BEKASI — Perlindungan sosial bagi pekerja bukan sekadar kebutuhan administratif, melainkan bagian penting dari upaya menjaga keberlangsungan ekonomi dan kesejahteraan keluarga. Kesadaran inilah yang menjadi pesan utama dalam kegiatan sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan bertajuk “Lindungi Pekerja, Wujudkan Sejahtera”, yang menghadirkan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Putih Sari.
Kegiatan yang mengangkat program perlindungan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) tersebut berlangsung di Aula Kantor Desa Segara Makmur, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi, Rabu (11/11/2026). Sosialisasi ini menjadi momentum penting untuk memperluas pemahaman masyarakat mengenai hak atas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja sektor informal yang selama ini belum seluruhnya terlindungi.
Dalam pemaparannya, Putih Sari menjelaskan bahwa masyarakat perlu memahami perbedaan antara BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Keduanya merupakan instrumen jaminan sosial yang memiliki fungsi berbeda, tetapi sama-sama bertujuan memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, BPJS Kesehatan berfokus pada perlindungan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan terhadap berbagai risiko sosial dan ekonomi yang dapat terjadi selama seseorang menjalankan aktivitas pekerjaannya.
Putih Sari menegaskan, perlindungan BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya diperuntukkan bagi karyawan perusahaan, pegawai lembaga, maupun pekerja yang terikat hubungan kerja formal. Masyarakat yang bekerja secara mandiri atau berada di sektor informal juga memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh perlindungan.
“Pekerja bukan penerima upah itu sangat luas. Ada pedagang, nelayan, petani, pengemudi ojek, pekerja seni, penyanyi, dan berbagai profesi lainnya. Mereka semua adalah pekerja yang melakukan aktivitas ekonomi dan memiliki risiko dalam pekerjaannya. Karena itu, mereka juga harus mendapatkan perlindungan,” ungkap Putih Sari.
Ia memberikan gambaran sederhana mengenai risiko pekerjaan yang sering kali dianggap sebagai kejadian biasa, padahal dapat menimbulkan dampak ekonomi yang besar bagi keluarga. Misalnya, seorang pedagang yang mengalami kecelakaan saat perjalanan menuju pasar untuk membeli barang dagangan, atau petani yang mengalami cedera ketika bekerja di sawah.
Menurutnya, kejadian tersebut dapat masuk dalam kategori kecelakaan kerja apabila memenuhi ketentuan program jaminan kecelakaan kerja BPJS Ketenagakerjaan. Melalui program tersebut, peserta berhak memperoleh manfaat perlindungan berupa pembiayaan perawatan medis sesuai ketentuan hingga dinyatakan sembuh.
“Jangan sampai ketika seseorang mengalami kecelakaan saat bekerja, kemudian harus menghadapi persoalan baru karena tidak memiliki perlindungan. Melalui BPJS Ketenagakerjaan, risiko tersebut dapat diantisipasi sehingga pekerja dan keluarganya tidak harus menanggung seluruh beban biaya pengobatan sendiri,” jelasnya.
Lebih lanjut, Putih Sari juga mengingatkan pentingnya program Jaminan Kematian (JKM) sebagai bentuk perlindungan bagi keluarga peserta apabila terjadi risiko meninggal dunia. Manfaat program tersebut dapat memberikan santunan kepada ahli waris sesuai ketentuan yang berlaku.
Bahkan, terdapat manfaat beasiswa pendidikan bagi anak peserta yang memenuhi persyaratan kepesertaan. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya menyentuh pekerja secara individu, tetapi juga memberikan perhatian terhadap keberlanjutan pendidikan dan masa depan anak-anak mereka.
Ia menambahkan, BPJS Ketenagakerjaan juga memiliki program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) bagi peserta yang memenuhi ketentuan kepesertaan. Selain itu, terdapat manfaat lain sesuai jenis program dan persyaratan yang berlaku. Dengan demikian, jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi salah satu instrumen penting dalam membangun ketahanan ekonomi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Putih Sari turut menjelaskan bahwa kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan memiliki mekanisme iuran yang disesuaikan dengan jenis program dan kategori peserta. Prinsip gotong royong menjadi landasan penting dalam penyelenggaraan jaminan sosial, yakni melalui kontribusi peserta untuk menghadirkan perlindungan ketika risiko kehidupan benar-benar terjadi.
Ia menekankan bahwa iuran yang dibayarkan hendaknya tidak dipandang semata-mata sebagai pengeluaran rutin, tetapi sebagai bentuk ikhtiar dan investasi perlindungan terhadap masa depan. Sebab, tidak seorang pun dapat memastikan kapan kecelakaan, musibah, maupun risiko pekerjaan akan terjadi.
“Memang kita semua tidak pernah berharap mengalami kecelakaan atau musibah. Tetapi kita juga tidak pernah tahu kapan risiko itu datang. Karena itu, perlu ada antisipasi. Jangan sampai ketika musibah terjadi, pekerja dan keluarganya justru kebingungan menghadapi persoalan ekonomi,” tuturnya.
Putih Sari juga menyoroti pentingnya perlindungan bagi pekerja yang menjadi tulang punggung keluarga. Ketika seorang pencari nafkah mengalami kecelakaan serius atau meninggal dunia, dampaknya tidak hanya dirasakan secara pribadi, tetapi dapat mengganggu seluruh tatanan kehidupan keluarga, mulai dari pemenuhan kebutuhan sehari-hari hingga keberlangsungan pendidikan anak.
Karena itu, ia mengajak masyarakat, khususnya para pekerja sektor informal di Kabupaten Bekasi, untuk mulai membangun kesadaran bahwa bekerja harus diiringi dengan perlindungan. Menurutnya, produktivitas dan kesejahteraan pekerja tidak cukup hanya diukur dari besarnya penghasilan, tetapi juga dari sejauh mana mereka memiliki jaminan ketika menghadapi risiko pekerjaan.
“Bagi masyarakat yang selama ini sudah bekerja, tetapi belum memiliki perlindungan, mulai sekarang perlu memikirkan untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Jangan menunggu sampai terjadi musibah baru menyadari betapa pentingnya jaminan sosial,” tegasnya.
Melalui kegiatan sosialisasi tersebut, Putih Sari berharap pemahaman masyarakat mengenai BPJS Ketenagakerjaan semakin meningkat dan dapat mendorong perluasan kepesertaan, terutama bagi pekerja bukan penerima upah. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendukung penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas.
Sosialisasi ini sekaligus menjadi pengingat bahwa perlindungan pekerja merupakan bagian dari tanggung jawab bersama. Pemerintah, penyelenggara jaminan sosial, pemerintah desa, komunitas, serta masyarakat perlu membangun kolaborasi agar tidak ada pekerja yang tertinggal dari akses perlindungan sosial.
Pada akhirnya, kesejahteraan bukan hanya tentang seberapa besar seseorang memperoleh penghasilan, melainkan juga tentang seberapa kuat perlindungan yang dimilikinya ketika menghadapi risiko kehidupan. Melindungi pekerja berarti menjaga keluarga, mempertahankan keberlangsungan ekonomi, dan membangun masa depan masyarakat yang lebih aman, produktif, serta sejahtera.
Komentar