BEKASI — Lurah Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, H. Ujang Sukrilah, S.E., M.IP., menilai sosialisasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bersama BPJS Kesehatan menjadi momentum penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak, kewajiban, serta mekanisme pelayanan kesehatan yang mereka miliki.
Hal tersebut disampaikan Ujang saat memberikan sambutan dalam kegiatan sosialisasi BPJS Kesehatan bersama Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi Gerindra, Putih Sari, yang menghadirkan jajaran BPJS Kesehatan Cabang Cikarang.
Ujang menyampaikan apresiasi kepada Putih Sari dan BPJS Kesehatan yang hadir langsung memberikan edukasi kepada masyarakat Wanasari. Menurutnya, informasi mengenai JKN tidak cukup hanya diketahui secara umum, tetapi perlu dipahami secara menyeluruh agar masyarakat dapat memanfaatkan program tersebut sesuai ketentuan.
“Atas nama Pemerintah Kelurahan Wanasari, saya menyampaikan selamat datang kepada Ibu Putih Sari dan jajaran BPJS Kesehatan yang telah hadir di tengah masyarakat. Sosialisasi seperti ini sangat penting karena masyarakat bisa mendapatkan informasi secara langsung dan dapat bertanya mengenai berbagai persoalan JKN,” ujar Ujang.
Ia menilai keberadaan JKN memiliki arti penting bagi masyarakat karena memberikan perlindungan ketika warga membutuhkan pelayanan kesehatan. Karena itu, pemahaman mengenai status kepesertaan, prosedur pelayanan, hak peserta hingga mekanisme pengaduan perlu terus diperkuat.
Warga Diminta Aktif Mengecek Kepesertaan
Ujang juga mengajak masyarakat untuk tidak pasif terhadap status kepesertaan BPJS Kesehatan. Menurutnya, warga perlu secara berkala memastikan apakah kepesertaan mereka masih aktif dan memahami langkah yang harus dilakukan apabila terdapat persoalan administrasi.
“Jangan sampai masyarakat baru mengetahui status kepesertaannya ketika sedang membutuhkan pelayanan kesehatan. Karena itu, penting untuk mengecek dan memahami status kepesertaan masing-masing,” katanya.
Ia berharap sosialisasi tersebut dapat dimanfaatkan warga untuk menggali informasi sedetail mungkin dari BPJS Kesehatan, termasuk mengenai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), peserta mandiri, perubahan data kepesertaan, serta berbagai mekanisme pelayanan.
Bagi masyarakat yang mengalami persoalan terkait kepesertaan, Ujang mendorong agar segera melakukan konsultasi melalui kanal resmi yang tersedia sehingga persoalan dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur.
Wanasari Butuh Edukasi Kesehatan yang Berkelanjutan
Ujang mengungkapkan, Kelurahan Wanasari merupakan wilayah dengan jumlah penduduk yang sangat besar. Ia menyebut jumlah penduduk Wanasari hampir mencapai 150 ribu jiwa.
Besarnya jumlah penduduk tersebut membuat kebutuhan terhadap informasi dan pelayanan kesehatan menjadi perhatian penting pemerintah kelurahan.
“Wanasari ini sangat padat, jumlah penduduk kami hampir 150 ribu. Tentunya persoalan kesehatan juga cukup banyak. Karena itu, masyarakat perlu mendapatkan edukasi yang memadai mengenai bagaimana memperoleh pelayanan kesehatan melalui program JKN,” jelasnya.
Menurut Ujang, edukasi semacam ini juga dapat membantu mengurangi kesalahpahaman masyarakat mengenai BPJS Kesehatan. Dengan memahami prosedur dan ketentuan yang berlaku, warga diharapkan dapat menggunakan fasilitas JKN secara tepat.
Ia juga meminta masyarakat menyampaikan secara langsung apabila menemukan kendala dalam pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepesertaan JKN. Menurutnya, pengaduan masyarakat merupakan bagian dari proses evaluasi untuk memperbaiki kualitas pelayanan.
“Kalau ada persoalan, jangan dipendam. Sampaikan melalui mekanisme yang tersedia. Dengan begitu, persoalan bisa diketahui dan dicarikan penyelesaian sesuai kewenangan masing-masing,” tuturnya.
Sinergi Pemerintah, DPR RI dan BPJS Kesehatan
Ujang menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan kesehatan membutuhkan sinergi berbagai pihak. Pemerintah kelurahan memiliki peran dalam membantu masyarakat mendapatkan informasi dan mengarahkan warga kepada layanan yang sesuai, sementara BPJS Kesehatan memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan program JKN.
Kehadiran Putih Sari sebagai anggota DPR RI, kata Ujang, juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan persoalan yang mereka alami secara langsung.
Ia berharap forum tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan sosialisasi, tetapi menjadi pintu masuk bagi peningkatan pemahaman dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat Wanasari.
“Yang terpenting adalah bagaimana masyarakat memahami program ini, mengetahui hak dan kewajibannya, serta tahu harus ke mana ketika menghadapi persoalan,” katanya.
Ujang kemudian mengajak seluruh masyarakat Wanasari untuk menjaga semangat gotong royong dan bersama-sama mendukung keberlanjutan program JKN.
“Semoga sosialisasi ini memberikan manfaat dan masyarakat Wanasari semakin memahami program JKN, sehingga ketika membutuhkan pelayanan kesehatan sudah mengetahui prosedur dan hak yang dimiliki,” pungkasnya.
Dengan sosialisasi tersebut, Pemerintah Kelurahan Wanasari berharap literasi masyarakat mengenai JKN semakin meningkat, sekaligus mendorong warga untuk lebih aktif memastikan kepesertaan dan memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.
Komentar