYAT JADI PENENTU SEJARAH PILKADES WADAS

BUKAN TEMUAN PERTAMA, TETAPI MENGAPA TERKESAN TERUS BERULANG?

Ironisnya, lokasi temuan terbaru ini tidak jauh dari lokasi temuan sebelumnya yang telah diberitakan media Karawang Bicara di kawasan Pemda 1 Kabupaten Karawang.

Artinya, persoalan ini patut mendapat perhatian serius. Ketika dugaan pekerjaan tanpa papan informasi kembali ditemukan, publik wajar mempertanyakan efektivitas pengawasan dan evaluasi yang dilakukan dinas teknis terkait.

Apakah temuan sebelumnya sudah ditindaklanjuti? Apakah sudah ada pemeriksaan lapangan? Apakah kontraktor telah diberikan teguran? Atau justru persoalan serupa dibiarkan berlalu tanpa penyelesaian yang jelas?

Jangan sampai pengawasan pemerintah hanya terlihat ketika ada laporan, sementara di lapangan kegiatan yang diduga bermasalah terus berjalan tanpa koreksi.

RAPAT PLENO KARANG TARUNA KECAMATAN CIKARANG TIMUR BENTUK CARETAKER DI TIGA DESA, PERKUAT KONSOLIDASI DAN REGENERASI ORGANISASI KEPEMUDAAN

Jika benar pengawasan telah dilakukan, tunjukkan hasilnya. Jika belum, mengapa harus menunggu persoalan menjadi sorotan media dan masyarakat terlebih dahulu?

H. ACIM: UANG RAKYAT BUKAN UANG PRIBADI, TRANSPARANSI BUKAN PILIHAN!

Pengamat Pemerintahan, **H. Dadan Iskandar atau yang akrab disapa H. Acim**, menyayangkan kembali munculnya dugaan proyek tanpa papan nama dan informasi yang jelas di Kabupaten Karawang.

Menurutnya, setiap kegiatan pembangunan yang menggunakan anggaran negara wajib mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hal tersebut merupakan bagian penting dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Setiap jenis kegiatan yang menggunakan uang pajak rakyat, baik bersumber dari APBD maupun APBN, harus transparan. Jangan seolah-olah tidak ada aturan main. Uang yang digunakan itu uang rakyat, sehingga rakyat berhak mengetahui penggunaannya,” tegas H. Dadan Iskandar.

H. ZAENAL ABIDIN APRESIASI DR. ASEP SURYA ATMADJA, SEBUT DUKUNGAN TERHADAP UMK DAN UMSK 2027 BUKTI KEBERPIHAKAN KEPADA KESEJAHTERAAN BURUH TANI

Ia menekankan bahwa papan informasi proyek bukan sekadar pelengkap administrasi atau formalitas untuk memenuhi persyaratan pekerjaan.

Papan tersebut merupakan instrumen keterbukaan informasi yang memungkinkan masyarakat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan.

Publik harus dapat mengetahui identitas pekerjaan, instansi penanggung jawab, pelaksana kegiatan, sumber anggaran, nilai kontrak, serta jangka waktu pelaksanaan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Di sinilah kelemahan pengawasan Pemerintah Kabupaten Karawang yang harus menjadi perhatian. Jangan sampai pekerjaan berjalan begitu saja, sementara fungsi pengawasan tidak terlihat. Pemerintah jangan hanya pandai berbicara tentang pembangunan, tetapi abai terhadap transparansi pelaksanaannya,” pungkas H. Acim.

PEKERJA DIDUGA TANPA PERLINDUNGAN K3: JANGAN TUNGGU ADA KORBAN BARU BERTINDAK!

Persoalan tidak berhenti pada ketiadaan papan informasi.

Di lokasi pekerjaan, para pekerja juga terpantau bekerja tanpa perlengkapan keselamatan yang terlihat memadai, seperti helm pelindung, rompi keselamatan, dan sepatu pelindung.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai penerapan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) oleh pihak pelaksana.

Pekerjaan konstruksi bukan aktivitas tanpa risiko. Ancaman tertimpa material, tertusuk benda tajam, terpeleset, hingga kecelakaan akibat peralatan kerja dapat terjadi kapan saja.

Lantas, siapa yang bertanggung jawab jika seorang pekerja mengalami kecelakaan?

Apakah kontraktor pelaksana sudah menyediakan perlindungan keselamatan? Apakah pengawas pekerjaan telah memeriksa penerapan K3? Apakah dinas teknis mengetahui kondisi tersebut?

Jangan sampai keselamatan pekerja baru dianggap penting setelah jatuh korban.

Pembangunan tidak boleh mengorbankan keselamatan manusia. Tidak ada nilai proyek, target penyelesaian, ataupun alasan efisiensi yang dapat dijadikan pembenaran untuk mengabaikan kewajiban perlindungan tenaga kerja.

PEMKAB KARAWANG JANGAN BERSEMBUNYI DI BALIK DIAM: PUBLIK MENUNTUT PENJELASAN!

Kini, sorotan publik tertuju kepada Pemerintah Kabupaten Karawang, khususnya dinas teknis yang memiliki kewenangan melakukan pembinaan, pengawasan, dan pemeriksaan terhadap kegiatan tersebut.

Jangan biarkan pertanyaan masyarakat menggantung tanpa jawaban.

Jika kegiatan itu resmi, buka informasinya kepada publik. Jika pelaksanaannya sudah sesuai ketentuan, tunjukkan dokumen dan hasil pengawasannya. Jika ditemukan pelanggaran, jangan ragu mengambil tindakan sesuai kewenangan dan peraturan yang berlaku.

Pemkab Karawang tidak boleh membiarkan dugaan ketidaktransparanan menjadi kebiasaan yang dianggap biasa.

Ada tiga pertanyaan mendasar yang harus dijawab:

1. Siapa instansi penanggung jawab dan kontraktor pelaksana kegiatan tersebut?
2. Mengapa papan informasi proyek tidak terlihat di lokasi pekerjaan?
3. Apakah penerapan K3 sudah diperiksa, dan tindakan apa yang akan dilakukan terhadap dugaan ketidakpatuhan tersebut?

Masyarakat tidak membutuhkan jawaban normatif yang berputar-putar. Masyarakat membutuhkan keterbukaan, pemeriksaan lapangan, dan tindakan nyata.

Sebab, ketika pembangunan menggunakan uang rakyat, tidak boleh ada ruang untuk praktik tertutup yang menghalangi hak masyarakat memperoleh informasi.

JANGAN TUNGGU VIRAL, BARU TURUN KE LAPANGAN!

Pemerintah Kabupaten Karawang harus membuktikan bahwa pengawasan pembangunan benar-benar berjalan, bukan sekadar tercantum dalam struktur organisasi dan laporan administratif.

Jangan sampai publik memiliki kesan bahwa pemerintah lebih sibuk merespons pemberitaan daripada mencegah persoalan sejak awal.

Pembangunan yang baik bukan hanya tentang beton yang dicor, saluran yang dibangun, atau jalan yang diselesaikan. Pembangunan juga harus menjunjung transparansi, akuntabilitas, kepatuhan terhadap aturan, dan keselamatan pekerja.

UANG RAKYAT HARUS TERBUKA, PEKERJA HARUS TERLINDUNGI, DAN PENGAWASAN PEMERINTAH HARUS NYATA!

Hingga berita ini diterbitkan, pihak dinas terkait maupun pelaksana pekerjaan belum berhasil dikonfirmasi mengenai ketiadaan papan informasi proyek dan dugaan tidak diterapkannya perlengkapan K3 di lokasi tersebut.

Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak terkait guna menghadirkan pemberitaan yang berimbang sekaligus mendorong transparansi dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Karawang.

Catatan editorial: Saya sengaja menggunakan frasa diduga dan terindikasi agar kritik tetap keras tanpa mendahului hasil pemeriksaan. Rujukan UU KIP juga lebih tepat ditempatkan sebagai dasar tuntutan transparansi, bukan langsung menyimpulkan telah terjadi pelanggaran sebelum fakta dan kewajiban hukumnya diperiksa.

Menurut saya, judul paling kuat untuk menarik perhatian publik adalah:

“LAGI DAN LAGI! PROYEK DIDUGA SILUMAN BERKELIARAN DI KARAWANG: UANG RAKYAT DIPAKAI, TETAPI INFORMASI DITUTUPI, PEKERJA PUN DIDUGA DIABAIKAN KESELAMATANNYA!”

Bagikan berita/artikel ini

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

× Advertisement
× Advertisement