Momentum Sumpah Pemuda ke-98, KNPI Tegaskan Pentingnya Pelibatan Generasi Muda dalam Pengawasan MBG, Penguatan Ekonomi Kerakyatan, dan Arah Kebijakan Strategis Pemerintah
JAKARTA — Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 pada 28 Oktober 2026 menjadi momentum strategis untuk meneguhkan kembali posisi generasi muda sebagai kekuatan intelektual, sosial, dan ekonomi yang menentukan arah perjalanan bangsa. Di tengah dinamika pembangunan nasional dan tantangan ekonomi global, pemuda Indonesia dituntut tidak sekadar menjadi penonton perubahan, melainkan tampil sebagai aktor utama yang turut merumuskan gagasan, mengawal kebijakan, serta memastikan pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI), Putri Khairunnisa, menegaskan bahwa paradigma pembangunan kepemudaan harus bergerak melampaui pendekatan yang menempatkan pemuda semata-mata sebagai penerima manfaat. Generasi muda harus mendapatkan ruang yang proporsional untuk terlibat dalam pengambilan keputusan, pengawasan program pemerintah, dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (29/10/2026), Putri menekankan bahwa semangat Sumpah Pemuda tidak boleh berhenti sebagai simbol historis maupun seremoni tahunan. Lebih dari itu, nilai persatuan, keberanian, dan tanggung jawab kebangsaan yang diwariskan para pendahulu harus diwujudkan melalui kontribusi konkret generasi muda dalam menjawab persoalan bangsa.
Bagi KNPI, pembangunan nasional yang kuat membutuhkan partisipasi pemuda yang bermakna. Bukan hanya dilibatkan ketika program telah berjalan, melainkan juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan perspektif, mengembangkan solusi, serta berkontribusi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik.
Atas dasar itu, KNPI mendorong pemerintahan Prabowo-Gibran untuk semakin memperluas ruang kolaborasi dengan organisasi kepemudaan dan berbagai elemen generasi muda, terutama dalam mengawal program strategis nasional, memperkuat fondasi ekonomi masyarakat, serta membangun tata kelola pembangunan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
MBG dan Tanggung Jawab Kolektif Membangun Generasi Unggul
Salah satu agenda strategis yang menjadi perhatian Putri Khairunnisa adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang memiliki keterkaitan erat dengan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Menurutnya, pemenuhan gizi merupakan bagian penting dari pembangunan manusia. Karena itu, pelaksanaan program MBG perlu dikawal melalui tata kelola yang baik, keterbukaan informasi, pengawasan yang efektif, serta partisipasi masyarakat yang konstruktif.
Cakupan pelayanan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menuntut adanya mekanisme pengawasan yang memadai. Dalam konteks tersebut, keterlibatan generasi muda dipandang dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat pengawasan sosial sekaligus mendorong tumbuhnya budaya partisipasi publik yang bertanggung jawab.
“MBG adalah instrumen untuk meningkatkan kualitas SDM melalui asupan makanan bergizi bagi peserta didik,” ujar Putri.
Ia mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memperkuat keterbukaan informasi dan membangun pola komunikasi yang lebih partisipatif dengan berbagai pemangku kepentingan.
Menurutnya, penyempurnaan regulasi dan tata laksana program MBG perlu membuka ruang yang memadai bagi keterlibatan masyarakat, termasuk organisasi kepemudaan, dalam menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
“Pembaruan produk hukum dalam tata laksana program MBG perlu melibatkan stakeholder, termasuk masyarakat dan pemuda dalam fungsi pengawasan,” tegasnya.
Pandangan tersebut menegaskan bahwa keberhasilan program strategis nasional tidak hanya bergantung pada kapasitas pemerintah dalam merancang dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga pada kualitas partisipasi masyarakat dalam mengawal implementasinya.
KNPI memandang generasi muda memiliki potensi untuk berkontribusi melalui edukasi publik, pemantauan sosial, penyampaian aspirasi, serta pelaporan persoalan yang ditemukan di lapangan melalui mekanisme yang tersedia.
Dengan pendekatan tersebut, pemuda dapat mengambil peran sebagai mitra strategis pemerintah: mendukung program yang bermanfaat, memberikan masukan secara objektif, sekaligus menjalankan kontrol sosial demi memastikan kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas.
Memperkuat Ekonomi Kerakyatan, Membangun Kemandirian dari Desa
Selain pembangunan sumber daya manusia, Putri menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
Ia menilai bahwa tantangan ekonomi membutuhkan kepemimpinan yang adaptif, kolaborasi lintas sektor, serta keberpihakan terhadap penguatan kapasitas ekonomi masyarakat. Dalam kerangka tersebut, pemuda perlu ditempatkan sebagai bagian dari solusi melalui pengembangan kewirausahaan, inovasi, penciptaan lapangan kerja, dan optimalisasi potensi ekonomi lokal.
KNPI turut mendorong penguatan ekonomi mikro melalui percepatan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, pengembangan Koperasi Desa (Kopdes), serta integrasi program ekonomi masyarakat dengan kebutuhan rantai pasok SPPG.
Menurut Putri, keterhubungan antarp program tersebut perlu diarahkan untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang produktif, memperluas kesempatan usaha, dan meningkatkan keterlibatan pelaku ekonomi lokal.
Apabila dirancang dan dilaksanakan secara efektif, keterhubungan antara kebutuhan program publik dan kapasitas produksi masyarakat berpotensi membuka peluang bagi petani, nelayan, koperasi, pelaku usaha mikro, serta kelompok wirausaha muda untuk mengambil bagian dalam kegiatan ekonomi yang berkelanjutan.
Dalam konteks inilah, pemuda tidak cukup hanya dipersiapkan sebagai tenaga kerja. Mereka juga harus didorong menjadi pencipta lapangan kerja, pengembang inovasi, dan penggerak transformasi ekonomi berbasis potensi daerah.
Putri juga mengajak dunia usaha dan berbagai elemen masyarakat untuk memperkuat sinergi dalam menghadapi tekanan ekonomi global.
“KNPI mendorong seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama pemerintah menghadapi tekanan tersebut, terutama para pengusaha agar turut berperan dalam menjaga stabilitas pasar modal Indonesia,” tuturnya.
Menurutnya, kekuatan ekonomi nasional membutuhkan kerja sama antara pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, dan generasi muda. Kolaborasi tersebut penting untuk memperkuat kepercayaan, menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi, serta memastikan peluang pertumbuhan dapat dirasakan secara lebih luas.
KNPI dan Agenda Strategis Pelibatan Pemuda dalam Kebijakan Nasional
Bagi Putri Khairunnisa, tantangan terbesar pembangunan kepemudaan bukan semata-mata bagaimana menghadirkan program bagi generasi muda, melainkan bagaimana memastikan pemuda memiliki kesempatan nyata untuk ikut menentukan arah pembangunan.
Paradigma tersebut menuntut perubahan pendekatan dalam membangun hubungan antara pemerintah dan organisasi kepemudaan. Pemuda perlu dipandang sebagai mitra yang memiliki kapasitas intelektual, pengalaman sosial, kreativitas, dan kedekatan dengan persoalan masyarakat di tingkat akar rumput.
Oleh karena itu, KNPI mendorong agar pelibatan generasi muda diperluas dalam agenda pembangunan yang mencakup penguatan ekonomi kerakyatan, hilirisasi, pemberdayaan masyarakat desa, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengawasan program-program strategis pemerintah.
“KNPI mendorong pemerintah untuk menjadikan pemuda sebagai salah satu stakeholder pembangunan dalam mengawal semua program yang berbasis ekonomi kerakyatan,” tegas Putri.
Pernyataan tersebut mencerminkan pentingnya membangun kemitraan yang konstruktif antara pemerintah dan generasi muda.
Kemitraan yang ideal bukanlah hubungan yang menempatkan pemuda hanya sebagai pendukung kebijakan, melainkan hubungan yang memberikan ruang bagi dialog, kritik yang bertanggung jawab, pertukaran gagasan, dan partisipasi nyata dalam penyelesaian persoalan publik.
Dalam kerangka itu, KNPI diharapkan dapat terus memperkuat perannya sebagai wadah konsolidasi pemuda lintas organisasi, latar belakang, dan potensi daerah. Organisasi kepemudaan juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kapasitas kader agar mampu menghadirkan gagasan yang terukur, solusi yang aplikatif, serta kontribusi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan demikian, keterlibatan pemuda dalam pembangunan tidak hanya menjadi tuntutan kepada pemerintah, tetapi juga menjadi panggilan bagi generasi muda untuk mempersiapkan diri sebagai pemimpin masa depan yang kompeten, berintegritas, dan memiliki kepedulian terhadap kepentingan masyarakat.
Sumpah Pemuda: Dari Warisan Sejarah Menuju Kepemimpinan Masa Depan
Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 menjadi pengingat bahwa sejarah perubahan besar bangsa Indonesia selalu berkaitan erat dengan keberanian generasi muda mengambil tanggung jawab pada zamannya.
Jika para pemuda pada 1928 menyatukan tekad untuk meneguhkan identitas kebangsaan, maka generasi muda saat ini menghadapi tantangan untuk menerjemahkan persatuan tersebut menjadi kekuatan produktif yang mampu menjawab persoalan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, ketimpangan ekonomi, dan kualitas tata kelola pembangunan.
Tantangan zaman memang berubah, tetapi esensi perjuangannya tetap sama: membangun Indonesia yang lebih kuat, berdaulat, adil, dan sejahtera.
Dalam konteks tersebut, Putri Khairunnisa menegaskan pentingnya memberikan ruang yang lebih luas kepada generasi muda agar dapat berkontribusi secara langsung dalam perjalanan pembangunan nasional.
KNPI mendorong pemerintahan Prabowo-Gibran untuk memperkuat sinergi dengan elemen kepemudaan, sekaligus membangun mekanisme partisipasi yang memungkinkan gagasan, kritik, dan inisiatif generasi muda menjadi bagian dari proses pengambilan kebijakan.
Sebab, pembangunan yang berkelanjutan membutuhkan lebih dari sekadar program dan anggaran. Pembangunan juga memerlukan kepercayaan publik, keterlibatan masyarakat, kepemimpinan yang terbuka, serta generasi muda yang siap mengambil tanggung jawab.
“Pemuda harus menjadi subjek pembangunan, bukan sekadar penerima manfaat.”
Gagasan tersebut menjadi penegasan bahwa masa depan Indonesia tidak cukup hanya dipersiapkan untuk generasi muda. Masa depan itu juga harus dibangun bersama mereka.
Dengan memperluas partisipasi pemuda dalam pengawasan program MBG, penguatan ekonomi kerakyatan, dan perumusan kebijakan strategis, KNPI berharap generasi muda memperoleh ruang yang semakin bermakna untuk berkontribusi bagi bangsa.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pembangunan kepemudaan bukan hanya terletak pada seberapa banyak program yang ditujukan kepada pemuda, melainkan juga pada seberapa besar kepercayaan dan tanggung jawab yang diberikan kepada mereka untuk ikut menentukan arah perubahan.
Dari semangat Sumpah Pemuda, KNPI meneguhkan pesan kebangsaan: pemuda bukan sekadar pewaris masa depan, melainkan kekuatan strategis yang harus hadir dalam proses membangun Indonesia hari ini dan esok.
Komentar