Bandung, Swara Jabar – Reno Guandi Menyesalkan steatmen Menteri Desa PDT Yandri Susanto baru-baru ini , yang mengatakan kepada Jendral Polisi M Fadil Imran bahwa Wartawan Bodrek dan LSM abal-abal mengganggu kinerja kepala Desa.
Menurut Reno, seharusnya seorang pejabat sekelas Menteri harus dapat menjaga ucapannya sehingga tidak membuat gaduh di tengah masyarakat.
Bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Masyarakat melalui organisasi baik LSM maupun jurnalis/wartawan dapat melakukan kontrol sosial dan monitoring terhadap penggunaan anggaran Negara, terbukti setelah Pemerintah Pusat menggelontorkan anggaran kepada desa, tapi masih banyak desa yg belum menunjukkan perkembangan yg berarti sehingga maksud dan tujuan dari pengalokasian dana desa belum sepenuhnya efektif.
Untuk itu menurut Reno Guandi, peran LSM dan Wartawan sangat dibutuhkan untuk mengawal dan mengawasi penggunaan anggaran Negara yang diberikan kepada desa.
Menteri Desa PDT harus segera memberikan klarifikasi atas statemen “Wartawan Bodrek dan LSM abal-abal” mengganggu kinerja kepala desa, atau apakah Menteri Desa memang sengaja melonggarkan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa agar “mendapatkan jatah” dari penyimpangan anggaran Dana Desa dari para kepala desa??
Apabila Menteri Desa PDT tidak segera melakukan klarifikasi dan meminta maaf atas statemen tersebut di atas, maka kami akan melakukan konsolidasi dengan teman-teman wartawan dan LSM untuk melakukan aksi unjuk rasa untuk meminta kepada Presiden Prabowo Subianto agar mengganti atau memberhentikan Yandri Susanto sebagai Menteri Desa PDT, demikian pungkas Reno Guandi.
Komentar