BEKASI – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Bekasi menegaskan arah baru penguatan organisasi dengan menempatkan kehadiran, pelayanan dan kedekatan dengan masyarakat sebagai fondasi utama kerja politik.
Bagi PSI Kabupaten Bekasi, politik tidak semestinya hanya hadir menjelang kontestasi elektoral. Politik harus tumbuh dari interaksi sehari-hari dengan masyarakat, mendengar aspirasi warga, memahami persoalan di lapangan, serta menghadirkan kontribusi nyata sesuai kapasitas organisasi.
Komitmen tersebut ditegaskan Ketua DPD PSI Kabupaten Bekasi, H. Ridho Choirul Umam, usai Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) PSI Kabupaten Bekasi di PT CMM, Kecamatan Cikarang Timur, Minggu (27/9/2026).
Rakorda menjadi momentum konsolidasi sekaligus penegasan arah kerja organisasi dalam mempersiapkan struktur dan militansi kader menuju dinamika politik 2029. Namun, Ridho menegaskan bahwa orientasi tersebut tidak boleh membuat PSI kehilangan akar sosialnya.
“Dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi kontestasi elektoral berikutnya, bukan berarti PSI DPD Kabupaten Bekasi akan abai terhadap masyarakat. Kami akan terus melayani warga, hadir di tengah-tengah warga Bekasi dan membantu warga dalam menghadapi berbagai kesulitan yang dihadapi,” ujar Ridho.
Menurutnya, kekuatan sebuah organisasi politik tidak hanya ditentukan oleh struktur formal, tetapi juga oleh seberapa dekat kader dengan masyarakat. Karena itu, PSI Kabupaten Bekasi mendorong seluruh jajaran untuk membangun komunikasi secara langsung, bahkan melalui pendekatan pintu ke pintu.
Kader tidak cukup hanya memperkenalkan identitas dan perkembangan organisasi. Lebih jauh, mereka dituntut menjadi pendengar yang baik terhadap berbagai persoalan masyarakat.
“Arahan kami, kader harus turun langsung. Jangan hanya datang ketika membutuhkan suara. Datanglah untuk mendengar, memahami dan ikut merasakan apa yang menjadi persoalan masyarakat,” tegasnya.
Ridho mengatakan, penguatan struktur akan dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat DPD, kecamatan, desa hingga lingkungan masyarakat. Struktur partai, menurutnya, harus menjadi organisasi yang aktif dan memiliki hubungan sosial yang nyata dengan masyarakat.
Kehadiran itu diwujudkan melalui berbagai aktivitas kemasyarakatan, mulai dari Jumat Berkah, kegiatan sosial, bantuan kepada warga, pengajian, hingga komunikasi dengan ulama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan berbagai komunitas lokal.
“Partai harus memiliki struktur yang hidup. Kader-kadernya harus mempunyai kedekatan dengan masyarakat yang dilayaninya. Jadi, mulai dari DPD, kecamatan hingga RT/RW, semuanya harus kita persiapkan agar berperan aktif untuk masyarakat,” ungkapnya.
Ridho juga menekankan pentingnya membangun budaya kolaborasi. PSI Kabupaten Bekasi, kata dia, terbuka membangun komunikasi dengan berbagai elemen, termasuk pemerintah, aparat keamanan, organisasi kemasyarakatan, komunitas dan partai politik lainnya.
Kolaborasi tersebut, menurutnya, diperlukan untuk mendorong berbagai agenda yang berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia, keamanan, kenyamanan masyarakat serta kualitas pelayanan publik.
Di tingkat parlemen, PSI Kabupaten Bekasi juga menyatakan kesiapan untuk membangun komunikasi lintas partai. Perbedaan pilihan politik, menurut Ridho, tidak seharusnya menjadi penghalang untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat.
“Kalau tujuannya untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan Kabupaten Bekasi, tentu kita harus bisa berkolaborasi. Perbedaan politik tidak boleh menghilangkan semangat untuk bekerja bagi masyarakat,” katanya.
Dalam konteks penguatan organisasi menuju 2029, Ridho menyebut arahan dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo sebagai salah satu inspirasi bagi PSI untuk membangun struktur politik yang memiliki kedekatan dengan masyarakat.
“Seperti yang dikatakan Pak Jokowi, yang menjadi panutan, inspirator dan guru politik kami, PSI mempunyai target besar ke depan. Dan itu hanya bisa diraih kalau kita bekerja keras, berperan aktif serta membangun sinergi dengan masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan, perjalanan menuju 2029 harus dibangun melalui kerja yang konsisten, bukan sekadar aktivitas politik menjelang pemilu. Militansi kader, menurutnya, harus diterjemahkan menjadi energi pelayanan yang dapat dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Bagi PSI Kabupaten Bekasi, politik akhirnya bukan sekadar tentang seberapa banyak struktur yang terbentuk atau seberapa kuat mesin organisasi bergerak, melainkan tentang seberapa nyata kehadiran kader di tengah masyarakat dan seberapa besar manfaat yang dapat diberikan kepada warga.
“Kami ingin PSI hadir bersama masyarakat, bukan hanya hadir ketika ada pemilu. Karena bagi kami, kepercayaan masyarakat dibangun melalui proses, melalui kedekatan dan melalui kerja nyata yang dilakukan secara konsisten,” pungkas Ridho.
Komentar