Umum
Beranda / Umum / Dinkes Jabar Dorong Imunisasi Lengkap, Kader dan Lintas Sektor Diminta Aktif Edukasi Masyarakat

Dinkes Jabar Dorong Imunisasi Lengkap, Kader dan Lintas Sektor Diminta Aktif Edukasi Masyarakat

BEKASI — Imunisasi menjadi salah satu upaya penting dalam melindungi masyarakat dari berbagai penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin. Karena itu, kesadaran masyarakat untuk melengkapi imunisasi anak perlu terus diperkuat melalui kolaborasi antara tenaga kesehatan, kader, pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Kepala Seksi Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dr. Eka Lestari, saat menghadiri kegiatan Sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) bersama Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi Gerindra, Putih Sari, di Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jumat (18/9/2026).

Dalam kesempatan tersebut, dr. Eka mengajak masyarakat memahami imunisasi bukan sekadar sebagai kegiatan pemberian vaksin, tetapi sebagai bagian dari upaya perlindungan kesehatan sejak dini.

Menurutnya, vaksin dapat dianalogikan sebagai “tentara” yang membantu tubuh mengenali dan melawan penyakit. Dengan imunisasi yang lengkap, diharapkan anak memiliki perlindungan yang lebih baik ketika menghadapi penyakit tertentu.

“Imunisasi ini masih menjadi salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah penyakit. Kita pernah menghadapi Covid-19 dan vaksin menjadi salah satu bagian dari upaya membangun kekebalan tubuh,” ujar dr. Eka.

Putih Sari Ajak Semua Elemen Masyarakat Pahami Imunisasi Antigen Baru

Ia menjelaskan bahwa program imunisasi terus berkembang mengikuti kebutuhan kesehatan masyarakat. Jika sebelumnya masyarakat mengenal imunisasi anak hanya sampai usia tertentu, saat ini terdapat program imunisasi rutin yang dapat berlanjut hingga usia lima tahun, termasuk program imunisasi kejar bagi anak yang mengalami keterlambatan pemberian vaksin.

dr. Eka juga mengingatkan masyarakat bahwa pada Oktober 2026 akan terdapat program imunisasi kejar bagi anak yang terlambat mendapatkan imunisasi. Keterlambatan dapat terjadi karena berbagai alasan, misalnya anak sedang sakit atau orang tua belum sempat membawa anak ke fasilitas pelayanan kesehatan.

“Kalau ada imunisasi yang terlambat, silakan dikejar. Misalnya karena anak sakit sehingga imunisasinya tertunda, dapat dikonsultasikan dengan tenaga kesehatan untuk mendapatkan imunisasi yang sesuai,” jelasnya.

Selain imunisasi rutin, ia menyebut adanya sejumlah antigen dalam program imunisasi yang semakin berkembang, di antaranya vaksin untuk pneumokokus (PCV), rotavirus, dan HPV. Menurutnya, keberadaan vaksin tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas perlindungan terhadap penyakit yang dapat berdampak serius terhadap kesehatan anak.

dr. Eka menjelaskan, vaksin pneumokokus berkaitan dengan upaya mencegah penyakit akibat infeksi pneumokokus, termasuk pneumonia. Sementara vaksin rotavirus diberikan untuk membantu mencegah penyakit diare akibat infeksi rotavirus yang dapat menyebabkan dehidrasi berat pada anak.

Darsum: Harhubnas 2026, Konektivitas Transportasi dan Semangat Smart Democracy

Adapun vaksin HPV menjadi salah satu bentuk perlindungan terhadap infeksi HPV yang diberikan melalui program pemerintah. Ia mengingatkan masyarakat agar memanfaatkan program imunisasi yang tersedia secara gratis tersebut.

“Kalau dilakukan secara mandiri, beberapa vaksin itu harganya bisa mahal. Tetapi melalui program pemerintah, masyarakat mendapatkan kesempatan memperoleh vaksin secara gratis,” katanya.

Ia menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu ragu memanfaatkan pelayanan imunisasi di Posyandu maupun Puskesmas. Vaksin yang diberikan dalam program pemerintah tidak dipungut biaya.

“Kalau ada imunisasi di Posyandu, vaksinnya gratis dan tidak dipungut bayaran. Begitu juga pelayanan imunisasi di Puskesmas. Jadi kesempatan ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya,” tutur dr. Eka.

Lebih lanjut, dr. Eka mengakui bahwa capaian imunisasi di Jawa Barat masih perlu terus ditingkatkan. Karena itu, ia meminta dukungan para kader, khususnya kader PKK dan Posyandu, untuk membantu mengingatkan keluarga yang anaknya belum mendapatkan imunisasi secara lengkap.

H. Oma Mihardja Rizki: Harhubnas 2026 Momentum Memperkuat Konektivitas dan Pelayanan Publik

Ia juga meminta masyarakat yang mendapatkan imunisasi di rumah sakit atau klinik agar memastikan pemberian imunisasi tersebut tercatat dan dilaporkan kepada tenaga kesehatan, sehingga data imunisasi masyarakat dapat tercatat dengan baik.

“Kalau imunisasi dilakukan di rumah sakit atau klinik, tolong disampaikan kepada bidan atau tenaga kesehatan agar bisa diinput. Harapannya capaian imunisasi dapat mencapai lebih dari 95 persen,” ungkapnya.

Menurut dr. Eka, capaian imunisasi yang tinggi tidak hanya memberikan perlindungan kepada individu yang mendapatkan vaksin, tetapi juga berkontribusi terhadap terbentuknya kekebalan komunitas. Kondisi tersebut penting untuk membantu melindungi masyarakat yang memiliki kondisi tertentu sehingga tidak dapat menerima vaksin.

“Kalau cakupan imunisasi tinggi, kita juga ikut melindungi teman-teman kita yang karena kondisi tertentu tidak bisa mendapatkan vaksin. Jadi perlindungan kesehatan bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk komunitas,” jelasnya.

Memasuki Oktober dan November, dr. Eka kembali mengingatkan masyarakat agar memperhatikan agenda imunisasi. Selain imunisasi rutin dan imunisasi kejar pada Oktober, pada November akan terdapat Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS).

Ia berharap kader dapat berperan aktif melakukan pendataan dan pengingat kepada orang tua. Data sasaran yang dimiliki kader, menurutnya, dapat menjadi dasar untuk memastikan tidak ada anak yang terlewat dari program imunisasi.

“Kalau ada anak yang belum, jangan dibiarkan. Kader bisa mengingatkan melalui komunikasi dengan orang tua, termasuk melalui grup WhatsApp lingkungan. Kadang bukan karena menolak, tetapi karena orang tua lupa,” katanya.

Di akhir penyampaiannya, dr. Eka menekankan pentingnya konsolidasi dan kolaborasi seluruh pihak. Menurutnya, keberhasilan program imunisasi tidak dapat hanya dibebankan kepada tenaga kesehatan.

“Kami berharap melalui kegiatan ini terjadi konsolidasi dan kolaborasi antara Dinas Kesehatan, tenaga kesehatan, Puskesmas, lintas sektor, tokoh agama, tokoh masyarakat, kader, serta seluruh masyarakat untuk mendukung imunisasi,” pungkasnya.

Ia berharap sinergi tersebut dapat meningkatkan cakupan imunisasi sekaligus membangun kesadaran masyarakat bahwa menjaga kesehatan merupakan tanggung jawab bersama.

Dengan semakin kuatnya edukasi, pendataan, pelayanan, dan partisipasi masyarakat, program imunisasi diharapkan mampu menjadi salah satu fondasi penting dalam menciptakan generasi Jawa Barat yang lebih sehat dan terlindungi dari berbagai penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi.

Bagikan berita/artikel ini

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Populer

01

H. RIDHO CHOIRUL UMAM: KENAIKAN PANGKAT IRJEN POL DEKANANTO EKO PURNOMO MENJADI TELADAN PENGABDIAN DAN KEPEMIMPINAN BAGI GENERASI MUDA

02

Sahertian Lyonardo: Abdul Gofur Sosok Jujur, Amanah dan Berintegritas untuk Wadas Satu

03

XTC Purwakarta Tantang Kejari Usut Tuntas Dugaan PLTS Rp18 Miliar dan Tunjangan DPRD Rp72 Juta

04

KPIC Kembali Mengukir Prestasi, Juara Umum II Kejurnas GWIS Open 2026 Jadi Bukti Ketangguhan Pembinaan Atlet Karawang

05

Bakti Sosial Serdik Sespimma Angkatan ke-76, Meneguhkan Kepemimpinan Polri yang Humanis di Langensari

× Advertisement
× Advertisement